Latar Belakang Sejak Senin 7 Oktober 2024 lalu, komunitas hukum di Indonesia menerima berita yang cukup mengagetkan. Beberapa hakim dari berbagai wilayah yang bergabung dalam kelompok Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan gerakan cuti masal yang rencananya akan berlangsung selama 5 (lima) hari sampai dengan 11 Oktober 2024 mendatang. Gerakan ini membawa sebuah tuntutan utama yaitu […]
Pemerintahan terbuka Open Government bukan hanya tujuan, tetapi landasan utama tata kelola yang baik. Ini mendorong terciptanya sistem yang menguntungkan pemerintah dan masyarakat luas. Kolaborasi ko-kreasi yang efektif antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk mencapai visi bersama tersebut. Prinsip-prinsip Open Government harus masuk dalam aras kebijakan perencanaan pembangunan Indonesia, serta regulasi yang […]
“Lindungi Korban, Jangan Hilangkan Harapan” Jakarta, Senin, 11 April 2022 Kasus kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi menjadi salah satu poin perhatian kami, YLBHI, ICJR. MaPPI FHUI, LBH APIK Jakarta, dan SAFEnet yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan tanpa Kekerasan. Selama ini, publik dihantui oleh tindakan kekerasan seksual yang dapat terjadi kapan saja […]
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memutuskan 7 nama yang terpilih menjadi Hakim Agung pada 21 September 2021 lalu. Adapun 7 nama yang terpilih mengisi berbagai formasi, diantaranya yaitu 5 nama pada Kamar Pidana, 1 nama pada Kamar Perdata, dan 1 nama pada Kamar Militer. Ketujuh nama yang terpilih telah disahkan dalam Rapat […]
Pada tanggal 3 September 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) bersama dengan Kejaksaan RI dan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menyelenggarakan Seminar Pengusulan Jaksa Agung R. Soeprapto sebagai Pahlawan Nasional pada 17 Maret 2021.
Baru saja diadakan Launching Pedoman Kejaksaan Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana secara virtual pada 8 Maret 2021
Permasalahan disparitas pemidanaan, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi, sudah menjadi pembahasan di Mahkamah Agung sejak tahun 1980-an.
Telah berlangsung sosialisasi publik PERMA No 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 3 Desember 2020. Sosialisasi Publik ini dihadiri oleh : Kata Sambutan oleh : Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi., S.H.. LL.M (Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI) Narasumber : Dr. H. Suhadi, S.H. […]
Terima kasih kepada para peserta dan narasumber yang sudah turut mengikuti DISPOSISI (Diskusi Positif Penuh Aksi) untuk Perempuan #2 Sensitivitas Gender Aparat Penegak Hukum pada 2 Desember 2020. Dalam diskusi ini M. Rizaldi (Ketua MaPPI FHUI) menjadi salah satu narasumber membahas mengenai bagaimana sensitivitas gender para APH berdasarkan penelitian MaPPI dan teman-teman koalisi. Bagi yang […]