Publikasi

Reformasi di bidang peradilan pidana yang diharapkan oleh masyarakat adalah di mana Pengadilan kita secara aktif membantu terciptanya reformasi hukum. Yang diharapkan masyarakat adalah sistem peradilan pidana yang menjalankan proses hukum yang adil (due process of law). Ini berarti Pengadilan tidak cukup hanya mengikuti undang-undang secara harafiah saja, namun harus berani memberi penafsiran yang futuristik […]

Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi pertimbangan utama kala Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 31 Desember 1981. KUHAP hadir untuk menyelesaikan problem dualisme hukum acara pidana yang diakibatkan oleh masih dipertahankannya peradilan yang berbeda bagi golongan Bumiputera dan golongan Eropa, meskipun telah diberlakukan Het Herziene Indonesisch Reglement […]

TEROPONG merupakan salah satu media komunikasi MaPPI FHUI dalam bentuk kumpulan jurnal. Teropong sendiri terakhir terbit di tahun 2011, sehingga di tahun ini kami dari MaPPI mencoba menerbitkan teropong kembali agar sesuai dengan salah satu misi MaPPI, yaitu dalam rangka melakukan publikasi ilmiah sebagai pembelajaran di bidang pembaruan peradilan, maka penulisan teropong ini bertujuan memberikan informasi dan wawasan seputar hukum kepada […]