1. Penelurusan Rekam Jejak Pimpinan KPK
Nomor Kontrak:
Donor: AusAid
Budget: 16913 AUD
Durasi: Juli 2011-Agustus 2011
Penjelasan: Kegiatan ini merupakan advokasi bersama jaringan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP). Kegiatan ini bertujuan mencari informasi mengenai para calon Komisioner KPK di tahun 2011. Hasli penelurusan yang didapat dijadikan bahan advokasi KPP untuk melakukan audiensi kepada pansel dan DPR.
Output Program: Laporan rekam jejak Calon Komisioner KPK
2. Penyusunan Panduan Laporan Pengaduan Komisi Kejaksaan
Donor: AusAid
Budget: Rp. 150.000.000
Durasi: November 2011-Januari 2012
Penjelasan: MaPPI FHUI menyusun mekanisme penanganan laporan pengaduan masyarakat di Komisi Kejaksaan. Mekanisme tersebut kemudian disusun dan disahkan dalam bentuk Peraturan Komisi Kejaksaan RI Nomor: PER-05/KK/04/2012 Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Komisi Kejaksaan. Peraturan tersebut mengisi kekosongan hukum terkait penanganan laporan pengaduan masyarakat di Komisi Kejaksaan. Dalam penyusunannya, MaPPI melakukan studi perbandingan dengan mekanisme yang ada di Komisi Yudisial dan Komnas HAM.
Output: Peraturan Komisi Kejaksaan RI Nomor: PER-05/KK/04/2012 Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Komisi Kejaksaan
3. Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Donor: Hibah Riset UI
Budget: Rp. 129.600.000
Durasi:Maret-Oktober 2012
Penjelasan:
MaPPI FHUI melakukan penilaian atas kebutuhan dan kualitas hakim pengadilan tindak pidana korupsi. Penelitian dilakukan dengan melalui studi literatur, melakukan analisis beban perkara, kebutuhan jumlah hakim, penilaian atas kualitas putusan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, dan melakukan pemantauan ke dua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Jakarta dan Bandung. Hasil dari riset ini akan menjawab permasalahan tentang kinerja pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang semakin hari kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
Output: Laporan Penelitian: Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
4. Penyusunan Ikhtisar Reformasi Kejaksaan (Bidang Penanganan Perkara Pidum dan SDM)
Nomor Kontrak:
Donor: AIPJ (AusAid)
Budget: 6915 AUD
Durasi: Oktober 2012-Maret 2013
Penjelasan: Program ini merupakan kegiatan penelitian untuk mencari tahu perkembangan dan implementasi Reformasi di Kejaksaan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penelurusan literature, dokumen dan peraturan-peraturan yang terkait di Kejaksaan. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan dengan melakukan wawancara ke beberapa pihak di Kejaksaan Agung. Tujuan kegiatan ini untuk menyusun laporan terkait informasi perkembangan reformasi Kejaksaan di bidang penanganan perkara pidum dan SDM Kejaksaan. Laporan tersebut dijadikan bahan masukan untuk tim peneliti anggaran perkara pidum dan manajemen SDM yang dibentuk oleh Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan.
Output: Laporan Penelitian
5. Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi
Nomor Kontrak:
Donor: MSI (USAID)
Budget: Rp. 507.050.000
Durasi: Maret-Juni 2013
Penjelasan: Program ini merupakan kegiatan eksaminasi terhadap 5 (lima) kasus tindak pidana korupsi yang high profile. Eksaminasi kasus ini dilakukan dengan mengundang para ahli untuk mennganalisis dari kasus yang dipilih. Tiap kasus akan ada 3 (tiga) ahli yang dibentuk menjadi suatu tim majelis eksaminasi. Kegiatan ini juga dijalankan dengan 2 (dua) lembaga mitra yaitu Jikalahari Pekanbaru dan LBH Surabaya.
Output: Laporan Eksaminasi Kasus
6. Survey Layanan Publik di Pengadilan
Donor: AIPJ
Mitra: PSHK
Budget: 2256 AUD
Durasi: Mei-Juli 2013
Penjelasan: Kegiatan ini bekerja sama dengan PSHK dalam melakukan survey layanan publik di pengadilan. MaPPI bertanggung jawab untuk melakukan survey di PN Jakarta Selatan, PA Jakarta Selatan, dan PTUN Jakarta. Dalam melakukan survey, peneliti MaPPI menyebarkan kuisoner kepada para pengguna pengadilan. Kuisoner yang sudah diiisin, diberikan ke tim peneliti untuk diolah menjadi data statistik.
7. Program Pengembangan Sistem Informasi dan Pemanfaatan Putusan
Nomor Kontrak:
Donor: AIPJ (AusAid)
Mitra: LeIP
Budget: 13248 AUD
Durasi: April-Desember 2013
Penjelasan: Program ini merupakan pendukung data terhadap website www.indekshukum.org yang dibandung oleh LeIP. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu indeksasi putusan, anotasi putusan dan melakukan diskusi publik terkait konsistensi putusan. Hasil indeksasi putusan dijadikan data untuk diklasifikasi di dalam website.
Output: Hasil indeksasi dan anotasi yang diupload ke dalam website www.indekshukum.org
8. Review Implementasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan I
Nomor Kontrak:
Donor: UNODC
Budget: Rp. 290.427.676
Durasi: Juli-Agustus 2013
Penjelasan: Program penelitian ini bertujuan melihat implementasi keterbukaan informasi di pengadilan, paska diterbitkannya SK KMA 1-144 tentang pelayanan informasi di pengadilan. Survei dilakukan di 11 wilayah Indonesia (DKI Jakarta, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Samarinda, Makassar, Kendari, Kupang dan Jayapura). Survei ini dilakukan di 3 (tiga) wilayah peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama dan peradilan TUN. Hasil survey ini diolah menjadi data statistik untuk dijadikan suatu laporan kuantitatif yang nantinya akan dipaparkan di perwakilan Mahkamah Agung. Sehingga hasil laporan kegiatan ini bisa dijadikan tolak ukur bagi Mahkamah Agung untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan MA diterapkan di pengadilan-pengadilan bawahnya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan melihat bagaimana indeks keterbukaan pengadilan kepada masyarakat dalam memberikan akses informasi.
Output: Laporan Penelitian
9. Program Penelitian Kajian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial
Donor: The Asia Foundation (TAF)
Mitra: LBH Jakarta
Budget: Rp. 219.050.000
Durasi: Juni 2013-Agustus 2014
Penjelasan: MaPPI bersama LBH Jakarta melakukan penelitian dan kajian terhadap putusan-putusan perselisihan hubungan industrial (PHI). MaPPI melakukan indeksasi terhadap putusan-putusan PHI, tujuan indeksasi ini untuk mencari konsistensi dan kecendrungan isi putusan Hakim berdasarkan data statistic. Data statistik yang sudah selesai dijadikan bahan untuk tim peneliti MaPPI dan LBH Jakarta dalam menulis buku. Hasil buku yang sudah jadi diterbitkan untuk dijadikan bahan advokasi serikat buruh.
10. Pemantauan Jaksa dan Sosialisasi Komisi Kejaksaan
Nomor Kontrak:
Donor: AIPJ (AusAid)
Mitra: Komisi Kejaksaan
Budget: Rp. 354.370.000 (Tahap I) dan Rp. 271.350.000 (Tahap II)
Durasi: November 2013-Mei 2014 (Tahap I), Juli 2014- Januari 2015 (Tahap II)
Penjelasan: Program ini terdiri dari 2 (dua) periode di dalam satu tahun. Pada periode pertama, kegiatan yang dijalankan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu pemantauan kinerja Jaksa di persidangan, anotasi surat dakwaan dan sosialisasi pemantauan ke komunitas/masyarakat umum bersama Komisi Kejaksaan. Sedangkan pada periode kedua, bentuk kegiatan yang dilakukan bertambah seperti penelusuran rekam jejak, survey implementasi keterbukaan informasi di Kejaksaan, dan melakukan diskusi publik bersama anak-anak muda dengan bekerjasama bersama proactive provocative. Kegiatan ini juga dilakukan oleh lembaga di wilayah lain, seperti Somasi NTB, Piar NTT dan ACC Makassar.
Ouptut: Laporan hasil pemantauan, Anotasi Dakwaan, Laporan implementasi keterbukaan informasi, video animasi pemantauan.
11. Stock Opname Perkara Mahkamah Agung RI
Donor: AIPJ
Mitra: LeIP
Budget:
Durasi: Januari – Agustus 2014
Penjelasan: MaPPI bersama LeIP menjadi peneliti di dalam kegiatan stock opname perkara di Mahkamah Agung (MA). Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan MA RI. Tujuan kegiatan ini untuk mencari tau beban perkara di MA sehingga bisa dicari solusi dalam manajemen perkara. Selain itu, kegiatan ini juga mencari tahu bagaimana proses administrasi penyelesaian perkara di MA. Hasil dari kegiatan ini dijadikan suatu kertas kerja untuk menjadi masukan bagi pimpinan MA dalam membuat kebijakan manajemen perkara kedepannya.
Output: Kertas Kerja Penelitian
12. Review Implementasi Keterbukaan Informasi di Pengadilan II
Nomor Kontrak:
Donor: TAF dan AIPJ
Budget: Rp. 158.000.000
Durasi: Agustus-Oktober 2014
Penjelasan: Kegiatan ini merupakan lanjutan dari survey yang pernah dilakukan MaPPI pada tahun 2013. Program penelitian ini bertujuan melihat implementasi keterbukaan informasi di pengadilan, paska diterbitkannya SK KMA 1-144 tentang pelayanan informasi di pengadilan. Survei dilakukan di 9 (Sembilan) wilayah (Padang, Pekanbaru, Jambi, Bandung, Banjarmasin, Mataram, Manado, Palu, dan Ambon). Hasil kegiatan ini diolah oleh ahli statistic untuk dijadikan data kualitatif. Hasil dari olahan tersebut akan dinarasikan untuk diterbitkan menjadi suatu buku.
13. Penelitian Penyederhanaan Format Putusan
Nomor Kontrak:
Donor: AIPJ (AusAid)
Budget: Rp. 50.000.000
Durasi: Mei-September 2015
Penjelasan: Dalam program ini, 2 (dua) peneliti MaPPI bersama satu peneliti dari UIN Bandung menjadi tim peneliti dalam pembuatan kertas kerja penyederhanaan format putusan MA. Kegiatan ini bekerja sama dengan tim dari Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA). Kegiatan ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan di MA. Saat ini, proses penyelesaian perkara masih membutuhkan waktu yang lama, dan tidak jarang juga format putusan saat ini berpengaruh terhadap proses pengetikan perkara. Sehingga kegiatan penyederhanaan format putusan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk MA dalam menyusun format putusan MA kedepannya.
Output: Laporan Penelitian
Output:
14. Penerbitan Buku Bunga Rampai Kejaksaan RI
Nomor kontrak:
Donor : The Asia Foundation dan AIPJ
Budget: Rp. 34.300.000
Durasi: Februari-September 2015
Penjelasan: MaPPI bekerja sama dengan Kejaksaan RI dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) dalam menyusun buku bunga rampai Kejaksaan RI. Kegiatan ini diawali dengan adanya call for paper tulisan buku bunga rampai Kejaksaan RI. Seleksi dari tulisan yang terkumpul dilakukan oleh tim reviewer yang terdiri dari Andi Hamzah (Mantan Jaksa/Guru Besar Hukum UI), Surastini Fitriasih (Wakil Dekan FH UI) dan Reda Mantovani (Kajari Jakarta Barat). Hasil tulisan yang diseleksi ini dikumpulkan untuk dijadikan materi di dalam buku. Setelah buku selesai diterbitkan, MaPPI mengadakan launching dan simposium buku bunga rampai Kejaksaan RI. Di acara simposium tersebut, para penulis buku mempresentasikan hasil penulisan kepada keseluruhan peserta.
Output: Buku Bunga Rampai Kejaksaan RI.
