Ketua Harian MaPPI menjadi salah satu narasumber dalam acara Primetime News di CNN TV pada hari Sabtu, 6 Juli 2019 bersama Narasumber lainnya Ifdhal kasim dari Kantor Staf Presiden. Dalam diskusi ini, membahas hasil putusan PK dari kasus Baiq Nuril serta langkah upaya Amnesti kepada Presiden. Di diskusi ini, Dio memaparkan bahwa ada permasalahan perdebatan […]
Sejak Februari lalu, Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan proses seleksi calon hakim ad hoc tipikor. Seleksi tahun ini merupakan seleksi kesebelas yang diselenggarakan MA dan akan memasuki tahapan akhir yaitu profile assessmentdan wawancara. Sejauh ini tercatat ada 125 peserta seleksi yang telah ditelusuri rekam jejaknya oleh Koalisi Pemantau Peradilan (KPP). Hasilnya, masih banyak catatan negatif yang […]
Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril menilai penolakan perkara PK Ibu Nuril mempersulit upaya untuk mendorong korban kekerasan seksual untuk berani menyuarakan pengalaman kekerasannya dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Ibu Nuril. Jumat, 5 Juli 2019, Mahkamah Agung melalui juru bicaranya menyatakan bahwa perkara Peninjauan Kembali (PK) Pemohon Baiq Nuril Maknun ditolak. […]
Ketua Harian MaPPI Dio Ashar dan Ketua Divisi Kebijakan Hukum MaPPI Andreas Marbun diundang oleh Tim Panitia Seleksi Komisioner KPK sebagai perwakilan masyarakat sipil untuk memberikan catatan dan masukan terhadap proses seleksi komisioner KPK di Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 2 Juli 2019 lalu. MaPPI dalam kesempatan ini memberikan catatan berdasarkan penelitian MaPPI sebelumnya mengenai […]
Pada hari Kamis, 4 Juli 2019 bertempat di Hotel Mercure Sabang, MaPPI FHUI diwakili oleh Meyriza Violyta hadir dan turut berpartisipasi dalam diskusi perumusan integrasi konsep SPPT-PKKTP dalam Nasakah Akademik RUU KUHAP yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan. Diskusi ini diadakan atas dasar kebutuhan pengintegrasian konsep SPPT-PKKTP ke dalam naskah akademik RUU KUHAP, mengingat dalam RUU […]
Penyelesaian dengan pendekatan restorative justice harus dengan memperhatikan kepentingan korban, bahwa prosesnya harus berbasis kepentingan pemulihan bagi korban. Karena itu, ICJR dan MAPPI FH UI memandang bahwa pernikahan anak korban dengan pelaku tidak akan memberikan penyelesaian bagi pemulihan korban Berdasarkan pemberitaan di beberapa media, diketahui bahwa telah terjadi kekerasan seksual terhadap anak santriwati usia 16 […]
Peneliti MaPPI sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Format dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Banding pada Empat Lingkungan Peradilan Indonesia menghadiri kick off meeting penyusunan Format dan Pedoman Penulisan Putusan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019 bertempat di Mahkamah Agung RI. Acara ini dibuka oleh YM Dr. H.M. Syarifuddin, […]
Sepuluh tahun yang lalu Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 (UU 35/2009) tentang narkotika disahkan, meninggalkan saudara kandungnya yaitu Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Ketimpangan ini tidak banyak disadari publik, sehingga fokus utama penanganan Narkotika dan Psikotropika dicampuradukan pada aturan terbaru, yaitu 35 tahun 2009. Sepanjang berjalannya UU 35/2009 banyak kesesatan yang […]
Pada senin 24 Juni 2019, MaPPI FHUI dan ICJR menyelenggarakan seminar public dengan Tema : Menelaah Pengaturan Tindak Pidana KorupsiDalam RKUHP di Atlet Century Park Hotel, Senayan, Jakarta Pusat. Hadir sebagai pembicara Chandra Hamzah (Mantan Komisioner KPK/ Akademisi STHI Jentera), Rasamala Aritonang (Kepala Biro Hukum KPK) dan Siska Trisia (Peneliti MaPPI FHUI). Acara seminar dipandu […]
MaPPI diundang untuk ikut berpartisipasi dalam “Workshop on Human Rights in the Indonesian Legal System and the Application of Legal Sources in the Judiciary” yang diadakan oleh LeIP bekerja sama dengan Norwergian Centre for Human Rights (NCHR) dan Universitas Oslo Pada 17-18 Juni 2019 berlokasi di Royal Surakarta Heritage, Solo. MaPPI mengutus 2 orang peneliti, […]