Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) menyatakan bahwa “dalam melaksanakan Stranas PPK, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat. (ayat 1). Selanjutnya diperjelas pula bahwa pelibatan masyarakat masyarakat tersebut dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (ayat 2) disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. (ayat […]

Read More

Koalisi Pemantauan Jaksa yang terdiri dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH-J), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (Piar) NTT serta Anti Corruption Committe (ACC) Makassar, melakukan pemantauan terhadap kinerja Jaksa baik selama ataupun sebelum […]

Read More

Laporan Masyarakat Sipil tentang Implementasi UNCAC di Indonesia Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa persoalan korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Sedemikian banyak lini kehidupan yang terjangkit wabah korupsi, baik di lingkungan birokrasi, aparat penegak hukum dan di masyarakat . Tidak mengherankan jika saat ini masyarakat Indonesia menjadi apatis dengan upaya penegakan hukum […]

Read More

Hak atas informasi secara singkat dapat digambarkan sebagai hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh atau mengakses informasi yang “dikelola” oleh negara. Penggunaan istilah “dikelola” menegaskan bahwa kepemilikan informasi tersebut tidaklah berada di tangan negara, melainkan masyarakat. Tugas negara dalam mengelola informasi ini merupakan bentuk pengaturan terhadap pelaksanaan hak atas informasi. Karenanya, gagasan keterbukaan informasi dijadikan landasan bagi negara dalam […]

Read More

Masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2014 nanti. Berakhirnya masa jabatan Busyro Muqoddas yang berbeda dengan pimpinan lain, merupakan konsekuensi dari kasus pembunuhan yang menimpa Antasari Azhar. Pada saat itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memilih Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK hingga masa jabatan Antasari Azhar berakhir. […]

Read More

Kisruh yang terjadi pada saat ini antara dua penegak hukum, KPK dan Polri berawal dari penetapan tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan, yang notabene merupakan calon Kapolri yang diusung oleh Presiden serta telah direstui Komisi 3 DPR. Selanjutnya beberapa hari kemudian, Polri menetapkan Bambang Widjojanto (Komisioner KPK) sebagai tersangka dalam mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu […]

Read More

Ringkasan Putusan Praperadilan No Register: No. 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL Hakim: Sarpin Rizaldi Panitera: Ayu Triana Listiati Pemohon: Komjen Pol Budi Gunawan Termohon: Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) Dalam eksepsi/jawaban yang diajukan Termohon (KPK), terdiri dari tiga (3) poin, yang pada intinya adalah: a) Objek praperadilan yang dimohonkan terkait penetapan tersangka bukan kewenangan dari Praperadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan […]

Read More

 Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan dan melantik para Menteri baru pada tanggal 27 Oktober 2014. Namun, masih ada nama-nama pimpinan di lembaga negara yang belum diumumkan, salah satunya adalah Jaksa Agung. Apabila mengacu Putusan Mahkamah Konstitusional (MK) disebutkan bahwa Jaksa Agung juga merupakan bagian dari kabinet Pemerintahan dalam hal penegakan hukum. Kedudukan Jaksa Agung di Pemerintahan […]

Read More

Ketua Divisi Riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)  Sembilan Komisioner Komisi Kejaksaan (KK) sudah dilantik sejak Agustus lalu. Meskipun baru sebulan masa kerjanya, Komisioner yang baru sudah harus menghadapi pekerjaan rumah yang berat. Perannya sebagai lembaga pengawas Kejaksaan selama ini kurang mendapat apresiasi publik, jika dibandingkan dengan komisi pengawas lainnya. Catatan […]

Read More

Korupsi berdasarkan pengertiannya adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Di Indonesia kejahatan korupsi sudah menjadi momok tersendiri, karena kejahatan ini sudah membudaya hingga lapisan masyarakat paling bawah, seperti contohnya dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) […]

Read More