UU KPK akhirnya sudah disahkan pada September 2019, implementasi peraturan ini akan membawa beberapa isu-isu krusial untuk didiskusikan. Oleh karena itu, MaPPI berinisiatif mengadakan diskusi untuk menyusun sebuah rekomendasi atas dampak dari perubahan UU, dan bagaimana pihak-pihak terkait dapat menjalankan peraturan UU KPK yang baru ini dalam tahapan praktik secara transparan dan akuntabel. Diskusi […]
Gerakan Pro Bono pada hakikatnya merupakan salah satu jalan untuk mencapai perubahan transformasional dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat rentan dan marjinal. Oleh karena itu, Hukumonline.com mengadakan kegiatan Pro Bono Networking Session yang diharapkan dapat menghasilkan kolaborasi antara Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Advokat dalam memberikan Pro Bono bagi masyarakat marjinal. Kegiatan Pro Bono […]
Pada hari Kamis, 19 September 2019, MaPPI bersama Seknas Fitra secara resmi menyerahkan Laporan Penelitian Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) kepada Kepala Bagian Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Andi Muhammad Taufik,SH.,MH. Penyerahan laporan tersebut menjadi tahap akhir dari proses penelitian yang telah berlangung setahun kebelakang. Melalui Penelitian ini, diharapkan tercipta konsistensi perencanaan & penganggaran Kejaksaan RI […]
ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP MENANGGAPI PERINTAH PRESIDEN JOKO WIDODO UNTUK MENUNDA PENGESAHAN RUU KUHP DAN KONFERENSI PERS MENTERI HUKUM DAN HAM 20 SEPTEMBER 2019 Menunda Demi Semua: Kami Akan Terus Kawal dan Beri Masukan pada Pembahasan RKUHP di Periode Berikut http://reformasikuhp.org/menunda-demi-semua-kami-akan-terus-kawal-dan-beri-masukan-pada-pembahasan-rkuhp-di-periode-berikut/ Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers pada 20 September 2019 menyatakan memerintahkan Menteri Hukum […]
Pada tanggal 13-15 September 2019 yang lalu, MaPPI FHUI diwakili oleh Dio Ashar Wicaksana dan Meyriza Violyta, berkesempatan hadir dalam 8th Asia Pro Bono Confrence yang dilaksanakan di kota Kathmandu, Nepal. Adapun yang menjadi tema konferensi kali ini yaitu “Justice For All: Empower – Engage – Sustain”. Tidak hanya dihadiri oleh negara-negara Asia, konferensi kali […]
Telah berlangsung Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-6 di Jakarta, pada 2-4 September 2019, dengan tema “Membentuk Kabinet Presidensial yang Efektif.” Konferensi ini terdiri dari beragam kegiatan, yakni Pembukaan oleh Presiden RI di Istana Negara pada 2 September, Seminar pada 2 September, dan Diskusi Panel Paralel pada 3 September 2019. 12 narasumber, 95 pemakalah, […]
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Berita mengejutkan kembali terjadi di dalam Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 05 September 2019. DPR dengan tiba-tiba mencanangkan akan membahas revisi UU KPK. Revisi UU KPK tersebutpun langsung diresmikan menjadi inisiatif DPR oleh Wakil Ketua DPR selaku pimpinan rapat pagi itu. Revisi UU KPK tersebut digadang-gadang akan dikebut […]
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengeluarkan draft RKUHP terbaru pada tanggal 28 Agustus 2019. Dalam draft terbaru ini, meskipun ada beberapa pengubahan dan perbaikan, akan tetapi Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) masih memandang draft ini memiliki beberapa permasalahan, salah satunya terdapat pasal yang mengancam reformasi peradilan dan demokrasi. Dalam draft RKUHP per 28 Agustus […]
Pada awal didirikan, HukumOnline digagas oleh para pemerhati hukum untuk mengedukasi masyarakat seputar peraturan dan praktik permasalahan hukum. Seiring berjalannya waktu, HukumOnline kini memanfaatkan platform digital serta mengembangkan konten kreatif melalui salah satu rubriknya yaitu KlinikHukum. Pada 29 Agustus 2019, Mas Amrie Hakim selaku Direktur Pemberitaan dan Konten HukumOnline berkesempatan membagikan pengetahuan mengenai penyampaian pesan […]
Pada tanggal 10 Agustus 2019 Peneliti MaPPI FHUI Bestha Inatsan Ashila menjadi pembicara di Seminar “Kekerasan Seksual dan Urgensi RUU Penghapusan kekerasan Seksual” di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Bestha mempresentasikan hasil riset MaPPI FHUI terkait kasus-kasus kekerasan seksual dan hambatan perempuan korban dalam proses hukum.