PUTUSAN-PUTUSAN YANG BERPERSPEKTIF GENDER PUTUSAN NOMOR 179/SIP/1961 Menjadi tonggak reformasi hukum waris yang tidak hanya untuk masyarakat batak namun juga masyarakat lain dengan sistem patrilineal di Indonesia. PUTUSAN NOMOR 86/K/AG/1994 Menegaskan bahwa anak yang berhak mendapatkan warisan mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. PUTUSAN NOMOR 410/PID.B/PN.BGL Adanya perluasan makna unsur “dengan kekerasan dan ancaman kekerasan” […]

Read More

PEMBERIAN RESTITUSI, KOMPENSASI, GANTI RUGI, DAN BANTUAN 1. Dasar Hukum Pemberian Restitusi, Kompensasi, Ganti Rugi dan Bantuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme […]

Read More

(PENDAMPING BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Dasar Hukum (UU 23 Tahun 2004) Pasal 10 huruf d Pasal 17 Pasal 18 Dasar Hukum Lainnya Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 9 Peraturan MA RI Nomor 3 Tahun 2017 Siapakah pendamping bagi Perempuan yang […]

Read More

KOMUNIKASI DALAM PERSIDANGAN Saat Ini masih sering ditemui adanya salah paham atau salah menyimpulkan antara para pihak yang berkomunikasi di Pengadilan, berikut beberapa hal yang melatarbelakangi komunikasi di pengadilan tidak berjalan efektif, diantaranya : Perbedaan budaya, nilai, keyakinan,kebiasaan, dialek yang digunakan, karakteristik pribadi, hingga bias-bias terkait dengan konstruksi gender Adapun kesalahan dalam menyimpulkan memiliki dampak […]

Read More