Bappenas RI bersama Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Indeks Akses terhadap Keadilan, yang terdiri dari Masyarakat Pemantau Peradilan, Fakultas Hukum UI (MaPPI-FHUI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesian Legal Roundtable (ILR) menyelenggarakan FGD untuk membahas penelitian terkait penyusunan Indeks Akses terhadap Keadilan. Kegiatan ini diselanggarakan pada tanggal 24 Juni 2019 di Gedung Kementerian Bappenas […]
Konsorsium masyarakat sipil untuk pengembangan Indeks Akses terhadap Keadilan yang terdiri dari MaPPI-FHUI, YLBHI dan ILR bekerja sama dengan Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong untuk melaksanakan uji coba alat ukur di wilayah Papua Barat. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan uji coba survei terhadap responden di Kota Sorong serta malukan diksusi terbatas dengan […]
Pada tanggal 17 Juni 2019 peneliti MaPPI FHUI Bestha Inatsan Ashila mewakili MaPPI bersama dengan jaringan JKP3 melakukan audiensi ke Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden yaitu ibu Yaleswari Primodhawardani. . Tujuan dari audiensi ini adalah untuk mengadvokasikan dan mendorong pemerintah segera membahas dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Sekual dan […]
Kegiatan pada 20 Mei 2019 yang bertempat di Hotel Pangeran ini merupakan salah satu kegiatan dari 3 kegiatan yang merupakan hasil konsorsium dari tiga lembaga, @yayasanlbhindonesia @mappifhui dan Indonesia Legal Roundtable. Kegiatan kali ini adalah uji coba kuisioner oleh 6 orang expert dari masing masing bidangnya yang mempunyai background akademisi, praktisi maupun aktivis Terimakasih kepada expert yang telah […]
27 April – 4 Mei 2019, The Hague, Netherlands Pada 27 April – 4 Mei lalu, ketua umum MaPPI, Choky Ramadhan dan Peneliti MaPPI, Arsa Ilmi bersama dengan perwakilan konsorsium dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesian Legal Roudtable (ILR), dan dari pemerintah yaitu dari Badan Perancanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Badan Pusat Statistik […]
Pada tanggal 4 Maret dan 14 Mei 2019 peneliti mappi Bestha Inatsan A dan asisten peneliti Kharisanty Soufi mengikuti diskusi tentang Dispensasi Perkawinan di Pengadilan yang dihadiri oleh Hakim Agung, Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung, Hakim Pengadilan Agama, AIPJ, Universitas dan CSO. pada pertemuan ini diharapkan hakim memiliki peran untuk mencegah perkawinan anak dan […]
Dua orang peneliti MaPPI bernama Siska Trisia & Muhammad Rizaldi mendapatkan kesempatan menjadi Narasumber untuk kegiatan pelatihan Pemantauan Pengadilan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 09 Mei 2019 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Tujuan adanya pelatihan ini dikarenakan Universitas 17 Agustus 1945 berencana mendirikan sebuah Unit Pemantauan Peradilan. Untuk merealisasikan hal dimaksud, maka […]
Tanggal 20 Mei 2019 MaPPI, ICJR dan aliansi nasional RKUHP mengadakan audiensi kepada anggota fraksi PDIP Nova Riyanti Yusuf di DPR RI terkait Implikasi & masukan terhadap Pasal Delik Korupsi yang masuk kedalam RKUHP. Siska Trisia (Kepala Divisi Institutional Reform) dan Andreas Nathaniel Marbun (Kepala Divisi Legal Policy) menjadi perwakilan dari MaPPI yang hadir dalam […]
MaPPI bersama rekan-rekan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan melakukan penyusun rencana strategis kerja koalisi masyarakat sipil pada tanggal 15-17 Mei 2019 di Bogor, Jawa Barat. Koalisi Pemantau Peradilan sendiri merupakan koalisi masyarakat sipil yang terbentuk sejak era reformasi yang memiliki isu dalam memantau kinerja peradilan. Rensta ini diharapkan agar sinergi dan […]
MaPPI bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dan didukung IDLO melakukan studi lapangan implementasi sistem anggaran berbasis kinerja di Kejaksaan Agung dari 22 April 2019 hingga 3 Mei 2019. Setelah melakukan analisa dokumen sepanjang November 2018 hingga April 2019, tim peneliti melakukan wawancara mendalam dengan para eksekutor anggaran Kejaksaan di lapangan. Lokasi studi lapangan dalam penelitian ini […]