In 2013, the Government and the House of Representatives (DPR RI) began to discuss RUU KUHAP which has been developed since 1999. One of the discussion materials which caused pros and cons was the abolishment of initial investigation process in the RUU KUHAP. Pros and cons were not present only in the DPR’s discussion session […]

Read More

Jurnal yang ada di tangan pembaca saat ini bertemakan “Peran Partisipasi Publik Dalam Upaya Pembenahan Pengadilan di Indonesia”. Partisipasi publik memiliki peranan yang tidak dapat diremehkan dan dianggap enteng dalam pembenahan peradilan di Indonesia terutama sejak paska reformasi 1998. Kemandirian institusi pengadilan (yudikatif) dari pemerintah (eksekutif) menjadi momen penting paska reformasi yang membuka gerbang pembaruan […]

Read More

Pada survei Puslitkes UI tahun 2014, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah menggunakan narkoba dalam setahun terakhir (current users). Dengan kata lain, dari sekitar 44 sampai 48 orang dari mereka yang berusia 10-59 tahun ada 1 orang yang masih atau pernah menggunakan narkoba di tahun 2014 (Jurnal Data […]

Read More

Kebijakan pidana merupakan bagian dari kebijakan publik yang akan merumuskan aturan-aturan normatif mengenai penghukuman atau tindakan Negara untuk menjamin bahwa pelaku tindak pidana tidak akan mengulang tindakan melawan hukumnya. Kebijakan ini dapat menyangkut substansi, prosedur, dan tujuan yang hendak dicapai oleh tindakan penghukuman tersebut. Proses perumusan kebijakan publik yang sangat kompleks membutuhkan pengetahuan, informasi dan […]

Read More

Reformasi di bidang peradilan pidana yang diharapkan oleh masyarakat adalah di mana Pengadilan kita secara aktif membantu terciptanya reformasi hukum. Yang diharapkan masyarakat adalah sistem peradilan pidana yang menjalankan proses hukum yang adil (due process of law). Ini berarti Pengadilan tidak cukup hanya mengikuti undang-undang secara harafiah saja, namun harus berani memberi penafsiran yang futuristik […]

Read More

Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi pertimbangan utama kala Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 31 Desember 1981. KUHAP hadir untuk menyelesaikan problem dualisme hukum acara pidana yang diakibatkan oleh masih dipertahankannya peradilan yang berbeda bagi golongan Bumiputera dan golongan Eropa, meskipun telah diberlakukan Het Herziene Indonesisch Reglement […]

Read More

TEROPONG merupakan salah satu media komunikasi MaPPI FHUI dalam bentuk kumpulan jurnal. Teropong sendiri terakhir terbit di tahun 2011, sehingga di tahun ini kami dari MaPPI mencoba menerbitkan teropong kembali agar sesuai dengan salah satu misi MaPPI, yaitu dalam rangka melakukan publikasi ilmiah sebagai pembelajaran di bidang pembaruan peradilan, maka penulisan teropong ini bertujuan memberikan informasi dan wawasan seputar hukum kepada […]

Read More