Kabar Media

Mahkamah Agung https://www.validnews.id/Mahkamah-Agung-Harus-Benahi-Manajemen-Perkara-di-Pengadilan-ZBx Korupsi –  Pungli http://kabar24.bisnis.com/read/20180107/16/723950/mappi-fhui-temukan-praktik-pungli-di-lembaga-peradilan https://kumparan.com/@kumparannews/mappi-fh-ui-suap-dan-pungli-lembaga-peradilan-tertinggi-di-jakarta https://www.gatra.com/hukum/302385-mappi-fh-ui-pungli-masih-marak-di-pengadilan https://www.jawapos.com/read/2018/01/07/179871/gawat-praktik-korupsi-di-pengadilan-6-kota-ini-masih-tinggi http://www.beritasatu.com/hukum/472235-ma-jamin-pengadilan-bebas-pungli.html https://kolom.tempo.co/read/1045234/fenomena-vonis-ringan-koruptor http://mataindonesia.co/5031-2/ http://sumeks.co.id/salinan-putusan-dijual-rp1-juta/ https://www.jawapos.com/read/2018/01/08/179951/pungli-di-pengadilan-salinan-putusan-dijual-rp-1-juta https://kumparan.com/@kumparannews/survei-panitera-paling-sering-terima-uang-suap-dan-pungli http://sumeks.co.id/akui-potensi-tindakan-curang-masih-terbuka/ http://www.indopos.co.id/read/2018/01/09/123181/ky-desak-ma-soal-temuan-fhui https://www.wartaekonomi.co.id/read171680/kpk-tak-bisa-jalan-sendiri-lawan-korupsi.html https://www.antaranews.com/berita/688377/kpk-butuh-dukungan-pemerintah-parlemen-berantas-korupsi https://tirto.id/di-awal-tahun-politik-kpk-panen-tiga-ott-kpk-cERp http://www.neraca.co.id/article/97878/menggenjot-indeks-persepsi-korupsi http://validnews.co/Peradilan-Tercoreng-Perilaku-Hakim-dan-Panitera-rYihttp://validnews.co/Peradilan-Tercoreng-Perilaku-Hakim-dan-Panitera-rYi http://kabar24.bisnis.com/read/20180107/16/723964/ini-evaluasi-terhadap-pelaksanaan-saber-pungli https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/06/2018/napi-kasus-korupsi-jadikan-momentum-artidjo-pensiun-untuk-ajukan-pk http://riaupos.co/183993-berita-artidjo-pensiun-segera-cari-pengganti-.html#.WzRj7tUzbDc https://nasional.kompas.com/read/2018/08/29/07241751/daftar-panjang-korupsi-dunia-peradilan-dan-fenomena-hakim-tipikor https://kumparan.com/@kumparannews/riset-ui-korupsi-di-pengadilan-selalu-berkaitan-dengan-layanan-publik-1535510297422349209 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8b3bec239cb/harus-ada-perbaikan-dalam-rekrutmen-hakim-ad-hoc http://koran-sindo.com/page/news/2018-09-06/1/3/Sanksi_Finansial_dan_Efek_Jera_Koruptor http://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/Majalah-KY-April-Juni-2018.pdf Meliana http://nusantarapos.co.id/ini-pernyataan-sikap-mappi-fh-ui-atas-vonis-kasus-penistaan-agama-meiliana/ https://www.voaindonesia.com/a/dukungan-hukum-bagi-terpidana-penodaan-agama-meliana-terus-bertambah/4582316.html https://kbr.id/editorial/09-2018/yang_mulia__baca_amicus_curiae_meliana_/97292.html Intervensi Hukum https://tirto.id/harapan-buni-yani-dan-dampak-buruk-jika-prabowo-intervensi-hukum-c2BL OTT Kalapas Sukamiskin https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/07/22/pc8xe2354-mappi-ironis-kalapas-sukamiskin-kena-ott-kpk https://tirto.id/mengapa-napi-korupsi-terus-ditempatkan-di-lapas-sukamiskin-cPEt https://www.antaranews.com/berita/728812/mappi-nyatakan-ironis-kalapas-lp-sukamiskin-ditangkap-kpk https://m.akurat.co/id-259184-read-mappi-ironis-kalapas-sukamiskin-terkena-ott-kpk http://www.industry.co.id/read/38525/kalapas-sukamiskin-wahid-husein-merusak-sendi-sendi-penegakan-hukum http://wartakota.tribunnews.com/2018/07/22/dugaan-jual-beli-fasilitas-lapas-kalapas-sukamiskin-ditangkap-bukan-hal-baru http://www.industry.co.id/read/38524/kenkum-ham-didesak-atasi-masalah-lapas-sukamiskian https://m.akurat.co/id-263885-read-mappi-pemenjaran-koruptor-jangan-jadi-fokus-utama https://kriminologi.id/hard-news/korupsi/suap-kalapas-sukamiskin-mappi-minta-jumlah-denda-koruptor-ditambah Kekerasan Seksual https://www.jawapos.com/read/2018/01/08/179932/kerap-dilanggar-haknya-masyarakat-diminta-ikut-kawal-perma-pbh http://www.harianterbit.com/m/citizen/read/2018/07/03/99428/57/27/TAJUK-Eks-Napi-Kejahatan-Seksual-Terhadap-Anak-Dilarang-Nyaleg https://tirto.id/ruu-anti-kekerasan-seksual-dijinakkan-pemerintah-lamban-di-dpr-cAzn […]

Kasus korupsi yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum masih menjadi sorotan pada tahun 2016. Tahun lalu, hakim hingga panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan divonis menerima suap dari pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis. Pengembangan kasus ini bahkan menyeret Rio Capella, yang saat itu merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem. Pada Februari 2016, Mahkamah Agung […]

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) menilai perlunya lembaga yang menaungi setiap masalah peradilan di Indonesia dari hulu sampai hilir. Pasalnya selama ini penanganan hukum masih terpisah menjadi bagian-bagian kecil yang belum disinergikan secara sempurna. Kepala Divisi Reformasi Sistem Peradilan Pidana MaPPI FHUI, Anugerah Rizky Akbari menilai dengan kondisi seperti ini […]

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI) menyebutkan penangkapan aparat pengadilan bahkan pejabat Mahkamah Agung (MA) pada 2016, menunjukkan masih banyak mafia peradilan yang beraksi. “Permasalahan ini menjadi semakin serius, padahal pembaharuan peradilan itu sudah dilakukan sejak 2003, tapi sampai sekarang masih ada pejabat-pejabat MA yang terlibat dalam pengaturan perkara,” ujar Kepala […]

Kasus dugaan makar yang melibatkan tokoh nasional dan aktivis hingga kini terus bergulir. Penyidik Polda Metro Jaya tengah mengebut berkas perkara kasus ini untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. Menanggapi hal itu, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) menilai penangkapan dan penetapan para tokoh yang dituding sebagai aktor dugaan makar ini tidaklah tepat. […]

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) menerbitkan kaleidoskop penegakkan hukum di Indonesia 2016. Salah satu hal yang disorotinya ialah minimnya kontrol terhadap kewenangan penegak hukum. Kepala Divisi Reformasi Sistem Peradilan Pidana MaPPI FHUI, Anugerah Rizki Akbari mengatakan, legislasi dan kebijakan pidana di tahun 2016 disebut sangat represif. Hal itu diikuti dengan masifnya […]

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengkritisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dikebut sepanjang 2016. Undang-undang itu mengatur soal pemberatan hukuman yakni ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara dan kebiri secara kimia. Menurut Kepala Divisi Reformasi Sistem Peradilan Pidana MaPPI FHUI, Anugerah Rizki Akbari, […]