Sejak Februari lalu, Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan proses seleksi calon hakim ad hoc tipikor. Seleksi tahun ini merupakan seleksi kesebelas yang diselenggarakan MA dan akan memasuki tahapan akhir yaitu profile assessmentdan wawancara. Sejauh ini tercatat ada 125 peserta seleksi yang telah ditelusuri rekam jejaknya oleh Koalisi Pemantau Peradilan (KPP). Hasilnya, masih banyak catatan negatif yang […]

Read More

Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril menilai penolakan perkara PK Ibu Nuril mempersulit upaya untuk mendorong korban kekerasan seksual untuk berani menyuarakan pengalaman kekerasannya dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Ibu Nuril. Jumat, 5 Juli 2019, Mahkamah Agung melalui juru bicaranya menyatakan bahwa perkara Peninjauan Kembali (PK) Pemohon Baiq Nuril Maknun ditolak. […]

Read More

Penyelesaian dengan pendekatan restorative justice harus dengan memperhatikan kepentingan korban, bahwa prosesnya harus berbasis kepentingan pemulihan bagi korban. Karena itu, ICJR dan MAPPI FH UI memandang bahwa pernikahan anak korban dengan pelaku tidak akan memberikan penyelesaian bagi pemulihan korban  Berdasarkan pemberitaan di beberapa media, diketahui bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak santriwati usia 16 […]

Read More

Sepuluh tahun yang lalu Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 (UU 35/2009) tentang narkotika disahkan, meninggalkan saudara kandungnya yaitu Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Ketimpangan ini tidak banyak disadari publik, sehingga fokus utama penanganan Narkotika dan Psikotropika dicampuradukan pada aturan terbaru, yaitu 35 tahun 2009. Sepanjang berjalannya UU 35/2009 banyak kesesatan yang […]

Read More

Press Release MaPPI-FHUI Hari Perempuan Internasional : Segera Bahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Berbicara tentang Hari Perempuan Internasional artinya berbicara tentang apa yang sesungguhnya dialami oleh perempuan. Gerakan yang dimulai pada 28 Februari 1909 dan diperingati setiap tanggal 8 Maret setiap tahunnya tersebut telah menjadi gaun pergerakan masyarakat terhadap kondisi perempuan di dunia. Banyaknya […]

Read More

Korupsi dan Pengadilan adalah dua hal yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan di Indonesia. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan World Bank (1999) dan penelitian Prof. Mardjono Reksodiputro tentang “praktik judicial corruption” seolah mengkonfirmasi bahwa Pengadilan masih menjadi salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Pada Rabu (28/11/2018), Komisi […]

Read More

Pada hari Kamis, 25 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi (PT) Medan menolak permohonan banding kasus tindak pidana penodaan agama dengan Terdakwa Meliana (44 tahun) dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama—Pengadilan Negeri Medan. Dalam putusan No. 1612/PID.B/2018/PN.Mdn pada Selasa 21 Agustus 2018, Meliana diputus bersalah melakukan tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama sebagaimana diatur […]

Read More

Lagi-lagi Pasal penistaan agama menyerang kelompok minoritas. Putusan Pengadilan PN Medan No. 1612/PID.B/2018/PN.Mdn pada Selasa 21 Agustus 2018 memutus Meiliana (44 tahun) 18 bulan penjara atas dakwaan Pasal 156a KUHP tentang permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Jauh lebih berat jika dibandingkan dengan vonis yang diterima oleh para pelaku pengrusakan rumah ibadah di Tanjungbalai, […]

Read More

Korupsi masih menjadi salah satu masalah utama yang perlu diselesaikan oleh Pengadilan. Pada selasa (28/8/2018) pagi ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap hakim di Medan, Sumatera Utara (Sumut), dalam operasi tangkap tangan (OTT). Petugas KPK menangkap delapan orang dalam operasi ini. KPK memastikan di antara pihak-pihak yang ditangkap itu berprofesi sebagai hakim dan panitera […]

Read More