by Dio Ashar Wicaksana, Executive Director of Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI) Indonesia is locking up more inmates than it can handle. Prison overcrowding has become one of the government’s top priorities under its legal reform policy. It has led to various problems, including riots and bribery. As of June 2018, the government had detained […]

Read More

Oleh: Siska Trisia Perbaikan layanan publik masih menjadi agenda prioritas pemerintah hingga hari ini, termasuk di Kejaksaan Republik Indonesia. Hingga tahun 2016 Ombudsman RI mencatat masih banyak laporan yang masuk terkait buruknya layanan publik yang ada di Kejaksaan. Salah satu layanan publik yang ada di kejaksaan adalah layanan pengambilan berkas atau dokumen perkara pelanggaran lalu […]

Read More

Oleh: Siska Trisia Siska Trisia. Foto: dokumen pribadi Beberapa waktu lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan putusan praperadilan nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel (Putusan Praperadilan Century). Singkatnya, putusan praperadilan tersebut melahirkan suatu norma yang mana hakim praperadilan dapat memerintahkan termohon (Penyidik) untuk melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang yang bukan pihak berperkara dalam kasus aquo. Dalam perkara praperadilan tersebut, pemohon praperadilan […]

Read More

Oleh: Siska Trisia ​​​​Siska Trisia. Foto: Dokumen Pribadi Korupsi lembaga peradilan masih menjadi permasalahan yang tak kunjung usai di Indonesia. Berdasarkan catatan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk hingga kini, setidaknya ada 27 Hakim dan Panitera yang tertangkap oleh KPK karena terjerat kasus korupsi. Bahkan hakim pengadilan tipikor yang […]

Read More

Oleh : Siska Trisia Siska Trisia. Foto: Dokumen Pribadi Pada tanggal 29 Desember 2017 lalu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, M. Hatta Ali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung. Terbitnya PERMA ini merupakan respon dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU/XIV/2016 terkait […]

Read More

CHOKY RAMADHAN Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) SEORANG jaksa kembali tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aparat penegak hukum yang bertugas di Bengkulu tersebut kedapatan membawa uang hasil korupsi sebesar Rp10 juta. KPK sedang menyidik aliran uang lain yang disangkakan mencapai Rp150 juta. Pada periode kepemimpinan HM Prasetyo, […]

Read More

Oleh : Choky Ramadhan* KERUSUHAN di penjara kembali terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Silang Bungkuk, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru. Sebanyak 448 tahanan dan narapidana merangsek kabur melarikan diri ke permukiman sekitar. Kelebihan kapasitas penghuni dituding menjadi penyebab utama kerusuhan. Sebanyak 1.870 orang menempati lapas yang hanya memiliki kapasitas 361 orang. Akibatnya, tahanan dan narapidana tidak […]

Read More

Harapan ke depannya, penyandang difabel akan memiliki kondisi setara tanpa adanya diskriminasi selama proses peradilan pidana. Indonesia baru saja berhasil mengesahkan Undang-Undang (UU) Penyandang Disabilitas (UU No. 8/2016) pada awal tahun 2016 ini. Salah satu perubahan yang fundamental adalah mengubah perspektif disabilitas sebagai orang yang tidak cacat. Karena sebelumnya, masih banyak diskriminasi yang terjadi bagi […]

Read More

SEJAK 25 November hingga 10 Desember, berbagai aksi dan upaya dilakukan untuk memperingati sekaligus mengampanyekan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Di Indonesia, aksi prioritasnya ialah mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan adalah kasus pemerkosaan. Komnas Perempuan melaporkan, sepertiga dari sembilan media mengabarkan kasus pemerkosaan dalam kurun […]

Read More

Tantangan Reformasi Kejaksaan Oleh Choky Ramadhan Ketua Harian MaPPI FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Pada 22 Juli 2005, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menggagas agenda pembaruan Kejaksaan. Gagasan itu menjadi tunas Reformasi Birokrasi Kejaksaan. Setelah 11 tahun kemudian, masih banyak catatan dan belum memenuhi harapan publik. Sejak saat itu dan hingga […]

Read More