Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) menyatakan bahwa “dalam melaksanakan Stranas PPK, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat. (ayat 1). […]
Koalisi Pemantauan Jaksa yang terdiri dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH-J), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi […]
Laporan Masyarakat Sipil tentang Implementasi UNCAC di Indonesia Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa persoalan korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Sedemikian banyak lini kehidupan yang terjangkit wabah […]
Hak atas informasi secara singkat dapat digambarkan sebagai hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh atau mengakses informasi yang “dikelola” oleh negara. Penggunaan istilah “dikelola” menegaskan bahwa kepemilikan informasi tersebut tidaklah berada di […]
Ringkasan Putusan Praperadilan No Register: No. 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL Hakim: Sarpin Rizaldi Panitera: Ayu Triana Listiati Pemohon: Komjen Pol Budi Gunawan Termohon: Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) Dalam eksepsi/jawaban yang diajukan Termohon (KPK), […]
Pemantauan Kejaksaan dilakukan dengan memantau persidangan di PN Jaktim, Jakpus, dan Jaksel selama bulan Oktober hingga Desember 2014. Laporan pemantauan terfokus pada: (i) pendampingan penasihat hukum; dan (ii) waktu bersih […]