Pada tanggal 4 Maret dan 14 Mei 2019 peneliti mappi Bestha Inatsan A dan asisten peneliti Kharisanty Soufi mengikuti diskusi tentang Dispensasi Perkawinan di Pengadilan yang dihadiri oleh Hakim Agung, Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, Hakim Pengadilan Agama, AIPJ, Universitas dan CSO. pada pertemuan ini diharapkan hakim memiliki peran untuk mencegah perkawinan anak dan […]
Dua orang peneliti MaPPI bernama Siska Trisia & Muhammad Rizaldi mendapatkan kesempatan menjadi Narasumber untuk kegiatan pelatihan Pemantauan Pengadilan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 09 Mei 2019 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Tujuan adanya pelatihan ini dikarenakan Universitas 17 Agustus 1945 berencana mendirikan sebuah Unit Pemantauan Peradilan. Untuk merealisasikan hal dimaksud, maka […]
Tanggal 20 Mei 2019 MaPPI, ICJR dan aliansi nasional RKUHP mengadakan audiensi kepada anggota fraksi PDIP Nova Riyanti Yusuf di DPR RI terkait Implikasi & masukan terhadap Pasal Delik Korupsi yang masuk kedalam RKUHP. Siska Trisia (Kepala Divisi Institutional Reform) dan Andreas Nathaniel Marbun (Kepala Divisi Legal Policy) menjadi perwakilan dari MaPPI yang hadir dalam […]
MaPPI bersama rekan-rekan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan melakukan penyusun rencana strategis kerja koalisi masyarakat sipil pada tanggal 15-17 Mei 2019 di Bogor, Jawa Barat. Koalisi Pemantau Peradilan sendiri merupakan koalisi masyarakat sipil yang terbentuk sejak era reformasi yang memiliki isu dalam memantau kinerja peradilan. Rensta ini diharapkan agar sinergi dan […]
MaPPI bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dan didukung IDLO melakukan studi lapangan implementasi sistem anggaran berbasis kinerja di Kejaksaan Agung dari 22 April 2019 hingga 3 Mei 2019. Setelah melakukan analisa dokumen sepanjang November 2018 hingga April 2019, tim peneliti melakukan wawancara mendalam dengan para eksekutor anggaran Kejaksaan di lapangan. Lokasi studi lapangan dalam penelitian ini […]
Pada tanggal 22 April 2019, MaPPI bersama dengan LBH Apik Jakarta mengadakan Konferensi Pers di LBH Apik Jakarta terkait kasus kekerasan seksual yang menimpa Joni dan Jeni (nama disamarkan). Dalam kesempatan ini peneliti MaPPI, Meyriza Violyta memaparkan beberapa poin permasalahan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tersebut.
Ketua Harian MaPPI, Dio Ashar menjadi pengajar tamu pada kelas dengan tema Korupsi Peradilan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera pada tanggal 24 April 2019 Dalam kesempatan ini Dio memaparkan pengalaman MaPPI dalam penelitian dan advokasi terkait permasalahan peradilan selama ini
Bandung, 9-11 April 2019. MaPPI FHUI yang diwakili oleh Bestha Inatsan Ashila (Peneliti/Direktur Program), Maria Isabel Tarigan (Peneliti/Personil Program), dan Dian Saraswati (Personil Keuangan) menghadiri pertemuan tahunan mitra MAJu yang bertajuk, “Advokasi Inklusif: Membangun Strategi yang Melibatkan Pihak Lintas Sektor dalam Upaya Perlindungan Target Grup MAJu.” Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas komunitas di masing-masing […]
Dalam rangka peringatan hari nol diskriminasi dan Hari Perempuan Internasional pada tanggal 26-27 Maret 2019 peneliti MaPPI FHUI Gita Nadia dan Bestha Inatsan menjadi peserta dalam Lokakarya Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dengan HIV/AIDS bersama dengan 300 peserta lainnya yang berasal dari berbagai lembaga dan berbagai wilayah di Indonesia.
Kamis, 28 Maret 2019 – Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia bekerja sama dengan Kejaksaan Agung bidang Pidana khusus menyelenggarakan Focus Group Discussion “Pemaparan Hasil Penelitian dan Masukan terhadap Penyempurnaan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi” di Aula Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI. Dalam acara ini, Andreas Marbun (Peneliti MaPPI) berkesempatan memaparkan hasil penelitian survei persepsi […]