Hakim merupakan profesi yang luhur. Guna menjaga keluhuran tersebut seorang hakim terikat dengan aturan yang disebut dengan kode etik prilaku seorang hakim. Profesor Bernardus Maria Taverne pernah menyatakan “Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun”. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dalam penegakan hukum bukan ditentukan […]

Read More

Minggu, 7 Januari 2018 tepat sepekan sudah tahun 2017 berakhir. Berdasarkan catatan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI sepanjang tahun 2017, terdapat beberapa isu peradilan yang patut mendapatkan perhatian serius dan menjadi pekerjaan rumah dalam rangka reformasi peradilan di tahun 2018. 1. Korupsi Pengadilan Nampaknya di tahun 2017, Mahkamah Agung masih perlu bekerja keras dalam […]

Read More

PRESS RELEASE INDONESIAN JUDICIAL REFORM FORUM 2018* *Pembaruan Peradilan Belum Selesai!* Kurang lebih 18 tahun proses pembaruan peradilan di Indonesia berjalan dan memiliki berbagai terobosan yang membuat pengadilan lebih transparan, akuntabel, dan bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Namun, pembaruan peradilan masih menyisakan catatan berupa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lembaga peradilan; intervensi […]

Read More

Pada tanggal 29 desember 2017 lalu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung. Terbitnya Perma ini menjadi suatu respon dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU/XIV/2016 terkait pengujian Pasal 197 ayat (1) KUHAP […]

Read More

Pada tanggal 25 November hingga 10 Desember dunia internasional memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HaKTP) yang didalamnya termasuk juga rangkaian hari Penyandang Disabilitas (Difabel) tanggal 3 Desember dan hari Hak Asasi Manusia sedunia pada tanggal 10 Desember. Momentum tersebut perlu menjadi refleksi betapa kerentanan perempuan, terutama perempuan Difabel sebagai korban kekerasan maupun bentuk kejahatan […]

Read More

Sabtu, 9 Desember besok merupakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Berbicara mengenai korupsi, rupanya masalah korupsi masih menjadi salah satu masalah utama yang perlu diselesaikan oleh Pengadilan. Korupsi di pengadilan sudah menjadi hal yang jamak bagi masyarakat yang berinteraksi dengan pengadilan. Tidak hanya dalam kaitanya terkait penanganan perkara, bahkan praktik korupsi di Pengadilan juga menggerogoti […]

Read More

Pembentukan Densus Tipikor POLRI akhir-akhir ini mencuat dan telah menjadi pembicaraan yang ramai di media massa baik cetak maupun elektronik. Menurut POLRI, dibuatnya densus tipikor ini disebabkan tidak berjalan mulusnya penanganan perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor). Selain itu, Densus Tipikor POLRI ini diyakini akan memperkuat langkah pemberantasan korupsi yang makin […]

Read More

Baru-baru ini Yang Mulia Hakim Binsar Gultom (Hakim Binsar) memberikan pernyataan kontroversial terkait sarannya untuk mengadakan tes keperawanan bagi perempuan dan laki-laki sebelum menikah. Dalam bukunya yang berjudul “Pandangan Kritis Seorang Hakim”, Hakim Binsar menyatakan perlunya tes keperawanan terhadap calon mempelai sebelum menikah sebagai persyaratan secara tegas. Bahkan lebih lanjut dalam bukunya tersebut Hakim Binsar […]

Read More

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso pernah menyatakan akan melakukan pemberantasan narkotika dengan cara yang keras[1]. Cara yang keras disini dimaksudkan dengan kebijakan yang represif dan mengutamakan pendekatan hukum pidana. Namun, sayangnya kebijakan Indonesia mengkriminalisasi penggunaan narkotika telah menimbulkan berbagai dampak buruk, khususnya kepada para pengguna narkotika. Menurut catatan Institute for Criminal Justice Reform […]

Read More