PRESS RELEASE INDONESIAN JUDICIAL REFORM FORUM 2018*

*Pembaruan Peradilan Belum Selesai!*

Kurang lebih 18 tahun proses pembaruan peradilan di Indonesia berjalan dan memiliki berbagai terobosan yang membuat pengadilan lebih transparan, akuntabel, dan bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Namun, pembaruan peradilan masih menyisakan catatan berupa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lembaga peradilan; intervensi kepentingan dari pihak eksternal; tingginya beban perkara di pengadilan; dan isu konsistensi dan kualitas. Semua catatan ini menyebabkan turunnya kepercayaan publik masyarakat terhadap lembaga peradilan. 

Berbagai permasalahan peradilan ini menuntut kita untuk berefleksi terhadap pendekatan dan hasil pembaruan. Pertanyaan yang relevan dikemukakan adalah apakah pembaruan yang telah berjalan membawa dampak positif bagi lembaga peradilan itu sendiri dan publik? Apakah pembaruan yang terus diupayakan telah mampu menghilangkan korupsi di lembaga peradilan? Apakah pembaruan peradilan bisa memecahkan masalah pihak-pihak yang masih disingkirkan dan tersingkir dari akses terhadap keadilan? Apakah pembaruan peradilan telah mewujudkan pengadilan yang inklusif? Apakah masyarakat umum termasuk pelaku usaha kecil bisa mendapatkan akses terhadap keadilan? Apa pembelajaran yang bisa dipetik dari proses pembaruan yang telah dilaksanakan? Dan bagaimana menghadapi tantangan pembaruan peradilan di masa mendatang?

Beranjak dari hal tersebut, kami masyarakat sipil dan pihak-pihak yang fokus pada isu pembaruan hukum dan peradilan memandang perlu duduk bersama dan fokus membahas capaian pembaruan peradilan yang sudah ada dan menentukan arah pembaruan peradilan ke depan melalui sebuah forum berskala besar yang belum pernah ada sebelumnya. Forum ini bernama Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) yang bertujuan mempertemukan para pegiat pembaruan peradilan, pemangku kepentingan, masyarakat sipil, akademisi hukum, dan praktisi hukum secara rutin. Selain berfungsi sebagai sarana evaluasi dan refleksi pembaruan,forum ini juga berfungsi sebagai media pertukaran pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan pembaruan peradilan di Indonesia. 

Penyelenggaraan IJRF 2018 mengangkat tema “Measuring the Impact of Legal Reform to the Judicial Service Quality.” Pemilihan tema tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa: pertama, penyelenggaraan IJRF tahun 2017 merupakan penyelenggaraan yang pertama kalinya, dan untuk itu diharapkan dapat meletakkan pondasi awal diskusi substansial secara reguler (sedikitnya setiap dua tahun sekali) antara pelaksana dan pemangku kepentingan pembaruan peradilan; kedua, pelayanan pengadilan merupakan sektor yang paling sering berkaitan dengan keadilan untuk masyarakat, dimana faktor utama penentu tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan didasarkan pada layanan yang telah diberikan pengadilan kepada publik. 

Salah satu rangkaian kegiatan IJRF adalah Konferensi IJRF, dimana di dalamnya terdapat panel-panel diskusi sebagai forum yang lebih spesifik dan terfokus dalam membahas isu-isu yang dipandang kritikal, aktual, dan relevan dengan situasi terakhir peradilan di Indonesia. Dua hari Konferensi IJRF ini menghasilkan 8 halaman rekomendasi IJRF yang telah diserahkan kepada Mahkamah Agung, Kantor Staf Presiden, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional karena dalam 2 hari Konferensi IJRF dibahas bahwa terdapat faktor ekstenal yang mempengaruhi agenda pembaruan peradilan. Hal ini menyebabkan lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung tidak bisa sendiri dalam melakukan pembaruan peradilan. Perlu ada penguatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga peradilan dengan lembaga eksekutif, lembaga legislatif, akademisi hukum, dan praktisi hukum. 

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP); Indonesia Corruption Watch (ICW); Institute for Criminal Justice Reform (ICJR); Masyarakat Pemantau Peradlan Indonesia (MaPPI FHUI); Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK); dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA)

Pendukung: 

Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) 2; USAID CEGAH; USAID MAJU; Judicial Sector Support Program (JSSP); EU-UNDP SUSTAIN, Proyek Mendukung Pembaruan Peradilan di Indonesia.

Release ini disusun bersama koalisi CSO