RKUHP Belum Sepenuhnya Mendukung Pemberantasan Korupsi

Pada hari Minggu 10 Juni 2018, MaPPI-FHUI bersama Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengadakan diskusi publik bertemakan "Mendorong RKUHP yang pro Pemberantasan Korupsi" di kantor ICW. Tujuan acara ini adalah untuk membahas adanya ketidakjelasan kofidikasi dan beberapa pengaturan tindak pidana baru terkait tindak pidana korupsi dalam RKUHP. Adapun narasumber dalam...

Workshop Penyusunan Kerangka Penelitian Analisis Implikasi Tindak Pidana Korupsi dan Pemidanaannya dalam RKUHP beserta Strateginya bagi Masa Depan Pemberantasan Korupsi

MaPPI FHUI dan ICJR mengadakan workshop Penyusunan Kerangka Penelitian Analisis Implikasi Tindak Pidana Korupsi dan Pemidanaannya dalam RKUHP beserta Strateginya bagi Masa Depan Pemberantasan Korupsi. Acara berlangsung pada Kamis, 7 Juni 2018 di Hotel Ashley, JL. KH Wahid Hasyim No. 73-75, Gondangdia – Jakarta Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk: Melakukan...

Perlindungan Profesi Penegak Hukum

MaPPI-FHUI bekerjasama dengan #JaksaMenyapa untuk mengadakan diskusi "Perlindungan Profesi Penegak Hukum" di Bakoel Coffee Cikini pada tanggal 3 Juni 2018. Diskusi ini dilatar belakangi dengan adanya kerentanan profesi penegak hukum terhadap ancaman terhadap keamanan diri dan keluarganya. Seperti kasus Novel Basewedan (penyidik KPK), dan penculikan anak seorang JPU oleh...

Cetak Biru Pemasyarakatan

Direktorat Jendral Pemasyaraktan bersama dengan center for Detention Studies (CDS) yang didukung oleh The Asia Foundation dan AIPJ 2 sedang merancang Cetak Biru Pemasyarakatan 2019 – 2023. Pertemuan konsultasi diselenggarakan oleh CDS pada Selasa 15 Mei 2018 lalu dalam kerangka diskusi terfokus sebagai bentuk forum konsultasi dalam rangka mendapatkan...

Tukar Cerita Peradilan

Pada hari Senin 14 Mei 2018, MaPPI menghadiri Undangan acara “Tukar Cerita Peradilan”, dimana acara ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian acara Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF) yang diselenggarakan Januari 2018 lalu. Acara ini diinisiasi oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dan dihadiri oleh beberapa lembaga...

Sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 Jogja

Pada tanggal 9 Mei 2018 Mahkamah Agung dengan dukungan AIPJ2 dan MaPPI FHUI mengadakan seminar dan sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 bertempat di Prime Plaza Hotel Yogyakarta dengan tema “Membangun Sistem Peradilan yang Menjamin Hak Perempuan untuk Mendapatkan Akses Keadilan yang Setara Melalui Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor...

Workshop Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Direktorar Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI

Hotel Park Lane Tebet, Jakarta Selatan 16 April 2017 Undang Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan kelahiran Peraturan Pelaksanaan (PP)  maksimal dua tahun setelah diundangkan. namun sudah lewat dari dua tahun diundangkan, masih belum ada satupun PP yang lahir guna mendukung Undang Undang tersebut. Workshop hari ini memiliki tujuan...

Diskusi : Memaksimalkan Instagram Untuk Lembaga Non-Profit

Di zaman modern ini, pengguna internet lebih menyukai melihat gambar atau gambar bergerak (video). Salah satu media sosial yang menyediakan kedua hal tersebut adalah instagram. Instagram dapat kita maksimalkan manfaatnya demi tujuan lembaga, dalam diskusi kali ini fokus utamanya adalah untuk lembaga non profit. Diskusi dilaksanakan pada 16 April...

Diskusi Bedah Buku PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Membangun Sistem Peradilan yang Menjamin Hak Perempuan untuk Mendapatkan Akses Keadilan yang Setara Melalui Pelaksanaan PERMA 3/2017

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) bersama dengan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) dan AIPJ II melakukan diskusi bedah buku pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para pendamping difabel terhadap buku panduan tersebut. Harapannya,...

Diskusi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

12 April 2018 di Komnas Perempuan (Ruang Persahabatan) Komnas Perempuan melihat perlu ada ruang konsolidasi kembali untuk melihat situasi terkini terkait perkembangan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan penolakannya. Sekaligus melihat bersama sejauh mana situasi internal gerakan menghadapi bentuk-bentuk penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Berangkat dari situasi tersebut, Komnas...