Terminologi ‘pemberantasan’ narkotika di Indonesia diramaikan dengan pembuangan sia-sia uang negara, alasannya adalah karena salahnya sasaran dari praktik pemberantasan. Berdasarkan indeksasi putusan narkotika di DKI Jakarta pada tahun 2015 yang diakses melalui laman putusan.mahkamahagung.go.id dan menghasilkan beberapa temuan diantaranya: 1) ditemukan penangkapan atas kepemilikan oleh 28 orang pengguna narkotika jenis shabu sebesar kurang dari 0,5gr, […]

Read More

Oleh: Siska Trisia ​​​​Siska Trisia. Foto: Dokumen Pribadi Korupsi lembaga peradilan masih menjadi permasalahan yang tak kunjung usai di Indonesia. Berdasarkan catatan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk hingga kini, setidaknya ada 27 Hakim dan Panitera yang tertangkap oleh KPK karena terjerat kasus korupsi. Bahkan hakim pengadilan tipikor yang […]

Read More

Oleh : Siska Trisia Siska Trisia. Foto: Dokumen Pribadi Pada tanggal 29 Desember 2017 lalu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, M. Hatta Ali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung. Terbitnya PERMA ini merupakan respon dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU/XIV/2016 terkait […]

Read More

Undang undang narkotika menjadi salah satu dari program legislasi nasional (PROLEGNAS) DPR RI tahun 2018 yang diajukan oleh Pemerintah RI.[1] Saat ini Undang Undang terkait dengan Narkotika yang berlaku adalah Undang Undang nomor 35 tahun 2009, menjadi menarik jika dalam perumusan Rancangan Undang Undang (RUU) jika memperhatikan linimasa kelahiran undang undang sebelumnya. Penelusuran sejarah idealnya […]

Read More

Jurnal yang ada di tangan pembaca saat ini bertemakan “Peran Partisipasi Publik Dalam Upaya Pembenahan Pengadilan di Indonesia”. Partisipasi publik memiliki peranan yang tidak dapat diremehkan dan dianggap enteng dalam pembenahan peradilan di Indonesia terutama sejak paska reformasi 1998. Kemandirian institusi pengadilan (yudikatif) dari pemerintah (eksekutif) menjadi momen penting paska reformasi yang membuka gerbang pembaruan […]

Read More

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Penulis : Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Desain sampul : Arief Hanifan Diterbitkan oleh: Mahkamah Agung Republik Indonesia Dipublikasikan pertama, 2018 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Read More

Tindak Pindana Perkosaan dalam Rancangan KUHP Penulis : Adery Ardhan Saputro Editor : Supriyadi Widodo Eddyono Desain sampul : Antyo Rentjoko Diterbitkan oleh: Aliansi Nasional Reformasi KUHP ISBN : 978-602-6909-30-5 Dipublikasikan pertama kali pada Juli 2016 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Read More

Pada tanggal 25 November hingga 10 Desember dunia internasional memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16HaKTP) yang didalamnya termasuk juga rangkaian hari Penyandang Disabilitas (Difabel) tanggal 3 Desember dan hari Hak Asasi Manusia sedunia pada tanggal 10 Desember. Momentum tersebut perlu menjadi refleksi betapa kerentanan perempuan, terutama perempuan Difabel sebagai korban kekerasan maupun bentuk kejahatan […]

Read More

Pola dan Prevalensi Korupsi Pengadilan di Dki Jakarta Penyusun: Choky Risda Ramadhan, Muhammad Rizaldi, Aulia Ali Reza dan Meyriza Violyta Desain & Tata Letak: Rizky Banyualam Permana Diterbitkan oleh: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FHUI bersama Yayasan TIFA Cetakan Pertama, 2017 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Read More