This article published by ALSA LC UI collaboration with MaPPI FHUI in ALSA LC UI Newsletter March 2019 # 1 One of the current concerns of the Government of Republic Indonesia is the lack of access to obtain legal aid, resulting in the inequality of law enforcement, as President Joko Widodo have said “The current […]

Read More

Salah satu peneliti MaPPI FHUI bernama Rima Ameilia, telah menulis artikel jurnal berjudul “Intimate partner violence and receptive syringe sharing among women who inject drugs in Indonesia : a responden-driven sampling study” dan artikel tersebut dimuat dalam International Journal of Drug Policy 63 (2019) 1-11. Untuk artikel jurnal karya Rima Ameilia dapat Anda download di […]

Read More

Bahwa dasar-dasar pertama dan utama pengakuan atas hak dan penghormatan terhadap martabat manusia termuat dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa UN Charter 1945 yang menyatakan, “We the people of the united nation determined to refirm fight in the fundamental human right in the dignity and work of the human person in the equal right of man and […]

Read More

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis. Keterlibatan Jaksa bahkan telah dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan Pengadilan. Meski mengemban tanggung jawab yang begitu besar, namun tampaknya tidak diikuti dengan ketersedian anggaran yang memadai bagi korps adhyaksa tersebut. Pada tahun 2011, Kejaksaan dapat melakukan penuntutan sebanyak 96.488 kasus, […]

Read More

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139 dan Pasal 14 huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara […]

Read More

Keterbukaan informasi merupakan prinsip pengelolaan negara yang sangat krusial karena berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan upaya pemberantasan korupsi. Konstitusi Indonesia (UUD 1945) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengatur akses informasi merupakan hak asasi seseorang yang wajib dipenuhi oleh negara. Selain itu, kovenan pemberantasan korupsi (UNCAC) meyakini transparansi dan keterbukaan informasi sebagai […]

Read More

Mahkamah Agung (MA) memiliki agenda untuk melakukan percepatan penyelesaian perkara. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh MA untuk dapat mewujudkan proses penyelesaian perkara yang tidak hanya cepat, tetapi transparan, konsisten dan tepat waktu. MA telah membentuk kelompok kerja (pokja) manajemen perkara yang terdiri dari pimpinan MA, para Hakim Agung, para pejabat di lingkungan MA […]

Read More

Sudah tidak terasa, HM Prasetyo akan memasuki masa kerja selama setahun menjadi Jaksa Agung. Masih dapat diingat bagaimana munculnya pro dan kontra terhadap penunjukan beliau sebagai pemimpin Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Hampir setahun yang lalu, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak penunjukan tersebut. Beberapa alasanpun bermunculan, termasuk proses pemilihannya yang dinilai tidak transparan dan terlalu melibatkan kepentingan politik. Alasan utama […]

Read More

Abstract This paper aim to explore the interaction of newly established Post Soeharto’s research organizations with the Law School on reform agenda and how have they spread the reform viruses among law school students by using MaPPI FHUI as an example. The paper argues that law school does not become the driving actors in reform program thus the law […]

Read More

Komisi Yudisial (KY) dibentuk sebagai lembaga penyeimbang di sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Ketika era reformasi bergulir, salah satu agenda perubahan yang dilakukan adalah reformasi di dunia peradilan.  Ketika itu, TAP MPR menyatakan perlu adanya pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dengan cabang kekuasaan lainnya. Konsep pemisahaan kekuasaan tersebut diwujudkan di dalam sistem penyatuan atap, dimana seluruh […]

Read More