Publikasi

Pelaku kekerasan seksual masih mengancam masyarakat meski ancaman hukuman berat seperti kebiri telah diatur. Berbagai kasus kekerasan seksual, sayangnya, kerap terjadi di penjuru Indonesia dengan pemberitaan sangat eksplisit dan berulang-ulang. Tulisan Laras Susanti, “Menghadapi Kasus Kekerasan Seksual” (Kompas, 11/7), berhasil mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan korban dari pemberitaan media. Lebih dari itu, kepentingan korban juga termasuk […]

Oleh Dio Ashar Wicaksana Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis. Keterlibatan jaksa bahkan telah dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Dengan tanggung jawab yang begitu besar, tak pelak kinerja kejaksaan yang akan memperingati Hari Adhyaksa besok (22/7) terus menjadi perhatian. Apalagi, pada tahun ini terdapat jaksa yang […]

Andreas Nathaniel Marbun Depok, West Java Many people think drug users are victims, not perpetrators. They assume the best action is rehabilitation, and imprisonment is not needed. In fact, rampant drug smuggling cannot be separated from the huge demand from buyers and users of narcotics. Consequently, drug use breeds drug traders. So, is it appropriate […]

Oleh : Josua Satria Collins (Volunteer MaPPI FHUI Batch 1) “ Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sama dengan menyiram air saat kebakaran. Api padam, tetapi sumbernya bisa timbul lagi sewaktu-waktu” – Helga Worotitjan Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia digegerkan oleh dua kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak masuk akal dan tidak manusiawi. […]

Begitu termotivasinya pemerintah untuk mengeksekusi mati pelaku kejahatan dalam kasus narkotika dan begitu seringnya hakim mengirim pelaku kejahatan ke penjara adalah indikasi masih dipilihnya pendekatan punitif sebagai solusi atas problematika kejahatan di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, isu pemberlakuan kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai media nasional. Publik […]

Oleh Dio Ashar Wicaksana Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis. Keterlibatan Jaksa bahkan telah dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan Pengadilan. Meski mengemban tanggung jawab yang begitu besar namun nampaknya tidak diikuti dengan ketersediaan anggaran yang memadai […]

Tidak ada lagi pertentangan dan perdebatan bahwa korupsi merugikan pelaku usaha. Argumen bahwa korupsi membuat pertumbuhan ekonomi berjalan cepat karena memuluskan investasi atau perizinan [1] telah dibantah oleh studi empirik Paulo Mauro. Mauro menyimpulkan bahwa korupsi justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.[2] Pernyataan Mauro sejalan dengan sikap The World Bank yang menyatakan bahwa korupsi sebagai hambatan […]

Salah satu tema utama yang menjadi perhatian publik, dan visi misi para Capres tentu saja, adalah tentang penegakan hukum. Citra penegak hukum yang buruk, ditambah dengan proses peradilan yang sering berlarut-larut adalah salah satu masalah yang membuat penegakan hukum masih menjadi masalah berat bagi bangsa ini. Tulisan ini ingin memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan tersebut […]

Di akhir periodenya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak berhenti membuat kejutan. Selain pengesahan Undang-Undang MD3, Rapat Paripurna DPR juga menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minuman Beralkohol) sebagai inisiatif DPR. RUU Larangan Minuman Beralkohol tersebut menjadi kontroversi dan perdebatan di Indonesia dimana 87% penduduknya beragama Islam.[1] RUU ini melarang pembuat, pengedar, pembeli, penjual, […]

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saat ini tidak hanya bermasalah dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM), tapi juga dalam upaya pemberantasan korupsi. Reformasi hukum acara pidana tidak bertujuan melindungi HAM para tersangka korupsi seperti dikhawatirkan Pimpinan KPK Adnan Pandu Praja (Kompas, 22/4), tetapi untuk melindungi HAM seluruh warga negara Indonesia. KUHAP baru juga […]