Publikasi ini dibuat atas kerja sama lokakarya dan mentoring menarasikan cerita perubahan yang diselenggarakan AIPJ2 dengan TEMPO Institute dan SOLIDARITAS (April-September 2018). Publikasi ini memuat cuplikan laporan kegiatan dan artikel hasil karya mitra AIPJ2 yang telah mengikuti rangkaian lokakarya dan mentoring. Opini yang ada di setiap artikel adalah opini penulis serta tidak mencerminkan pandangan AIPJ2 […]

Read More

Oleh: Gita Nadia Pramesa ​​​​​​​Narasi praktik pro bono di Indonesia pun berkembang tanpa ada data yang menjelaskan potret nyata pelaksanaan pro bono tersebut. Lima belas tahun pasca lahirnya Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan advokat melakukan pro bono, namun hingga saat ini masih sulit atau hampir tidak ditemukan data atau evaluasi yang […]

Read More

In 2013, the Government and the House of Representatives (DPR RI) began to discuss RUU KUHAP which has been developed since 1999. One of the discussion materials which caused pros and cons was the abolishment of initial investigation process in the RUU KUHAP. Pros and cons were not present only in the DPR’s discussion session […]

Read More

PUTUSAN-PUTUSAN YANG BERPERSPEKTIF GENDER PUTUSAN NOMOR 179/SIP/1961 Menjadi tonggak reformasi hukum waris yang tidak hanya untuk masyarakat batak namun juga masyarakat lain dengan sistem patrilineal di Indonesia. PUTUSAN NOMOR 86/K/AG/1994 Menegaskan bahwa anak yang berhak mendapatkan warisan mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. PUTUSAN NOMOR 410/PID.B/PN.BGL Adanya perluasan makna unsur “dengan kekerasan dan ancaman kekerasan” […]

Read More

PEMBERIAN RESTITUSI, KOMPENSASI, GANTI RUGI, DAN BANTUAN 1. Dasar Hukum Pemberian Restitusi, Kompensasi, Ganti Rugi dan Bantuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme […]

Read More

(PENDAMPING BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Dasar Hukum (UU 23 Tahun 2004) Pasal 10 huruf d Pasal 17 Pasal 18 Dasar Hukum Lainnya Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 9 Peraturan MA RI Nomor 3 Tahun 2017 Siapakah pendamping bagi Perempuan yang […]

Read More