Hari ini, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menyatakan 7 (tujuh) rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan lembaga pemerintah lainnya yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Komnas Perempuan, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak memiliki akses terhadap keadilan dalam perkara perceraian, dispensasi perkawinan, dan kekerasan. Jumlah […]

Read More

Rilis Bersama: ICJR, IJRS, LBH Masyarakat, MaPPI FHUI, Rumah Cemara dan Yakeba Menurut keterangan Kementerian Hukum dan HAM per 22 April 2020 diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengeluaran dan pembebasan terhadap 38.822 orang WBP sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di rutan dan lapas di Indonesia. Kami mengapresiasi kerja pemerintah untuk mencegah penyebaran […]

Read More

AIPJ kembali mengadakan Cakap Kamisan dengan tema sosial media bagi NGO/CSO. Kali ini tema diskusi Cakap Kamisan adalah “Mentransfer Kegelisahan & Menggerakan Audiens melalui Sosial Media”. Acara Cakap Kamisan ini diadakan pada 14 November 2019 di K-HUB, dengan pembicara : Cecilia Gandes (Harian Kompas) Erfan Ranim (Yayasan PEKKA) Ira Husain (ICJ Makassar) Tia Brizantiana (Solo […]

Read More

Day 1: November 17th 2019 Rima Ameilia menjadi perwakilan dari MaPPI untuk menghadiri Drug Reform Conference di USA. Berikut ini summary dari beberapa panel yang dihadiri oleh Rima : Regency B 11.30am- 1.00pm: Does Harm Reduction-Based Drugs Education Work for Teens? Evaluation Result from DPA’s Safety First Curriculum. Piloting project dilakukan pada sekolah di negara […]

Read More

Pada tanggal 31 Oktober 2019 di Perpustakaan Nasional RI, MaPPI FHUI dan SAPDA dengan dukungan AIPJ2 menyelenggarakan talkshow dan peluncuran buku “Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Pengadilan”, dengan pembicara dari Pengadilan Negeri Jogja, SAPDA, PSHK dan perwakilan AIPJ2. Acara ini bertujuan untuk mendorong pemenuhan hak atas keadilan dan peradilan yang […]

Read More

Pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu MaPPI diundang untuk menjadi Narasumber pada peluncuran Paper Proceeding Simposium Hukum Nasional 2018 yang bertajuk “Pengentasan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Reformasi Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Mewujudkan Keadilan Sosial” oleh BEM FH UI. Pada paparannya MaPPI yang diwakilkan oleh Peneliti Rima Ameilia memperkenalkan tiga pilar utama Kebijakan Narkotika yaitu […]

Read More

Lokakarya Catalyst “Befriending the Media” telah diselenggarakan pada Rabu, 9 Oktober 2019 di kantor Maverick. Acara ini diikuti oleh 29 peserta dari 28 organisasi non-profit. MaPPI mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Lokakarya Catalyst 2019. Pembicara yang hadir dalam Lokakarya ini adalah : Marsha Imaniara (Manager Maverick). Yulia Supadmo (Pemimpin Redaksi Rajawali TV). Puri Kencana Putri (Campaign […]

Read More

UU KPK akhirnya sudah disahkan pada September 2019, implementasi peraturan ini akan membawa beberapa isu-isu krusial untuk didiskusikan. Oleh karena itu, MaPPI berinisiatif mengadakan diskusi untuk menyusun sebuah rekomendasi atas dampak dari perubahan UU, dan bagaimana pihak-pihak terkait dapat menjalankan peraturan UU KPK yang baru ini dalam tahapan praktik secara transparan dan akuntabel.   Diskusi […]

Read More

Gerakan Pro Bono pada hakikatnya merupakan salah satu jalan untuk mencapai perubahan transformasional dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat rentan dan marjinal. Oleh karena itu, Hukumonline.com mengadakan kegiatan Pro Bono Networking Session yang diharapkan dapat menghasilkan kolaborasi antara Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Advokat dalam memberikan Pro Bono bagi masyarakat marjinal. Kegiatan Pro Bono […]

Read More

Pada hari Kamis, 19 September 2019, MaPPI bersama Seknas Fitra secara resmi menyerahkan Laporan Penelitian Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) kepada Kepala Bagian Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Andi Muhammad Taufik,SH.,MH. Penyerahan laporan tersebut menjadi tahap akhir dari proses penelitian yang telah berlangung setahun kebelakang. Melalui Penelitian ini, diharapkan tercipta konsistensi perencanaan & penganggaran Kejaksaan RI […]

Read More