Di awal tahun 2015 lalu, publik disuguhi konflik antar dua lembaga yang saling bersitegang di hadapan meja pengadilan. Lembaga itu tak lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebagai catatan, konflik antar dua lembaga ini sudah terjadi pada tahun 2008 yang melibatkan dua komisioner KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad R. dan Kabareskrim Polri, Susno Duadji. Peristiwa ini kembali terulang pada tahun […]
Pelaku Usaha (Harus) Melawan Korupsi Tidak ada lagi pertentangan dan perdebatan bahwa korupsi merugikan pelaku usaha. Argumen bahwa korupsi membuat pertumbuhan ekonomi berjalan cepat karena memuluskan investasi atau perizinan telah dibantah oleh studi empirik Paulo Mauro. Mauro menyimpulkan bahwa korupsi justru dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pernyataan Mauro sejalan dengan sikap The World Bank yang menyatakan bahwa korusi sebagai hambatan terbesar bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Korupsi […]
Perdebatan di antara para peserta pemilihan umum (pemilu) merupakan hal yang biasa terjadi sepanjang proses kampanye dan terkadang telah dimulai jauh sebelum masa kampanye berlangsung. Pendebatnya pun beraneka ragam, mulai dari para peserta pemilu sendiri, para anggota/simpatisan partai politik, hingga masyarakat awam yang pada akhirnya ikut berdebat walaupun belum tentu memilih pada saat hari pemungutan suara. Fenomena […]
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi topik pembahasan yang menari bagi berbagai kalangan dan menghiasi media cetak dan elektronik dalam beberapa minggu terakhir. Penyebabnya tidak lain adalah kritik keras yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-yang saat ini bisa disebut sebagai lembaga penegak hukum kesayangan sebagian besar […]
Keterlibatan Fakultas Hukum dalam Pembaruan Peradilan: Sebuah Pertanyaan yang Harus Dijawab Berakhirnya rezim pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998 membuka gerbang baru bagi Indonesia untuk menata kembali pondasi-pondasi bangsa dengan mengedepankan semangat demokrasi dan keterbukaan. Angin perubahan bertiup di segala sektor sebagai suatu respon atas tuntutan masyarakat yang menginginkan perbaikan kondisi kekinian yang tak kunjung muncul […]
Legislasi Korupsi dan Interpretasi Penegak Hukum atas Ketentuan Korupsi Atas dasar semangat pemberantasan korupsi yang menggebu-gebu, ketentuan perundang undangan yang mengatur tindak pidana korupsi disusun sedemikian rupa sehingga terkesan lebih represif dan akan berdampak pada penurunan tingkat korupsi di Indonesia. Pidana minimum khusus diperkenalkan dalam UU PTPK yang sebelumnya tidak ada ketika tindak pidana korupsi diatur dalam […]
Seleksi Hakim Agung menjadi isu yang strategis untuk diamati dan diadvokasi. Hakim Agung bertugas di Mahkamah Agung, pada persidangan kasasi memeriksa pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan di bawahnya (judex jurist). Peran penting untuk menjaga konsistensi penerapan hukum di Indonesia berada di pundak para Hakim Agung. Berbagai proses seleksi dan pemilihan Hakim Agung telah dilakukan. Perubahan tersebut didasari akan […]
Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Sedangkan Jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.1 Hal ini dipertegas melalui Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004, yaitu: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut […]
Walaupun Esok Langit Akan Runtuh, Hukum Harus Tetap Ditegakkan! (Baharuddin Lopa (1935-2001) Jaksa Agung Ke-18). Jaksa adalah salah satu penegak hukum bersama polisi dan hakim. Tugas utama dari Jaksa adalah penuntutan, yaitu kegiatan dimana Jaksa akan melimpahkan suatu perkara untuk diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan. Sebelum melakukan penuntutan biasanya Jaksa dapat melakukan prapenuntutan, yaitu kegiatan […]
MaPPI FHUI ialah lembaga kajian FHUI yang fokus bekerja pada isu reformasi peradilan dan anti korupsi. Dalam bekerja, MaPPI FHUI melakukan analisa kebijakan (policy research), pemantauan publik (public monitoring), pendidikan publik (public education) dan pemberdayaan masyarakat (civic engagement). Buletin yang anda baca ini merupakan bagian dari pendidikan dan pemberdaan masyakat yang MaPPI lakukan. Buletin merupakan salah […]