Mengecam Pandangan Diskriminatif Yang Mulia Binsar Gultom tentang Tes Keperawanan
Baru-baru ini Yang Mulia Hakim Binsar Gultom (Hakim Binsar) memberikan pernyataan kontroversial terkait sarannya untuk mengadakan tes keperawanan bagi perempuan dan laki-laki sebelum menikah. Dalam bukunya yang berjudul “Pandangan Kritis Seorang Hakim”, Hakim Binsar menyatakan perlunya tes keperawanan terhadap calon mempelai sebelum menikah sebagai persyaratan secara tegas. Bahkan lebih...
Urgensi Pendekatan Alternatif dalam Menangani Permasalahan Narkotika di Indonesia
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso pernah menyatakan akan melakukan pemberantasan narkotika dengan cara yang keras. Cara yang keras disini dimaksudkan dengan kebijakan yang represif dan mengutamakan pendekatan hukum pidana. Namun, sayangnya kebijakan Indonesia mengkriminalisasi penggunaan narkotika telah menimbulkan berbagai dampak buruk, khususnya kepada para pengguna narkotika. Menurut catatan...
490 Tahun Kota Jakarta, Refleksi Kondisi Kejahatan di Ibukota
Kejadian kejahatan tidak lagi asing di DKI Jakarta. Kejahatan ringan seperti penjambretan di Tambora hingga kejahatan menimbulkan kematian seperti perampokan di Pulomas dan perampokan Davidson di Daan Mogot sudah sering terjadi di Ibukota. Hal ini tentu membuat Publik patut khawatir akan kondisi keamanan di Jakarta. Berbagai studi memang mengamini DKI...
“Kaleidoskop Penegakan Hukum Indonesia 2016”
Penegakan hukum merupakan isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah dan DPR pada tahun 2016. Dalam kurun waktu satu tahun, dinamika yang terjadi di level legislasi, kebijakan, institusi hingga pada proses peradilan menjadi penting untuk disikapi. 1) Korupsi di Peradilan Korupsi rupanya masih menjadi isu utama permasalahan institusi peradilan di Tahun 2016....
Dua Tahun Jaksa Agung: Setumpuk PR bagi Jaksa Agung HM Prasetyo
Minggu, 20 November 2016, tepat dua tahun HM Prasetyo telah mengemban jabatan sebagai Jaksa Agung. Sebagai pimpinan dari lembaga yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum, rupanya Selama dua tahun menjabat, tercatat masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Jaksa Agung Prasetyo di Kejaksaan. Secara garis besar, MaPPI FHUI...
Miskordinasi Pra-Persidangan Buka Celah Korupsi
Rilis Media Embargo Hingga 7 November 2016 “Miskordinasi Pra-Persidangan Buka Celah Korupsi” Jakarta (7 November 2016) – Ketidakjelasan kordinasi antara kejaksaan dan kepolisian di tahap pra-persidangan menjadi celah terjadi nya korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini menjadi topik utama dalam kuliah internasional yang diadakan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas...
“Jessica, Kopi Sianida, dan The Right to a Fair Trial”
Persidangan Jessica Kumala Wongso (Jessica) dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin (Mirna) sudah menjadi salah satu topik utama beberapa bulan belakangan ini. Dalam kasus tersebut Mirna diduga meninggal karena meminum kopi yang dicampur dengan sianida oleh Jessica di Kafe Olivier, Grand Indonesia pada Januari 2016. Sejak saat itu...
Harus disadari bahwa dalam banyak pemberitaan dewasa ini tak jarang kita temui siaran langsung tentang pemberitaan suatu proses persidangan. Sungguh posisi ini bukanlah sesuatu yang menyenangkan untuk dunia peradilan. Karena apa, sesunggguhnya situasi ini ibarat pisau bermata dua yang memiliki dua ujung yang sama-sama runcing dan menyakitkan. Di satu pihak...
Nurhadi Mundur, Momentum Percepatan Reformasi dan Pemberantasan Mafia Hukum di Mahkamah Agung!
Nurhadi, Sekretaris Mahkamah Agung pada 28 Juli 2016 lalu mengajukan pensiun dini secara tiba-tiba. Pengunduran diri Sekretaris MA ini dilakukan kurang dari seminggu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 22 Juli 2016 mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan atas Nama Nurhadi. Koalisi Pemantau Peradilan menilai pengunduran diri Nurhadi seharusnya menjadi momentum bagi...
Tangkap “Makumon”, Percepat Reformasi di Pengadilan!
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) memberikan apresiasi terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir menangkap sejumlah mafia hukum khususnya oknum hakim dan pegawai pengadilan yang terlibat dalam praktek korupsi. Oknum Pengadilan yang telah ditangkap KPK terdiri dari Hakim Pengadilan Tipikor, Hakim Pengadilan Umum, Hakim PTUN, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Panitera/Pegawai di Pengadilan, bahkan...