How Accessible are the Systems of Legal aid and Pro Bono Lawyering to Vulnerable Groups of Indonesian Society when Compared to Australia?
Oleh: Alanah Garzia, Mahasiswa Universitas La Trobe, Melbourne In many countries, individuals who struggle financially can attempt to acquire legal representation through two general mechanisms, government supported legal aid or pro bono assistance. The responsibility of providing legal aid rests on the state, whilst pro bono is often considered a...
What are Some Challenges Experienced by Domestic Sexual Violence Victims in Indonesia that Have Been Resolved in Australia?
Oleh: Alanah Garzia, Mahasiswa Universitas La Trobe, Melbourne Victims of domestic sexual violence face several challenges in their dealings with the criminal justice system, however, victims from certain countries face greater challenges in comparison to their neighbours. These challenges become clear when a comparison between the experiences of Indonesian and...
Contempt of Court Di RKUHP: Membatasi Kebebasan Berpendapat Atau Melindungi Marwah Pengadilan?
(Oleh: Muhammad Rizaldi dan Sri B. Praptadina) Saat ini, media massa memiliki sifat dan karakteristik pemberitaan yang mampu menjangkau massa secara luas. Peran media menjadi sangat penting dalam membentuk opini publik atas suatu pemberitaan tertentu (Denis McQuail 1979, p.17). Opini publik yang lahir dari pemberitaan media tersebut secara tidak langsung...
Asia Pro Bono Conference, Gerakan Global dalam Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan
Oleh: Siska Trisia Pro bono dari segi bahasa dalam black law dictionary diartikan sebagai layanan yang diberikan secara cuma cuma guna melindungi kepentingan umum. Munculnya gerakan pro bono tidak bisa dilepaskan dari sejarah profesi legal representativeatau advokat di Yunani. Di mana pihak yang diberikan kuasa atau legal representative dari seseorang yang berperkara di pengadilan. Dalam perannya tersebut ia...
Seleksi Pimpinan KPK: “Pemain Bintang” atau Pemberantasan Korupsi?
Oleh : Muhammad Rizaldi (Peneliti MaPPI) Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pimpinan Agus Rahardjo akan memasuki masa akhir jabatannya dan akan diisi kembali oleh pemain baru yang nantinya akan diangkat oleh Presiden untuk periode masa jabatan 4 tahun yang akan datang. Jika diibaratkan sepak bola, saat ini KPK bagaikan...
Pemantauan Persidangan dan Potret Unfair Trial di Indonesia
Oleh Siska Trisia Meski telah delapan belas tahun Cetak Biru Pembaharuan Peradilan diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA), ternyata kondisi peradilan Indonesia belum juga ideal karena masih lekat dengan penyimpangan dan pelanggaran hukum. Buktinya, hingga 2018 beragam persoalan hukum malah terjadi di lembaga yang seharusnya menyelesaikan permasalahan masyarakat tersebut. Berdasarkan data yang...
Apa Kabar Pro Bono Kita? Potret Praktik Pro Bono di Indonesia
Oleh: Gita Nadia Pramesa Narasi praktik pro bono di Indonesia pun berkembang tanpa ada data yang menjelaskan potret nyata pelaksanaan pro bono tersebut. Lima belas tahun pasca lahirnya Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan advokat melakukan pro bono, namun hingga saat ini masih sulit atau hampir tidak ditemukan...
Why Indonesia should stop sending drug users to prison
by Dio Ashar Wicaksana, Executive Director of Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI) Indonesia is locking up more inmates than it can handle. Prison overcrowding has become one of the government’s top priorities under its legal reform policy. It has led to various problems, including riots and bribery. As of June 2018,...
Hari Bhakti Adhyaksa: Cash on Delivery, Solusi Cepat Pengambilan Berkas Tilang di Kejaksaan
Oleh: Siska Trisia Perbaikan layanan publik masih menjadi agenda prioritas pemerintah hingga hari ini, termasuk di Kejaksaan Republik Indonesia. Hingga tahun 2016 Ombudsman RI mencatat masih banyak laporan yang masuk terkait buruknya layanan publik yang ada di Kejaksaan. Salah satu layanan publik yang ada di kejaksaan adalah layanan pengambilan berkas...
Problematika Praperadilan di Indonesia
Oleh: Siska Trisia Siska Trisia. Foto: dokumen pribadi Beberapa waktu lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan putusan praperadilan nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel (Putusan Praperadilan Century). Singkatnya, putusan praperadilan tersebut melahirkan suatu norma yang mana hakim praperadilan dapat memerintahkan termohon (Penyidik) untuk melakukan penetapan tersangka terhadap seseorang yang bukan pihak berperkara dalam kasus aquo. Dalam perkara praperadilan...