Oleh : Josua Satria Collins (Volunteer MaPPI FHUI Batch 1) “ Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sama dengan menyiram air saat kebakaran. Api padam, tetapi sumbernya bisa timbul lagi sewaktu-waktu” – Helga Worotitjan Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia digegerkan oleh dua kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak masuk akal dan tidak manusiawi. […]

Read More

Begitu termotivasinya pemerintah untuk mengeksekusi mati pelaku kejahatan dalam kasus narkotika dan begitu seringnya hakim mengirim pelaku kejahatan ke penjara adalah indikasi masih dipilihnya pendekatan punitif sebagai solusi atas problematika kejahatan di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, isu pemberlakuan kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai media nasional. Publik […]

Read More

Oleh Dio Ashar Wicaksana Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis. Keterlibatan Jaksa bahkan telah dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan Pengadilan. Meski mengemban tanggung jawab yang begitu besar namun nampaknya tidak diikuti dengan ketersediaan anggaran yang memadai […]

Read More

Tidak ada lagi pertentangan dan perdebatan bahwa korupsi merugikan pelaku usaha. Argumen bahwa korupsi membuat pertumbuhan ekonomi berjalan cepat karena memuluskan investasi atau perizinan [1] telah dibantah oleh studi empirik Paulo Mauro. Mauro menyimpulkan bahwa korupsi justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.[2] Pernyataan Mauro sejalan dengan sikap The World Bank yang menyatakan bahwa korupsi sebagai hambatan […]

Read More

Salah satu tema utama yang menjadi perhatian publik, dan visi misi para Capres tentu saja, adalah tentang penegakan hukum. Citra penegak hukum yang buruk, ditambah dengan proses peradilan yang sering berlarut-larut adalah salah satu masalah yang membuat penegakan hukum masih menjadi masalah berat bagi bangsa ini. Tulisan ini ingin memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan tersebut […]

Read More

Di akhir periodenya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak berhenti membuat kejutan. Selain pengesahan Undang-Undang MD3, Rapat Paripurna DPR juga menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minuman Beralkohol) sebagai inisiatif DPR. RUU Larangan Minuman Beralkohol tersebut menjadi kontroversi dan perdebatan di Indonesia dimana 87% penduduknya beragama Islam.[1] RUU ini melarang pembuat, pengedar, pembeli, penjual, […]

Read More

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini tidak hanya bermasalah dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM), tapi juga dalam upaya pemberantasan korupsi. Reformasi hukum acara pidana tidak bertujuan melindungi HAM para tersangka korupsi seperti dikhawatirkan Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja (Kompas, 22/4), tetapi untuk melindungi HAM seluruh warga negara Indonesia. KUHAP baru juga […]

Read More

Jokowi akhirnya menandatangani Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang sering dikenal dengan Perppu Kebiri. Beberapa alasannya adalah meningkatknya kekerasan seksual terhadap anak yang membahayakan dan merusak anak, dan sanksi pidana belum memberi efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif. Perppu menambah ancaman pidana bagi pelaku yang menyetubuhi atau mencabuli […]

Read More

Pangkas Putusan untuk Tutup Perbaikan Manajemen Perkara MA Dio Ashar Wicaksana Ketua Divisi Riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tertangkap tangannya Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna, seolah membuka kembali luka lama di dalam tubuh lembaga MA. Kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi di ranah institusi […]

Read More

Masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2014 nanti. Berakhirnya masa jabatan Busyro Muqoddas yang berbeda dengan pimpinan lain, merupakan konsekuensi dari kasus pembunuhan yang menimpa Antasari Azhar. Pada saat itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memilih Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK hingga masa jabatan Antasari Azhar berakhir. […]

Read More