(Oleh: Muhammad Rizaldi dan Sri B. Praptadina) Saat ini, media massa memiliki sifat dan karakteristik pemberitaan yang mampu menjangkau massa secara luas. Peran media menjadi sangat penting dalam membentuk opini publik atas suatu pemberitaan tertentu (Denis McQuail 1979, p.17). Opini publik yang lahir dari pemberitaan media tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi jalannya peradilan pidana […]

Read More

Oleh: Siska Trisia Pro bono dari segi bahasa dalam black law dictionary diartikan sebagai layanan yang diberikan secara cuma cuma guna melindungi kepentingan umum. Munculnya gerakan pro bono tidak bisa dilepaskan dari sejarah profesi legal representativeatau advokat di Yunani. Di mana pihak yang diberikan kuasa atau legal representative dari seseorang yang berperkara di pengadilan. Dalam perannya tersebut ia tidak dibenarkan menerima upah dalam […]

Read More

Oleh : Muhammad Rizaldi (Peneliti MaPPI) Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pimpinan Agus Rahardjo akan memasuki masa akhir jabatannya dan akan diisi kembali oleh pemain baru yang nantinya akan diangkat oleh Presiden untuk periode masa jabatan 4 tahun yang akan datang. Jika diibaratkan sepak bola, saat ini KPK bagaikan klub bola yang sedang meramu […]

Read More

Oleh Siska Trisia Meski telah delapan belas tahun Cetak Biru Pembaharuan Peradilan diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA), ternyata kondisi peradilan Indonesia belum juga ideal karena masih lekat dengan penyimpangan dan pelanggaran hukum. Buktinya, hingga 2018 beragam persoalan hukum malah terjadi di lembaga yang seharusnya menyelesaikan permasalahan masyarakat tersebut. Berdasarkan data yang pernah dikeluarkan oleh Masyarakat […]

Read More

Oleh: Gita Nadia Pramesa ​​​​​​​Narasi praktik pro bono di Indonesia pun berkembang tanpa ada data yang menjelaskan potret nyata pelaksanaan pro bono tersebut. Lima belas tahun pasca lahirnya Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan advokat melakukan pro bono, namun hingga saat ini masih sulit atau hampir tidak ditemukan data atau evaluasi yang […]

Read More

by Dio Ashar Wicaksana, Executive Director of Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI) Indonesia is locking up more inmates than it can handle. Prison overcrowding has become one of the government’s top priorities under its legal reform policy. It has led to various problems, including riots and bribery. As of June 2018, the government had detained […]

Read More

Oleh: Siska Trisia Perbaikan layanan publik masih menjadi agenda prioritas pemerintah hingga hari ini, termasuk di Kejaksaan Republik Indonesia. Hingga tahun 2016 Ombudsman RI mencatat masih banyak laporan yang masuk terkait buruknya layanan publik yang ada di Kejaksaan. Salah satu layanan publik yang ada di kejaksaan adalah layanan pengambilan berkas atau dokumen perkara pelanggaran lalu […]

Read More

Oleh: Siska Trisia Siska Trisia. Foto: dokumen pribadi Beberapa waktu lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan putusan praperadilan nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel (Putusan Praperadilan Century). Singkatnya, putusan praperadilan tersebut melahirkan suatu norma yang mana hakim praperadilan dapat memerintahkan termohon (Penyidik) untuk melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang yang bukan pihak berperkara dalam kasus aquo. Dalam perkara praperadilan tersebut, pemohon praperadilan […]

Read More

Oleh: Siska Trisia ​​​​Siska Trisia. Foto: Dokumen Pribadi Korupsi lembaga peradilan masih menjadi permasalahan yang tak kunjung usai di Indonesia. Berdasarkan catatan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk hingga kini, setidaknya ada 27 Hakim dan Panitera yang tertangkap oleh KPK karena terjerat kasus korupsi. Bahkan hakim pengadilan tipikor yang […]

Read More

Oleh : Siska Trisia Siska Trisia. Foto: Dokumen Pribadi Pada tanggal 29 Desember 2017 lalu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, M. Hatta Ali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung. Terbitnya PERMA ini merupakan respon dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU/XIV/2016 terkait […]

Read More