Penelitian

Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) menyatakan bahwa “dalam melaksanakan Stranas PPK, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat. (ayat 1). Selanjutnya diperjelas pula bahwa pelibatan masyarakat masyarakat tersebut dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (ayat 2) disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. (ayat […]

Koalisi Pemantauan Jaksa yang terdiri dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH-J), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (Piar) NTT serta Anti Corruption Committe (ACC) Makassar, melakukan pemantauan terhadap kinerja Jaksa baik selama ataupun sebelum […]

Laporan Masyarakat Sipil tentang Implementasi UNCAC di Indonesia Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa persoalan korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Sedemikian banyak lini kehidupan yang terjangkit wabah korupsi, baik di lingkungan birokrasi, aparat penegak hukum dan di masyarakat . Tidak mengherankan jika saat ini masyarakat Indonesia menjadi apatis dengan upaya penegakan hukum […]

Pemantauan Kejaksaan dilakukan dengan memantau persidangan di PN Jaktim, Jakpus, dan Jaksel selama bulan Oktober hingga Desember 2014. Laporan pemantauan terfokus pada: (i) pendampingan penasihat hukum; dan (ii) waktu bersih serta jumlah sidang dalam menyelesaikan perkara. MaPPI FHUI menemukan mayoritas perkara terdakwanya tidak didampingi oleh penasehat hukum dan terjadi simplifikasi/penyederhanaan proses peradilan pidana. Penyederhanaan yang […]