Unduh PDF Kementerian PPN/Bappenas cq. Direktorat Hukum dan Regulasi bekerja sama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dengan dukungan dari AIPJ2 telah meluncurkan Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun 2022. Adapun, pengukuran IPH di tahun sebelumnya menghasilkan angka 0.60 (Tahun 2021) pada kategori Cukup dan meningkat menjadi 0.66 (Tahun 2022) atau [...]
Read More

Unduh PDF MaPPI FHUI juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan advokasi terhadap isu-isu lingkungan hidup serta kebebasan berekspresi. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan selama ini terkait dengan kedua isu tersebut adalah sebagai berikut: Penyusunan Pedoman Jaksa Agung No. 8 tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penelitian [...]
Read More

Unduh PDF Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, termasuk akomodasi yang layak dalam proses peradilan menjadi suatu kebutuhan hukum, khususnya bagi penyandang disabilitas dan aparat penegak hukum. Bagi penyandang disabilitas hal ini penting untuk melindungi kepentingan hukum dan haknya, sedangkan bagi aparat penegak hukum, pengaturan yang diperlukan khususnya terkait kekuatan pembuktian keterangan penyandang disabilitas dan pertanggungjawaban [...]
Read More

Unduh PDF Publikasi ini merupakan hasil kerjasama Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Lembaga Demografi UI melalui dukungan dari Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis. Hak cipta dan tanggungjawab sepenuhnya dimiliki oleh Direktorat Hukum [...]
Read More

Unduh PDF Publikasi ini merupakan hasil kerjasama Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Lembaga Demografi UI atas dukungan Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis. Hak cipta dan tanggungjawab sepenuhnya dimiliki oleh [...]
Read More

Unduh PDF Kasus kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi menjadi salah satu poin perhatian kami, lembaga dan yayasan yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual. Selama ini, publik dihantui oleh tindakan kekerasan seksual yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Indonesia memiliki komitmen untuk memberikan ruang aman kepada siapapun, [...]
Read More

Unduh PDF Diajukan Oleh : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK Jakarta) Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
Read More