Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) merilis hasil survei terbaru yang menyebutkan sebanyak 51% kasus perkosaan anak disertai dengan ancaman. Ironisnya, mayoritas hal tersebut dilakukan oleh orang terdekat korban. Peneliti MaPPI FHUI Adery Ardhan Saputro memaparkan, dari 297 putusan tindak pidana kekerasan seksual 72% di antaranya persetubuhan yang dilakukan berulang kali […]
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia melihat adanya ketidaksesuaian putusan vonis tindak pidana kejahatan pelecehan seksual dalam hubungan relasi kuasa. Hal itu terungkap dalam penelitian MaPPI terhadap kasus kejahatan seksual yang diputuskan Mahkamah Agung, terutama dalam hubungan relasi domestik adanya ikatan kekeluargaan dan pacar. Peneliti MaPPI, Adery Ardhan Saputro, mengatakan pihaknya telah […]
Hukum pidana seharusnya hanya untuk hal-hal penting. Bila negara terlalu banyak mengkriminalisasi perbuatan, rakyat tak lagi tahu mana yang benar dan mana yang salah. JAKARTA, Indonesia – Pembahasan uji materi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terus berjalan di Mahkamah Konstitusi. Persidangan pada Kamis, 22 September 2016, membahas kriminalitas dan pemidanaan sebagai upaya terakhir kontrol […]
Ahli menyarankan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan seyogyanya diarahkan pada hal-hal yang penting. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menegaskan pengujian Pasal 284 (perzinaan), Pasal 285 (pemerkosaan), dan Pasal 292 (pencabulan homoseksual) dalam KUHP bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). YLBHI berpendapat perluasan pasal kesusilaan yang tengah diperjuangkan 12 warga negara yang dimotori Guru Besar IPB Euis […]
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai peran Komisi Yudisial masih pasif dalam melakukan seleksi calon hakim agung. Selama ini, kata Miko, lembaga pemantau hakim itu dianggap tidak pernah menjaring hakim agung yang potensial hingga ke berbagai daerah. “Kami meminta Komisi Yudisial tidak hanya pasif menerima lamaran calon hakim […]
RANCANGAN Undang-Undang tentang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi pemerintah akan mengatur moderasi hukuman mati dengan mengubahnya menjadi hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Syaratnya, terpidana menunjukkan kelakuan baik selama di penjara. Berkenaan dengan hal itu, hakim agung Topane Gayus Lumbuun mengingatkan pemerintah untuk memperjelas pengertian kelakuan baik bagi terpidana mati. Hal itu […]
Metrotvnews.com, Jakarta: Sikap pemerintah dan DPR yang lamban dalam merevisi Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai dapat merugikan banyak pihak. Hal ini akan merembet pada koordinasi penyidik dengan penuntut umum dalam peradilan pidana. Untuk itu, Executive Director Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), Choky Risda Ramadhan bersama beberapa aktivis mengusulkan kepada Makamah Konstitusi […]
KENDATI Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti baru akan pensiun pada Juli mendatang, bursa calon penggantinya sudah mulai bergema di mana-mana. Di Trunojoyo, tempat Markas Besar Polri, mulai diperbincangkan sembilan jenderal bintang tiga yang namanya berpeluang disodorkan ke Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri. Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Edi Hasibuan, mengatakan nama-nama itu mungkin akan […]
Jakarta – Pembahasan RUU Jabatan Hakim yang masuk dalam Prolegnas prioritas 2016 mulai bergulir di DPR. Setelah dibahas di Komisi III, draf RUU ini diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg). Komisi III mendengarkan presentasi dari perwakilan Badan Keahlian DPR, Jhonson Rajaguguk saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2016). Dia menjelaskan sejumlah poin dalam […]