Ketua Harian MaPPI Dio Ashar dan Ketua Divisi Kebijakan Hukum MaPPI Andreas Marbun diundang oleh Tim Panitia Seleksi Komisioner KPK sebagai perwakilan masyarakat sipil untuk memberikan catatan dan masukan terhadap proses seleksi komisioner KPK di Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 2 Juli 2019 lalu. MaPPI dalam kesempatan ini memberikan catatan berdasarkan penelitian MaPPI sebelumnya mengenai […]

Read More

Pada hari Kamis, 4 Juli 2019 bertempat di Hotel Mercure Sabang, MaPPI FHUI diwakili oleh Meyriza Violyta hadir dan turut berpartisipasi dalam diskusi perumusan integrasi konsep SPPT-PKKTP dalam Nasakah Akademik RUU KUHAP yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan. Diskusi ini diadakan atas dasar kebutuhan pengintegrasian konsep SPPT-PKKTP ke dalam naskah akademik RUU KUHAP, mengingat dalam RUU […]

Read More

Penyelesaian dengan pendekatan restorative justice harus dengan memperhatikan kepentingan korban, bahwa prosesnya harus berbasis kepentingan pemulihan bagi korban. Karena itu, ICJR dan MAPPI FH UI memandang bahwa pernikahan anak korban dengan pelaku tidak akan memberikan penyelesaian bagi pemulihan korban  Berdasarkan pemberitaan di beberapa media, diketahui bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak santriwati usia 16 […]

Read More

Peneliti MaPPI sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Format dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Indonesia menghadiri kick off meeting penyusunan Format dan Pedoman Penulisan Putusan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019 bertempat di Mahkamah Agung RI. Acara ini dibuka oleh YM Dr. H.M. Syarifuddin, […]

Read More

Sepuluh tahun yang lalu Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 (UU 35/2009) tentang narkotika disahkan, meninggalkan saudara kandungnya yaitu Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Ketimpangan ini tidak banyak disadari publik, sehingga fokus utama penanganan Narkotika dan Psikotropika dicampuradukan pada aturan terbaru, yaitu 35 tahun 2009. Sepanjang berjalannya UU 35/2009 banyak kesesatan yang […]

Read More

Pada senin 24 Juni 2019, MaPPI FHUI dan ICJR menyelenggarakan seminar public dengan Tema : Menelaah Pengaturan Tindak Pidana KorupsiDalam RKUHP di Atlet Century Park Hotel, Senayan, Jakarta Pusat. Hadir sebagai pembicara Chandra Hamzah (Mantan Komisioner KPK/ Akademisi STHI Jentera), Rasamala Aritonang (Kepala Biro Hukum KPK) dan Siska Trisia (Peneliti MaPPI FHUI). Acara seminar dipandu […]

Read More

MaPPI diundang untuk ikut berpartisipasi dalam “Workshop on Human Rights in the Indonesian Legal System and the Application of Legal Sources in the Judiciary” yang diadakan oleh LeIP bekerja sama dengan Norwergian Centre for Human Rights (NCHR) dan Universitas Oslo Pada 17-18 Juni 2019 berlokasi di Royal Surakarta Heritage, Solo. MaPPI mengutus 2 orang peneliti, […]

Read More

Bappenas RI bersama Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Indeks Akses terhadap Keadilan, yang terdiri dari Masyarakat Pemantau Peradilan, Fakultas Hukum UI (MaPPI-FHUI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesian Legal Roundtable (ILR) menyelenggarakan FGD untuk membahas penelitian terkait penyusunan Indeks Akses terhadap Keadilan. Kegiatan ini diselanggarakan pada tanggal 24 Juni 2019 di Gedung Kementerian Bappenas […]

Read More

Konsorsium masyarakat sipil untuk pengembangan Indeks Akses terhadap Keadilan yang terdiri dari MaPPI-FHUI, YLBHI dan ILR bekerja sama dengan Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong untuk melaksanakan uji coba alat ukur di wilayah Papua Barat. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan uji coba survei terhadap responden di Kota Sorong serta malukan diksusi terbatas dengan […]

Read More

Pada tanggal 17 Juni 2019 peneliti MaPPI FHUI Bestha Inatsan Ashila mewakili MaPPI bersama dengan jaringan JKP3 melakukan audiensi ke Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden yaitu ibu Yaleswari Primodhawardani. . Tujuan dari audiensi ini adalah untuk mengadvokasikan dan mendorong pemerintah segera membahas dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Sekual dan […]

Read More