Di zaman modern ini, pengguna internet lebih menyukai melihat gambar atau gambar bergerak (video). Salah satu media sosial yang menyediakan kedua hal tersebut adalah instagram. Instagram dapat kita maksimalkan manfaatnya demi tujuan lembaga, dalam diskusi kali ini fokus utamanya adalah untuk lembaga non profit. Diskusi dilaksanakan pada 16 April 2018, di Aman Indonesia (Rawa Bambu, […]
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) bersama dengan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) dan AIPJ II melakukan diskusi bedah buku pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para pendamping difabel terhadap buku panduan tersebut. Harapannya, masukan tersebut bisa menjadi bahan penyempurnaan […]
12 April 2018 di Komnas Perempuan (Ruang Persahabatan) Komnas Perempuan melihat perlu ada ruang konsolidasi kembali untuk melihat situasi terkini terkait perkembangan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan penolakannya. Sekaligus melihat bersama sejauh mana situasi internal gerakan menghadapi bentuk-bentuk penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Berangkat dari situasi tersebut, Komnas Perempuan mengundang organisasi-organisasi masyarakat sipil […]
5-6 April 2018 di Hotel Salak Bogor Secara umum saat ini kalangan masyarakat sipil menunjukkan kekhawatiran terhadap RUU Hukum Pidana (RUU HP) yang dinilai over-kriminalisasi dan mengabaikan perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan. Sejumlah hal yang masih menjadi sorotan antara lain pemidanaan atas penghinaan presiden, rumusan tindak pidana khusus seperti korupsi dan narkotika, pemidanaan […]
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-hak perempuan dalam persidangan adalah dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk memastikan terwujudnya pelaksanaan sistem peradilan yang menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara […]
Pustakawan MaPPI FHUI, Neka Rusyda Supriatna, berkesempatan mengikuti pelatihan knowledge management (KM) yang diadakan oleh Yayasan Satu Dunia. Acara ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 27 – 28 Maret 2018 di Rumah Belajar Yayasan Satu Dunia, Jl Tebet Timur Dalam VIII V No 21. Pemateri dalam pelatihan KM ini adalah Bapak Ikbal Maulana dari […]
Ruang Rapat Komisi IV (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, 27 Maret 2018 Dialog ini diterima oleh Hj. Meilani Suharli (KPP RI dan Anggota Komisi VI DPR RI), Marwan Dasopang (Pimpinan Panja RUU Penghapusan KS/Fraksi PKB), Diah Pitaloka (Anggota Komisi VIII DPR RI/Fraksi PDI-P), Rahayu Saraswati (Kapoksi Komisi VIII/Fraksi Gerindra), H. Abdul Halim (Anggota Komisi […]
Tanggal 22 Maret 2018, pustakawan MaPPI FHUI (Neka Rusyda Supriatna) dan salah satu peneliti MaPPI FHUI (Rima Ameilia) berkesempatan mengikuti kegiatan pelatihan infografis yang diadakan oleh Kelas Tirto Jakarta 2018. Kegiatan tersebut diadakan di Unika Atma Jaya Jl Jenderal Sudirman 51 dan berlangsung dari pagi pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Di kelas infografis, […]
Pada tanggal 21 Maret 2018, Ketua Harian MaPPI-FHUI Dio Ashar Wicaksana menjadi salah satu narasumber di acara Seminar mengenai Memperkuat Akses Keadilan bagi Perempuan Melalui PERMA No.3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Adapun acara ini merupakan suatu kerjasama antara Mahkamah Agung RI, USAID-MAJu, MaPPI-FHUI, LBH Apik Jakarta, LBH Papua, dan Aliansi Demokrasi […]
Pertemuan yang digagas oleh Direktorat bidang Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas memiliki tujuan untuk merampungkan Logical Framework Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 yang merupakan tahap terakhir dari Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Pada RPJMN akhir ini Bappenas menggunakan pendekatan teknokratis dan politis, pendekatan teknokratis yang melibatkan akademisi dengan kaidah ilmian dinilai […]