Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Berita mengejutkan kembali terjadi di dalam Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 05 September 2019. DPR dengan tiba-tiba mencanangkan akan membahas revisi UU KPK. Revisi UU KPK tersebutpun langsung diresmikan menjadi inisiatif DPR oleh Wakil Ketua DPR selaku pimpinan rapat pagi itu. Revisi UU KPK tersebut digadang-gadang akan dikebut […]

Read More

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan draft RKUHP terbaru pada tanggal 28 Agustus 2019. Dalam draft terbaru ini, meskipun ada beberapa pengubahan dan perbaikan, akan tetapi Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) masih memandang draft ini memiliki beberapa permasalahan, salah satunya terdapat pasal yang mengancam reformasi peradilan dan demokrasi. Dalam draft RKUHP per 28 Agustus […]

Read More

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengapresiasi waktu panjang dan banyak energi yang sudah diberikan Pemerintah dan DPR dalam menyusun dan membahas RKUHP. Namun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan DPR harus paham bahwa dengan rumusan RKUHP sekarang, Pemerintah dan DPR justru membangkang pada Konstitusi, membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi. RKUHP harus dibahas dengan semangat reformasi, berbasis […]

Read More

Siaran Pers Bersama : MaPPI FHUI dan ICJR MaPPI FHUI dan ICJR mengapreasiasi langkah pemberian Amnesti bagi Baiq Nuril oleh Presiden Joko Widodo, namun perlu ditegaskan, proses panjang sampai dengan pemberian amnesti ini tidak harus terjadi jika perbaikan dilakukan, mulai dari revisi UU ITE, pembaruan hukum acara pidana, hingga evaluasi berkala aparat penegak hukum untuk […]

Read More

Sejak Februari lalu, Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan proses seleksi calon hakim ad hoc tipikor. Seleksi tahun ini merupakan seleksi kesebelas yang diselenggarakan MA dan akan memasuki tahapan akhir yaitu profile assessmentdan wawancara. Sejauh ini tercatat ada 125 peserta seleksi yang telah ditelusuri rekam jejaknya oleh Koalisi Pemantau Peradilan (KPP). Hasilnya, masih banyak catatan negatif yang […]

Read More

Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril menilai penolakan perkara PK Ibu Nuril mempersulit upaya untuk mendorong korban kekerasan seksual untuk berani menyuarakan pengalaman kekerasannya dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Ibu Nuril. Jumat, 5 Juli 2019, Mahkamah Agung melalui juru bicaranya menyatakan bahwa perkara Peninjauan Kembali (PK) Pemohon Baiq Nuril Maknun ditolak. […]

Read More

Penyelesaian dengan pendekatan restorative justice harus dengan memperhatikan kepentingan korban, bahwa prosesnya harus berbasis kepentingan pemulihan bagi korban. Karena itu, ICJR dan MAPPI FH UI memandang bahwa pernikahan anak korban dengan pelaku tidak akan memberikan penyelesaian bagi pemulihan korban  Berdasarkan pemberitaan di beberapa media, diketahui bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak santriwati usia 16 […]

Read More

Sepuluh tahun yang lalu Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 (UU 35/2009) tentang narkotika disahkan, meninggalkan saudara kandungnya yaitu Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Ketimpangan ini tidak banyak disadari publik, sehingga fokus utama penanganan Narkotika dan Psikotropika dicampuradukan pada aturan terbaru, yaitu 35 tahun 2009. Sepanjang berjalannya UU 35/2009 banyak kesesatan yang […]

Read More

Press Release MaPPI-FHUI Hari Perempuan Internasional : Segera Bahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Berbicara tentang Hari Perempuan Internasional artinya berbicara tentang apa yang sesungguhnya dialami oleh perempuan. Gerakan yang dimulai pada 28 Februari 1909 dan diperingati setiap tanggal 8 Maret setiap tahunnya tersebut telah menjadi gaun pergerakan masyarakat terhadap kondisi perempuan di dunia. Banyaknya […]

Read More

Korupsi dan Pengadilan adalah dua hal yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan di Indonesia. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan World Bank (1999) dan penelitian Prof. Mardjono Reksodiputro tentang “praktik judicial corruption” seolah mengkonfirmasi bahwa Pengadilan masih menjadi salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Pada Rabu (28/11/2018), Komisi […]

Read More