Lagi-lagi Pasal penistaan agama menyerang kelompok minoritas. Putusan Pengadilan PN Medan No. 1612/PID.B/2018/PN.Mdn pada Selasa 21 Agustus 2018 memutus Meiliana (44 tahun) 18 bulan penjara atas dakwaan Pasal 156a KUHP tentang permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Jauh lebih berat jika dibandingkan dengan vonis yang diterima oleh para pelaku pengrusakan rumah ibadah di Tanjungbalai, […]

Read More

Korupsi masih menjadi salah satu masalah utama yang perlu diselesaikan oleh Pengadilan. Pada selasa (28/8/2018) pagi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap hakim di Medan, Sumatera Utara (Sumut), dalam operasi tangkap tangan (OTT). Petugas KPK menangkap delapan orang dalam operasi ini. KPK memastikan di antara pihak-pihak yang ditangkap itu berprofesi sebagai hakim dan panitera […]

Read More

Kasus penistaan agama yang menimpa salah seorang warga Medan, Meilina, terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Meiliana, seorang perempuan di Tanjungbalai, Sumatera Utara divonis 1.5 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan. Vonis ini dijatuhkan atas kasus penistaan agama yang dilakukan Meiliana pada tahun 2016 silam. Meiliana dianggap telah melakukan penistaan agama karena mempermasalahkan volume suara […]

Read More

Siaran Pers Bersama BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA ADALAH KEWAJIBAN ADVOKAT Putusan MA tentang Uji Materil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 – Mahkamah Agung dan Advokat Harus Bertanggung Jawab Atas Penyediaan Bantuan Hukum. 4 Juli 2018, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Uji Materi tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal, yang diajukan oleh […]

Read More

Hakim merupakan profesi yang luhur. Guna menjaga keluhuran tersebut seorang hakim terikat dengan aturan yang disebut dengan kode etik prilaku seorang hakim. Profesor Bernardus Maria Taverne pernah menyatakan “Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun”. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dalam penegakan hukum bukan ditentukan […]

Read More

Minggu, 7 Januari 2018 tepat sepekan sudah tahun 2017 berakhir. Berdasarkan catatan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI sepanjang tahun 2017, terdapat beberapa isu peradilan yang patut mendapatkan perhatian serius dan menjadi pekerjaan rumah dalam rangka reformasi peradilan di tahun 2018. 1. Korupsi Pengadilan Nampaknya di tahun 2017, Mahkamah Agung masih perlu bekerja keras dalam […]

Read More

PRESS RELEASE INDONESIAN JUDICIAL REFORM FORUM 2018* *Pembaruan Peradilan Belum Selesai!* Kurang lebih 18 tahun proses pembaruan peradilan di Indonesia berjalan dan memiliki berbagai terobosan yang membuat pengadilan lebih transparan, akuntabel, dan bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Namun, pembaruan peradilan masih menyisakan catatan berupa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lembaga peradilan; intervensi […]

Read More

Pada tanggal 29 desember 2017 lalu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung. Terbitnya Perma ini menjadi suatu respon dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU/XIV/2016 terkait pengujian Pasal 197 ayat (1) KUHAP […]

Read More

Pada tanggal 25 November hingga 10 Desember dunia internasional memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HaKTP) yang didalamnya termasuk juga rangkaian hari Penyandang Disabilitas (Difabel) tanggal 3 Desember dan hari Hak Asasi Manusia sedunia pada tanggal 10 Desember. Momentum tersebut perlu menjadi refleksi betapa kerentanan perempuan, terutama perempuan Difabel sebagai korban kekerasan maupun bentuk kejahatan […]

Read More