Sering kali kita saksikan di pemberitaan baik di media cetak maupun di media online Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap oknum hakim dan penitera di lingkungan pengadilan. 13 Maret 2018 lalu, KPK kembali menangkap Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan Panitera Tuti Atika karena diduga menerima suap dalam pengurusan perkara perdata yang akan disidangkan di PN Tangerang. Keduanya diduga menerima suap sejumlah Rp. 30 Juta yang diberikan oleh advokat Agus Wiratno dan HM. Saipudin.

Sebelumnya ada 27 hakim dan panitera yang pernah terjerat korupsi, angka ini dikhawatirkan semakin tinggi jika tidak ada upaya perbaikan sistem pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan data dari Koalisi Pemantau Peradilan, setidaknya ada 27 Hakim dan Panitera yang tertangkap oleh KPK atas kasus tindak pidana korupsi. Beberapa diantaranya bahkan terdapat hakim-hakim yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Berikut ini nama-nama para Hakim dan Panitera yang pernah tertangkap KPK akibat kasus Korupsi :

Kondisi praktik korupsi di pengadilan merupakan fenomena nyata yang masih terus terjadi. Dalam hasil survei yang dilakukan oleh MaPPI FHUI ditemukan terdapatnya praktik pungutan liar di lingkungan pengadilan, khususnya dalam ruang lingkup pelayanan publik di bidang administrasi perkara. Riset yang dilakukan di lima daerah yakni Medan, Banten, Bandung, Yogyakarta dan Malang. Dari pemetaan yang kami lakukan ditemukan bahwa pungutan liar dalam pelayanan publik di pengadilan, khususnya untuk pendaftaran surat kuasa dan biaya salinan putusan masih terjadi di 5 daerah di Indonesia (terlampir). Berikut ringkasan temuannya:

• Dari beberapa layanan publik yang ada di pengadilan, layanan pendaftaran surat kuasa dan mendapatkan salinan putusan adalah dua layanan yang sangat signifikan menjadi peluang terjadinya pungutan liar.
• Dari 77 narasumber yang kami wawancarai, para pelaku yang melakukan pungutan liar terhadap layanan pendaftaran surat kuasa dan biaya salinan putusan dilakukan oleh panitera pengganti dan atau/ panitera muda hukum
• Modus modus yang sering digunakan oleh oknum tersebut dalam melancarkan aksinya adalah : menetapkan biaya diluar ketentuan dan tidak dibarengi dengan tanda bukti bayar, tidak menyediakan uang kembalian, sebagai imbalan atau uang lelah dan memperlama layanan jika tidak diberikan tip/ uang yang diminta.
• Dari lima daerah yang dilakukan pemetaan, untuk biaya pungutan surat kuasa berkisar antara 10.000 per surat kuasa hingga >100.000 per surat kuasa. Untuk mendapatkan salinan putusan baiaya di patok muai dari 50.000 per putusan hingga > 500. 000.

Hasil riset ini dipublikasikan oleh MaPPI FHUI dalam bentuk buku. Berikut ini link untuk mengunduh buku hasil riset MaPPI FHUI https://mappifhui.org/2017/12/08/pola-dan-prevalensi-korupsi-pengadilan-di-dki-jakarta/

Kedepannya, korupsi peradilan harus diberantas karena hal ini membuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan semakin menurun, selain itu juga menciderai rasa keadilan masyarakat. Karenanya Mahkamah Agung harus segera melakukan pembenahan sistem pembinaan dan pengawasan jika tidak mau ada hakim dan panitera yang kembali tertangkap oleh KPK karena melakukan korupsi.