Story of Change : Realizing Legal Certainty for Companion through Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3/2017 on the Guidelines on Prosecuting Legal Cases Involving Women By Meyriza Violyta How is PERMA No. 3/2017 able to provide legal certainty for companion during the trial process? “We can only watch, Mbak.” Ansy, an activist and companion at […]
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum Apik (LBH APIK), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Indonesian Legal Roundtable (ILR), Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta (LBH APIK Jakarta), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Masyarakat Pemantau Peradilan FH UI (Mappi FHUI) membentuk satu koalisi yang dinamai dengan Koalisi […]
Pada hari Kamis, 25 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi (PT) Medan menolak permohonan banding kasus tindak pidana penodaan agama dengan Terdakwa Meliana (44 tahun) dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama—Pengadilan Negeri Medan. Dalam putusan No. 1612/PID.B/2018/PN.Mdn pada Selasa 21 Agustus 2018, Meliana diputus bersalah melakukan tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama sebagaimana diatur […]
MaPPI-FHUI baru saja mengadakan diskusi publik terkait Peran dan Perlindungan Ahli dalam Proses Peradilan pada tanggal 16 Oktober 2018 di Kedai Tjikini, Jakarta. Adapun narasumber yang menjadi pemateri adalah: 1. Dr. Flora Dianti (Akademisi Hukum Acara Pidana FH UI), 2. Dr. Andri Gunawan Wibisana (Akadeisi Hukum Lingkungan FH UI). Berikut ringkasan diskusi & pemaparan materi […]
10 Oktober lalu, MaPPI mengikuti acara WORKSHOP: Using K-Hub for Knowledge Sharing di Artotel, Thamrin, yang merupakan acara dari AIPJ2 dan Saraswati sebagai lanjutan dari acara KHub sebelumnya. Acara yang berfokus pada pembuatan portal data sebagai bentuk kolaborasi antar mitra NGO ini lebih lanjut bertujuan untuk mendorong NGO dalam hal publikasi dan penulisan materi hasil […]
Pada 11 Oktober 2018, Asisten Peneliti MaPPI FHUI Josua Satria Collins mengikuti kegiatan K-Hub Workshop Anti-Corruption bersama mitra AIPJ lainnya. Dalam kegiatan ini, para peserta diperkenalkan dengan sebuah platform bernama “The Knowledge Hub” atau “K-Hub” sebagai situs penghubung yang disusun berdasarkan isu guna mendorong kolaborasi antar mitra. Selain itu, Josua juga menjelaskan peluang dan tantangan […]
Pada tanggal 5 Oktober 2018, MaPPI FHUI berkerjasama dengan Kementerian Bappenas RI, Indonesian Legal Roundtable (ILR) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melakukan penelitian terkait definisi konsep akses terhadap keadilan di Indonesia. Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana permasalahan dan implementasi akses terhadap keadilan di Indonesia.
Pada Tanggal 3 Oktober 2018 bertempat di Fakultas Hukum UI, Ketua Harian MaPPI FHUI, Dio Ashar Wicaksana menjadi fasilitator dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Asian Law Students’ Association Local Chapter UI (ALSA LC UI). Diskusi kali ini diselenggarakan agar menumbuhkan budaya diskusi bagi para anggota ALSA LC UI terkait isu peran TNI dalam dalam pemberantasan […]
Tanggal 28 September 2018, MaPPI bersama Pukat UGM mengadakan sosialisasi kurikulum pendidikan Anti Korupsi untuk perguruan tinggi di Hotel Santika Premiere Yogyakarta.
Lagi-lagi Pasal penistaan agama menyerang kelompok minoritas. Putusan Pengadilan PN Medan No. 1612/PID.B/2018/PN.Mdn pada Selasa 21 Agustus 2018 memutus Meiliana (44 tahun) 18 bulan penjara atas dakwaan Pasal 156a KUHP tentang permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Jauh lebih berat jika dibandingkan dengan vonis yang diterima oleh para pelaku pengrusakan rumah ibadah di Tanjungbalai, […]