Pengadilan adalah satu-satunya institusi negara yang menjadi corong akhir untuk menegakkan keadilan. Pada lembaga inilah masyarakat menumpu kan nasibnya, terutama bagi mereka yang memang tersandung kasus hukum. Dengan posisinya yang begitu penting dan sangat menentukan nasib hidup seseorang, maka sudah selayaknya Pengadilan bisa berkiprah secara profesioal dan maksimal dalam menjamin hak masyarakat atas keadilan (acces […]
Pengadilan adalah satu-satunya institusi negara yang menjadi corong akhir untuk menegakkan keadilan. Pada lembaga inilah masyarakat menumpukan nasibnya, terutama bagi mereka yang memang tersandung kasus hukum. Dengan posisinya yang begitu penting dan sangat menentukan nasib hidup seseorang, maka sudah selayaknya Pengadilan bisa berkiprah secara profesioal dan maksimal dalam menjamin hak masyarakat atas keadilan (acces to […]
Kegiatan pemantauan jaksa di persidangan ini merupakan kegiatan kedua MaPPI FHUI yang didukung oleh Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Pada kegiatan pertama, MaPPI FHUI menemukan beberapa temuan terkait ketidaksesuaian jaksa dengan kode etik/perilaku dan KUHAP. Namun, analisis dan rekomendasi yang diberikan belum dikaitkan dengan reformasi hukum acara pidana (criminal justice reform). Oleh karenanya, kegiatan pemantauan […]
Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) menyatakan bahwa “dalam melaksanakan Stranas PPK, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat. (ayat 1). Selanjutnya diperjelas pula bahwa pelibatan masyarakat masyarakat tersebut dimulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan (ayat 2) disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. (ayat […]
Koalisi Pemantauan Jaksa yang terdiri dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH-J), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (Piar) NTT serta Anti Corruption Committe (ACC) Makassar, melakukan pemantauan terhadap kinerja Jaksa baik selama ataupun sebelum […]
Laporan Masyarakat Sipil tentang Implementasi UNCAC di Indonesia Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa persoalan korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Sedemikian banyak lini kehidupan yang terjangkit wabah korupsi, baik di lingkungan birokrasi, aparat penegak hukum dan di masyarakat . Tidak mengherankan jika saat ini masyarakat Indonesia menjadi apatis dengan upaya penegakan hukum […]
Hak atas informasi secara singkat dapat digambarkan sebagai hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh atau mengakses informasi yang “dikelola” oleh negara. Penggunaan istilah “dikelola” menegaskan bahwa kepemilikan informasi tersebut tidaklah berada di tangan negara, melainkan masyarakat. Tugas negara dalam mengelola informasi ini merupakan bentuk pengaturan terhadap pelaksanaan hak atas informasi. Karenanya, gagasan keterbukaan informasi dijadikan landasan bagi negara dalam […]
Masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2014 nanti. Berakhirnya masa jabatan Busyro Muqoddas yang berbeda dengan pimpinan lain, merupakan konsekuensi dari kasus pembunuhan yang menimpa Antasari Azhar. Pada saat itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memilih Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK hingga masa jabatan Antasari Azhar berakhir. […]
Kisruh yang terjadi pada saat ini antara dua penegak hukum, KPK dan Polri berawal dari penetapan tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan, yang notabene merupakan calon Kapolri yang diusung oleh Presiden serta telah direstui Komisi 3 DPR. Selanjutnya beberapa hari kemudian, Polri menetapkan Bambang Widjojanto (Komisioner KPK) sebagai tersangka dalam mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu […]
Ringkasan Putusan Praperadilan No Register: No. 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL Hakim: Sarpin Rizaldi Panitera: Ayu Triana Listiati Pemohon: Komjen Pol Budi Gunawan Termohon: Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) Dalam eksepsi/jawaban yang diajukan Termohon (KPK), terdiri dari tiga (3) poin, yang pada intinya adalah: a) Objek praperadilan yang dimohonkan terkait penetapan tersangka bukan kewenangan dari Praperadilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan […]