Latar Belakang Sejak Senin 7 Oktober 2024 lalu, komunitas hukum di Indonesia menerima berita yang cukup mengagetkan. Beberapa hakim dari berbagai wilayah yang bergabung dalam kelompok Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan gerakan cuti masal yang rencananya akan berlangsung selama 5 (lima) hari sampai dengan 11 Oktober 2024 mendatang. Gerakan ini membawa sebuah tuntutan utama yaitu […]
“Lindungi Korban, Jangan Hilangkan Harapan” Jakarta, Senin, 11 April 2022 Kasus kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi menjadi salah satu poin perhatian kami, YLBHI, ICJR. MaPPI FHUI, LBH APIK Jakarta, dan SAFEnet yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan tanpa Kekerasan. Selama ini, publik dihantui oleh tindakan kekerasan seksual yang dapat terjadi kapan saja […]
Pada tanggal 3 September 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Permasalahan disparitas pemidanaan, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi, sudah menjadi pembahasan di Mahkamah Agung sejak tahun 1980-an.
Hari ini, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menyatakan 7 (tujuh) rekomendasi kepada Mahkamah Agung dan lembaga pemerintah lainnya yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Komnas Perempuan, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak memiliki akses terhadap keadilan dalam perkara perceraian, dispensasi perkawinan, dan kekerasan. Jumlah […]
Rilis Bersama: ICJR, IJRS, LBH Masyarakat, MaPPI FHUI, Rumah Cemara dan Yakeba Menurut keterangan Kementerian Hukum dan HAM per 22 April 2020 diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengeluaran dan pembebasan terhadap 38.822 orang WBP sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di rutan dan lapas di Indonesia. Kami mengapresiasi kerja pemerintah untuk mencegah penyebaran […]
ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP MENANGGAPI PERINTAH PRESIDEN JOKO WIDODO UNTUK MENUNDA PENGESAHAN RUU KUHP DAN KONFERENSI PERS MENTERI HUKUM DAN HAM 20 SEPTEMBER 2019 Menunda Demi Semua: Kami Akan Terus Kawal dan Beri Masukan pada Pembahasan RKUHP di Periode Berikut http://reformasikuhp.org/menunda-demi-semua-kami-akan-terus-kawal-dan-beri-masukan-pada-pembahasan-rkuhp-di-periode-berikut/ Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers pada 20 September 2019 menyatakan memerintahkan Menteri Hukum […]
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Berita mengejutkan kembali terjadi di dalam Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 05 September 2019. DPR dengan tiba-tiba mencanangkan akan membahas revisi UU KPK. Revisi UU KPK tersebutpun langsung diresmikan menjadi inisiatif DPR oleh Wakil Ketua DPR selaku pimpinan rapat pagi itu. Revisi UU KPK tersebut digadang-gadang akan dikebut […]
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan draft RKUHP terbaru pada tanggal 28 Agustus 2019. Dalam draft terbaru ini, meskipun ada beberapa pengubahan dan perbaikan, akan tetapi Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) masih memandang draft ini memiliki beberapa permasalahan, salah satunya terdapat pasal yang mengancam reformasi peradilan dan demokrasi. Dalam draft RKUHP per 28 Agustus […]
Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengapresiasi waktu panjang dan banyak energi yang sudah diberikan Pemerintah dan DPR dalam menyusun dan membahas RKUHP. Namun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan DPR harus paham bahwa dengan rumusan RKUHP sekarang, Pemerintah dan DPR justru membangkang pada Konstitusi, membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi. RKUHP harus dibahas dengan semangat reformasi, berbasis […]