Perkara Penipuan Jual Beli Batu Bara Penyusun: Muhammad Rizaldi, S.H. Desain dan Tata Letak: Rizky Banyualam P. Diterbitkan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI – FHUI) No. Register Perkara: 1197/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL (Terdakwa I Giadi Goerbada dan Terdakwa II Dadang Supriyadi)
Kasus Pelecehan Seksual Di Transjakarta No. Register Perkara: 676/PID.B/2014/PN.JKT.PST Dan 753/PID.B/2014/PN.JKT.PST (Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin, Dharman L Sitorus dan Ifan Lutfi Akbar alias Iphank dan M. Kurniawan alias Aki) Penyusun: Reindra Jasper Sinaga, Evandri G. Pantouw Adery A. Saputro Desain dan Tata Letak: Rizky Banyualam P. Diterbitkan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas […]
Pencemaran Nama Baik melalui Media Internet Disusun oleh: Muhammad Rizaldi, S.H. Desain dan Tata Letak: Rizky Banyualam P. Diterbitkan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI – FHUI) No. Register Perkara: 1333/Pid.Sus/2013/PN.JKT.SEL (Terdakwa Benny Handoko)
Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia Penulis: Tim MaPPI-FHUI. Kata sambutan: H. M. Prasetyo (Jaksa Agung RI). Editor: Siti Aminah Tardi, S.H. Tim Bunga Rampai: Dio Ashar Wicaksana, S.H., Adery Ardhan Saputro, S.H., Evandri G. Pantouw. Administrasi: Raisa M. Sriyanti, S.I.A. Keuangan: Tri Wahyuni Hartati, S.E. Desain: Rizky Banyualam P. Diterbitkan oleh: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia […]
Keterbukaan informasi merupakan prinsip pengelolaan negara yang sangat krusial karena berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan upaya pemberantasan korupsi. Konstitusi Indonesia (UUD 1945) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mengatur akses informasi merupakan hak asasi seseorang yang wajib dipenuhi oleh negara. Selain itu, kovenan pemberantasan korupsi (UNCAC) meyakini transparansi dan keterbukaan informasi sebagai […]
Keterlibatan Fakultas Hukum dalam Pembaruan Peradilan: Sebuah Pertanyaan yang Harus Dijawab Berakhirnya rezim pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998 membuka gerbang baru bagi Indonesia untuk menata kembali pondasi-pondasi bangsa dengan mengedepankan semangat demokrasi dan keterbukaan. Angin perubahan bertiup di segala sektor sebagai suatu respon atas tuntutan masyarakat yang menginginkan perbaikan kondisi kekinian yang tak kunjung muncul […]
Legislasi Korupsi dan Interpretasi Penegak Hukum atas Ketentuan Korupsi Atas dasar semangat pemberantasan korupsi yang menggebu-gebu, ketentuan perundang undangan yang mengatur tindak pidana korupsi disusun sedemikian rupa sehingga terkesan lebih represif dan akan berdampak pada penurunan tingkat korupsi di Indonesia. Pidana minimum khusus diperkenalkan dalam UU PTPK yang sebelumnya tidak ada ketika tindak pidana korupsi diatur dalam […]
Mahkamah Agung (MA) memiliki agenda untuk melakukan percepatan penyelesaian perkara. Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh MA untuk dapat mewujudkan proses penyelesaian perkara yang tidak hanya cepat, tetapi transparan, konsisten dan tepat waktu. MA telah membentuk kelompok kerja (pokja) manajemen perkara yang terdiri dari pimpinan MA, para Hakim Agung, para pejabat di lingkungan MA […]
Sudah tidak terasa, HM Prasetyo akan memasuki masa kerja selama setahun menjadi Jaksa Agung. Masih dapat diingat bagaimana munculnya pro dan kontra terhadap penunjukan beliau sebagai pemimpin Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Hampir setahun yang lalu, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak penunjukan tersebut. Beberapa alasanpun bermunculan, termasuk proses pemilihannya yang dinilai tidak transparan dan terlalu melibatkan kepentingan politik. Alasan utama […]
Laporan Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun Anggaran 2007 & 2008 Nomor Register Perkara: 56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa I Ir. Jacob Purwono, M.5.E.E., Terdakwa II Ir. Kosasih Abbas Disusun Oleh: Tim Laporan Bedah Kasus: – Arsil […]