Ketua Harian MaPPI, Dio Ashar menjadi salah satu narasumber dalam diskusi yang bertemakan “Paparan terkait perkembangan Pembahasan RUU Hukum Pidana di DPR” yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada tanggal 9 Juli 2017. Peserta dalam diskusi kali ini terdiri dari tokoh-tokoh ormas Islam. Tujuan diskusi kali ini agar bisa membahas perkembangan pasal-pasal RKUHP yang dinilai kontroversial […]

Read More

Pada hari Selasa 16 Juli 2019 MaPPI mendapat kunjungan dari pelajar Stanford University yang sedang magang di kantor Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). Dalam kunjungan ini, MaPPI mengenalkan fokus dan kegiatan kerja MaPPI selama ini, beserta pengalaman MaPPI ketika membantu Mahkamah Agung menyusun Perma 3/2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam diskusi ini […]

Read More

Ketua Harian MaPPI menjadi salah satu narasumber dalam acara Primetime News di CNN TV pada hari Sabtu, 6 Juli 2019 bersama Narasumber lainnya Ifdhal kasim dari Kantor Staf Presiden. Dalam diskusi ini, membahas hasil putusan PK dari kasus Baiq Nuril serta langkah upaya Amnesti kepada Presiden. Di diskusi ini, Dio memaparkan bahwa ada permasalahan perdebatan […]

Read More

Sejak Februari lalu, Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan proses seleksi calon hakim ad hoc tipikor. Seleksi tahun ini merupakan seleksi kesebelas yang diselenggarakan MA dan akan memasuki tahapan akhir yaitu profile assessmentdan wawancara. Sejauh ini tercatat ada 125 peserta seleksi yang telah ditelusuri rekam jejaknya oleh Koalisi Pemantau Peradilan (KPP). Hasilnya, masih banyak catatan negatif yang […]

Read More

Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril menilai penolakan perkara PK Ibu Nuril mempersulit upaya untuk mendorong korban kekerasan seksual untuk berani menyuarakan pengalaman kekerasannya dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Ibu Nuril. Jumat, 5 Juli 2019, Mahkamah Agung melalui juru bicaranya menyatakan bahwa perkara Peninjauan Kembali (PK) Pemohon Baiq Nuril Maknun ditolak. […]

Read More

Ketua Harian MaPPI Dio Ashar dan Ketua Divisi Kebijakan Hukum MaPPI Andreas Marbun diundang oleh Tim Panitia Seleksi Komisioner KPK sebagai perwakilan masyarakat sipil untuk memberikan catatan dan masukan terhadap proses seleksi komisioner KPK di Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 2 Juli 2019 lalu. MaPPI dalam kesempatan ini memberikan catatan berdasarkan penelitian MaPPI sebelumnya mengenai […]

Read More

Pada hari Kamis, 4 Juli 2019 bertempat di Hotel Mercure Sabang, MaPPI FHUI diwakili oleh Meyriza Violyta hadir dan turut berpartisipasi dalam diskusi perumusan integrasi konsep SPPT-PKKTP dalam Nasakah Akademik RUU KUHAP yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan. Diskusi ini diadakan atas dasar kebutuhan pengintegrasian konsep SPPT-PKKTP ke dalam naskah akademik RUU KUHAP, mengingat dalam RUU […]

Read More

Penyelesaian dengan pendekatan restorative justice harus dengan memperhatikan kepentingan korban, bahwa prosesnya harus berbasis kepentingan pemulihan bagi korban. Karena itu, ICJR dan MAPPI FH UI memandang bahwa pernikahan anak korban dengan pelaku tidak akan memberikan penyelesaian bagi pemulihan korban  Berdasarkan pemberitaan di beberapa media, diketahui bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak santriwati usia 16 […]

Read More

Peneliti MaPPI sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Format dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Indonesia menghadiri kick off meeting penyusunan Format dan Pedoman Penulisan Putusan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019 bertempat di Mahkamah Agung RI. Acara ini dibuka oleh YM Dr. H.M. Syarifuddin, […]

Read More

Sepuluh tahun yang lalu Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 (UU 35/2009) tentang narkotika disahkan, meninggalkan saudara kandungnya yaitu Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Ketimpangan ini tidak banyak disadari publik, sehingga fokus utama penanganan Narkotika dan Psikotropika dicampuradukan pada aturan terbaru, yaitu 35 tahun 2009. Sepanjang berjalannya UU 35/2009 banyak kesesatan yang […]

Read More