Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini tidak hanya bermasalah dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM), tapi juga dalam upaya pemberantasan korupsi. Reformasi hukum acara pidana tidak bertujuan melindungi HAM para tersangka korupsi seperti dikhawatirkan Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja (Kompas, 22/4), tetapi untuk melindungi HAM seluruh warga negara Indonesia. KUHAP baru juga […]
Jokowi akhirnya menandatangani Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak yang sering dikenal dengan Perppu Kebiri. Beberapa alasannya adalah meningkatknya kekerasan seksual terhadap anak yang membahayakan dan merusak anak, dan sanksi pidana belum memberi efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif. Perppu menambah ancaman pidana bagi pelaku yang menyetubuhi atau mencabuli […]
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis. Keterlibatan Jaksa bahkan telah dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan Pengadilan. Meski mengemban tanggung jawab yang begitu besar, namun tampaknya tidak diikuti dengan ketersedian anggaran yang memadai bagi korps adhyaksa tersebut. Pada tahun 2011, Kejaksaan dapat melakukan penuntutan sebanyak 96.488 kasus, […]
Pangkas Putusan untuk Tutup Perbaikan Manajemen Perkara MA Dio Ashar Wicaksana Ketua Divisi Riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tertangkap tangannya Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna, seolah membuka kembali luka lama di dalam tubuh lembaga MA. Kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi di ranah institusi […]
Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi Editor: Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M. Desain dan Tata Letak: Rizky Banyualam Permana Diterbitkan atas Kerja Sama Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang Cetakan pertama, November 2015
PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139 dan Pasal 14 huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara […]
Di awal tahun 2015 lalu, publik disuguhi konflik antar dua lembaga yang saling bersitegang di hadapan meja pengadilan. Lembaga itu tak lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebagai catatan, konflik antar dua lembaga ini sudah terjadi pada tahun 2008 yang melibatkan dua komisioner KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad R. dan Kabareskrim Polri, Susno Duadji. Peristiwa ini kembali terulang pada tahun […]
Pelaku Usaha (Harus) Melawan Korupsi Tidak ada lagi pertentangan dan perdebatan bahwa korupsi merugikan pelaku usaha. Argumen bahwa korupsi membuat pertumbuhan ekonomi berjalan cepat karena memuluskan investasi atau perizinan telah dibantah oleh studi empirik Paulo Mauro. Mauro menyimpulkan bahwa korupsi justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pernyataan Mauro sejalan dengan sikap The World Bank yang menyatakan bahwa korusi sebagai hambatan terbesar bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Korupsi […]
Perdebatan di antara para peserta pemilihan umum (pemilu) merupakan hal yang biasa terjadi sepanjang proses kampanye dan terkadang telah dimulai jauh sebelum masa kampanye berlangsung. Pendebatnya pun beraneka ragam, mulai dari para peserta pemilu sendiri, para anggota/simpatisan partai politik, hingga masyarakat awam yang pada akhirnya ikut berdebat walaupun belum tentu memilih pada saat hari pemungutan suara. Fenomena […]
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi topik pembahasan yang menari bagi berbagai kalangan dan menghiasi media cetak dan elektronik dalam beberapa minggu terakhir. Penyebabnya tidak lain adalah kritik keras yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-yang saat ini bisa disebut sebagai lembaga penegak hukum kesayangan sebagian besar […]