Abstract This paper aim to explore the interaction of newly established Post Soeharto’s research organizations with the Law School on reform agenda and how have they spread the reform viruses among law school students by using MaPPI FHUI as an example. The paper argues that law school does not become the driving actors in reform program thus the law […]
Komisi Yudisial (KY) dibentuk sebagai lembaga penyeimbang di sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Ketika era reformasi bergulir, salah satu agenda perubahan yang dilakukan adalah reformasi di dunia peradilan. Ketika itu, TAP MPR menyatakan perlu adanya pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dengan cabang kekuasaan lainnya. Konsep pemisahaan kekuasaan tersebut diwujudkan di dalam sistem penyatuan atap, dimana seluruh […]
Kesejahteraan jaksa Sebagai Pegawai Negeri Sipil maka secara penggajian Pegawai Kejaksaan mengikuti ketentuan penggajian yang berlaku umum untuk seluruh PNS. Pasca reformasi 1998, ketentuan penggajian PNS sudah beberapa kali mengalami perubahan dan ketentuan terakhir adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 Perubahan Ketiga belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan […]
Posisi Institusi Kejaksaan dalam Susunan Lembaga Negara Pertama, soal institusi kejaksaan dalam sistem ketata negaraan Indonesia. Isu ini adalah isu paling fundamental namun dari awal pembentukan institusi kejaksaan hingga tahun 2012 hari ini, isu posisi institusi kejaksaan secara kelembagaan dalam konstitusi tidak pernah ditentukan secara jelas. Termasuk dalam RUU kejaksaan yang dikeluarkan DPR saat ini. […]
Reformasi birokrasi menuntut Mahkamah Agung untuk berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi. Pada tahun 2007 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/I/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Surat Keputusan tersebut lahir sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan karenanya menjadi pelopor transparansi informasi di lingkup birokrasi tingkat nasional. Seiring dengan perkembangan kebutuhan […]
Pengadilan adalah satu-satunya institusi negara yang menjadi corong akhir untuk menegakkan keadilan. Pada lembaga inilah masyarakat menumpu kan nasibnya, terutama bagi mereka yang memang tersandung kasus hukum. Dengan posisinya yang begitu penting dan sangat menentukan nasib hidup seseorang, maka sudah selayaknya Pengadilan bisa berkiprah secara profesioal dan maksimal dalam menjamin hak masyarakat atas keadilan (acces […]
Pengadilan adalah satu-satunya institusi negara yang menjadi corong akhir untuk menegakkan keadilan. Pada lembaga inilah masyarakat menumpu kan nasibnya, terutama bagi mereka yang memang tersandung kasus hukum. Dengan posisinya yang begitu penting dan sangat menentukan nasib hidup seseorang, maka sudah selayaknya Pengadilan bisa berkiprah secara profesioal dan maksimal dalam menjamin hak masyarakat atas keadilan (acces […]
Pengadilan adalah satu-satunya institusi negara yang menjadi corong akhir untuk menegakkan keadilan. Pada lembaga inilah masyarakat menumpu kan nasibnya, terutama bagi mereka yang memang tersandung kasus hukum. Dengan posisinya yang begitu penting dan sangat menentukan nasib hidup seseorang, maka sudah selayaknya Pengadilan bisa berkiprah secara profesioal dan maksimal dalam menjamin hak masyarakat atas keadilan (acces […]
Pengadilan adalah satu-satunya institusi negara yang menjadi corong akhir untuk menegakkan keadilan. Pada lembaga inilah masyarakat menumpukan nasibnya, terutama bagi mereka yang memang tersandung kasus hukum. Dengan posisinya yang begitu penting dan sangat menentukan nasib hidup seseorang, maka sudah selayaknya Pengadilan bisa berkiprah secara profesioal dan maksimal dalam menjamin hak masyarakat atas keadilan (acces to […]
Kegiatan pemantauan jaksa di persidangan ini merupakan kegiatan kedua MaPPI FHUI yang didukung oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Pada kegiatan pertama, MaPPI FHUI menemukan beberapa temuan terkait ketidaksesuaian jaksa dengan kode etik/perilaku dan KUHAP. Namun, analisis dan rekomendasi yang diberikan belum dikaitkan dengan reformasi hukum acara pidana (criminal justice reform). Oleh karenanya, kegiatan pemantauan […]