Risalah Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016
Bahwa dasar-dasar pertama dan utama pengakuan atas hak dan penghormatan terhadap martabat manusia termuat dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa UN Charter 1945 yang menyatakan, “We the people of the united nation determined to refirm fight in the fundamental human right in the dignity and work of the human person in...
Laporan Penelitian Anggaran Perkara Pidum Kejaksaan
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis. Keterlibatan Jaksa bahkan telah dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan Pengadilan. Meski mengemban tanggung jawab yang begitu besar, namun tampaknya tidak diikuti dengan ketersedian anggaran yang memadai bagi korps adhyaksa tersebut. Pada tahun 2011, Kejaksaan dapat...
Risalah Sidang Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015
PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139 dan Pasal 14 huruf...
Laporan Penelitian Keterbukaan Informasi Pengadilan (2014)
Keterbukaan informasi merupakan prinsip pengelolaan negara yang sangat krusial karena berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan upaya pemberantasan korupsi. Konstitusi Indonesia (UUD 1945) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengatur akses informasi merupakan hak asasi seseorang yang wajib dipenuhi oleh negara. Selain itu, kovenan pemberantasan korupsi (UNCAC)...
Laporan Penelitian Penyederhanaan Format Putusan Mahkamah Agung RI
Mahkamah Agung (MA) memiliki agenda untuk melakukan percepatan penyelesaian perkara. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh MA untuk dapat mewujudkan proses penyelesaian perkara yang tidak hanya cepat, tetapi transparan, konsisten dan tepat waktu. MA telah membentuk kelompok kerja (pokja) manajemen perkara yang terdiri dari pimpinan MA, para Hakim...
Resume Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia
Sudah tidak terasa, HM Prasetyo akan memasuki masa kerja selama setahun menjadi Jaksa Agung. Masih dapat diingat bagaimana munculnya pro dan kontra terhadap penunjukan beliau sebagai pemimpin Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Hampir setahun yang lalu, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak penunjukan tersebut. Beberapa alasanpun bermunculan, termasuk proses pemilihannya yang dinilai tidak transparan dan terlalu...
Abstract This paper aim to explore the interaction of newly established Post Soeharto’s research organizations with the Law School on reform agenda and how have they spread the reform viruses among law school students by using MaPPI FHUI as an example. The paper argues that law school does not become the driving actors...
Memahami Komisi Yudisial Sebagai Upaya Mencari Sosok Komisioner Komisi Yudisial yang Ideal
Komisi Yudisial (KY) dibentuk sebagai lembaga penyeimbang di sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Ketika era reformasi bergulir, salah satu agenda perubahan yang dilakukan adalah reformasi di dunia peradilan. Ketika itu, TAP MPR menyatakan perlu adanya pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dengan cabang kekuasaan lainnya. Konsep pemisahaan kekuasaan tersebut diwujudkan di...
Menaikan Tunjangan, Mengurangi Korupsi Kejaksaan
Kesejahteraan jaksa Sebagai Pegawai Negeri Sipil maka secara penggajian Pegawai Kejaksaan mengikuti ketentuan penggajian yang berlaku umum untuk seluruh PNS. Pasca reformasi 1998, ketentuan penggajian PNS sudah beberapa kali mengalami perubahan dan ketentuan terakhir adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 Perubahan Ketiga belas atas Peraturan Pemerintah No....
Catatan dan Masukan atas RUU Kejaksaan yang Dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Posisi Institusi Kejaksaan dalam Susunan Lembaga Negara Pertama, soal institusi kejaksaan dalam sistem ketata negaraan Indonesia. Isu ini adalah isu paling fundamental namun dari awal pembentukan institusi kejaksaan hingga tahun 2012 hari ini, isu posisi institusi kejaksaan secara kelembagaan dalam konstitusi tidak pernah ditentukan secara jelas. Termasuk dalam RUU kejaksaan...