20 April 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia ditangkap karena diduga menerima suap dalam upaya pengajuan peninjauan kembali di PN Jakpus. Kasus tersebut kini ikut menyeret nama Nurhadi, Sekretaris Mahkamah Agung. KPK telah mencekal Nurhadi agar tak berpergian keluar negeri, bahkan telah menggeledah rumah Nurhadi dan menyita beberapa barang dari rumahnya. Nurhadi diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Kasus korupsi ini tentu membuka kembali ingatan praktik mafia peradilan di tubuh lembaga peradilan. Di pengadilan misalnya, KPK telah menangkap Djodi Supratman (Staf non aktif Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA) dan Andri Tristianto Saputra (Staf non aktif Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA).

Bahkan jika ditarik kebelakang, sedikitnya ada 35 orang hakim, panitera atau pegawai pengadilan yang terjerat kasus korupsi sejak KPK berdiri (terlampir). Jika dilihat lebih jauh praktik korupsi di tubuh pengadilan maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang berpotensi melakukan praktik korupsi. Sebagai contoh, kasus Andri Tristianto menunjukkan, sekalipun yang bersangkutan tak memiliki kewenangan terkait perkara tapi dirinya dapat terlibat dalam korupsi. Hal ini karena perkara yang menjadi permasalahan merupakan kasus dalam ranah pidana khusus, dimana bukan tugas pokok dan fungsi kewenangan Andri sebagai pegawai MA.

Rentetan kasus ini menunjukan adanya praktik korupsi yudisial yang bisa jadi sudah sistemik, masif dan mengakar.. Jika berkaca pada jumlah pengadilan diseluruh Indonesia yang mencapai 825 pengadilan (laporan tahunan MA tahun 2015) maka potensi penyimpangan juga sangat besar. Belum lagi persoalan pengawasan yang lemah, semakin memperbesar potensi korupsi di tubuh pengadilan.

Oleh karena itu, dalam perkara berjalan, KPK tak boleh hanya berhenti kepada kator-aktor yang sudah ditangkap. Melainkan juga mengembangkan kasus tersebut untuk memetakan walayah rawan korupsi di pengadilan. Perkara korupsi yang melibatkan pegawai MA belakangan menunjukkan praktik korupsi di lembaga pengadilan memiliki jaringan yang luas dan kompleks. Kerja-kerja yang dilakukan sudah dapat dikategorikan sebagai jaringan mafia peradilan. Karenanya pengusutan kasus ini juga harus sampai pada tahap pemetaan potensi korupsi di lembaga pengadilan.

KPK selain memainkan fungsi penindakan juga harus memainkan fungsi pencegahan dalam rangka memperbaiki sistem di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya. Dalam upaya memperbaiki sistem dan menutup celah mafia peradilan setidaknya KPK dapat berangkat dari beberapa kajian yang dilakukan UKP4 dan investigasi Ombudsman beberapa waktu lalu.

UKP4 pernah memetakan modus-modus mafia peradilan di dalam buku yang diterbitkannya (UKP4, 2010). Berikut modus-modus yang kerap terjadi di dalam lingkup pengadilan, Sbb:

1. Pra persidangan
   Calo perkara membangun hubungan baik dengan hakim/pegawai pengadilan dengan memberikan hadiah atau fasilitas. Bertujuan menciptakan hutang budi ketika berperkara.

2. Pendaftaran perkara
   Adanya pungutan liar diluar ketentuan saat pendaftaran perkara, menawarkan penggunaan jasa advokat tertentu. Dengan tujuan mempercepat atau memperlambat pemeriksaan perkara.

3. Penetapan Majelis Hakim
   Calo perkara meminta pihak tertentu untuk mengatur majelis hakim.

4. Proses persidangan
   Rekayasa persidangan, mengatur saksi atau barang bukti hingga putusan pengadilan.

5. Minutasi Putusan
   Pungutan liar guna mempercepat atau memperlambat minutasi putusan.

Kajian UKP4 sejalan dengan temuan ICW dalam penelitian menyingkap mafia peradilan di tahun 2003. Modus-modus judicial corruption belum banyak berubah, ini menandakan upaya reformasi ditubuh Mahkamah Agung tak membawa dampak signifikan terhadap berkurangnya praktik korupsi dan jejaring mafia peradilan. Masihbanyak ruang gelap yang dapat dimanfaatkan mafia peradilan untuk membajak putusan pengadilan bagi kepentingan mereka. Dalam hasil investigasi Ombudsman dibeberapa pengadilan juga masih ditemukan praktik percaloan yang menjanjikan dapat membantu para pencari keadilan dengan harga tertentu.

Rentetan kasus yang terjadi di lembaga peradilan ini perlu disikapi serius. Tertangkapnya pegawai pengadilan tak bisa dilihat sebagai persoalan individu semata, melainkan adanya kelemahan mendasar dari sistem yang bekerja di MA dan pengadilan dibawahnya, baik sistem pengawasan, rekrutmen, sistem transparansi dan sistem administrasi putusan dan pembinaan di lembaga pengadilan. Karenanya langkah strategis perlu diambil Mahkamah Agung. Langkah strategis itu tidak hanya dilakukan dengan membentuk tim khusus di bawah Badan Pengawas MA. Melainkan juga bekerja sama dengan KPK dan Komisi Yudisial dalam memetakan jaringan mafia peradilan dan merumuskan sistem pengawasan dan pembinaan yang efektif memerangi korupsi peradilan

Sayangnya persoalan serius ini sampai detik ini belum mendapatkan respon yang memadai dari Ketua MA sebagai pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia. Hal ini mengesankan jika MA tidak melihat persoalan mafia hukum atau korupsi yudisial sebagai sesuatu yang penting untuk segera diselesaikan. Sikap tidak jelas, khususnyaKetua MA mengindikasikan bahwa MA tidak memiliki komitmen dalam melakukan pembenahan secara menyeluruh karena membiarkan praktek korupsi yudisial. Ketiadaan sikap yang tegas dan jelas dari pimpinan tertinggi MA tentu akan menggangu marwah dan martabat lembaga pengadilan, dan lebih jauh akan semakin memudarkan kepercayaan publik terhadap pengadilan dan hukum.

Oleh karena itu, Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak agar Ketua Mahkamah Agung memberikan pernyataan sikap secara jelas terhadap permasalahan korupsi yang terjadi di Lembaga Yudisial tersebut.
2. Mendesak MA agar bekerjasama dengan KPK dan KY dalam memetakan modus praktik suap di lembaga peradilan, dan menyusun langkah pencegahannya.
3. Mendorong KPK untuk melakukan agenda pencegahan yang sistematis, dengan berbagai strategi intervensi perbaikan tata kelola dan sistem di internal MA, dengan melibatkan publik luas sehingga korupsi yudisial dapat dicegah.

Jakarta, 10 Mei 2015
Koalisi Pemantau Peradilan
ICW, YLBHI, PSHK, MaPPI

LAMPIRAN

DAFTAR HAKIM / PANITERA YANG TERJERAT DUGAAN KASUS KORUPSI

*Diolah dari berbagai sumber