Oleh Siska Trisia Meski telah delapan belas tahun Cetak Biru Pembaharuan Peradilan diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA), ternyata kondisi peradilan Indonesia belum juga ideal karena masih lekat dengan penyimpangan dan pelanggaran hukum. Buktinya, hingga 2018 beragam persoalan hukum malah terjadi di lembaga yang seharusnya menyelesaikan permasalahan masyarakat tersebut. Berdasarkan data yang pernah dikeluarkan oleh Masyarakat […]

Read More

This article published by ALSA LC UI collaboration with MaPPI FHUI in ALSA LC UI Newsletter March 2019 # 1 One of the current concerns of the Government of Republic Indonesia is the lack of access to obtain legal aid, resulting in the inequality of law enforcement, as President Joko Widodo have said “The current […]

Read More

Publikasi ini dibuat atas kerja sama lokakarya dan mentoring menarasikan cerita perubahan yang diselenggarakan AIPJ2 dengan TEMPO Institute dan SOLIDARITAS (April-September 2018). Publikasi ini memuat cuplikan laporan kegiatan dan artikel hasil karya mitra AIPJ2 yang telah mengikuti rangkaian lokakarya dan mentoring. Opini yang ada di setiap artikel adalah opini penulis serta tidak mencerminkan pandangan AIPJ2 […]

Read More

Oleh: Gita Nadia Pramesa ​​​​​​​Narasi praktik pro bono di Indonesia pun berkembang tanpa ada data yang menjelaskan potret nyata pelaksanaan pro bono tersebut. Lima belas tahun pasca lahirnya Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan advokat melakukan pro bono, namun hingga saat ini masih sulit atau hampir tidak ditemukan data atau evaluasi yang […]

Read More

In 2013, the Government and the House of Representatives (DPR RI) began to discuss RUU KUHAP which has been developed since 1999. One of the discussion materials which caused pros and cons was the abolishment of initial investigation process in the RUU KUHAP. Pros and cons were not present only in the DPR’s discussion session […]

Read More