Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan dan melantik para Menteri baru pada tanggal 27 Oktober 2014. Namun, masih ada nama-nama pimpinan di lembaga negara yang belum diumumkan, salah satunya adalah Jaksa Agung. Apabila mengacu Putusan Mahkamah Konstitusional (MK) disebutkan bahwa Jaksa Agung juga merupakan bagian dari kabinet Pemerintahan dalam hal penegakan hukum. Kedudukan Jaksa Agung di Pemerintahan […]
Ketua Divisi Riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Sembilan Komisioner Komisi Kejaksaan (KK) sudah dilantik sejak Agustus lalu. Meskipun baru sebulan masa kerjanya, Komisioner yang baru sudah harus menghadapi pekerjaan rumah yang berat. Perannya sebagai lembaga pengawas Kejaksaan selama ini kurang mendapat apresiasi publik, jika dibandingkan dengan komisi pengawas lainnya. Catatan […]
Korupsi berdasarkan pengertiannya adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Di Indonesia kejahatan korupsi sudah menjadi momok tersendiri, karena kejahatan ini sudah membudaya hingga lapisan masyarakat paling bawah, seperti contohnya dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) […]
Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu sentral dalam revisi hukum acara pidana di Indonesia. HAM memang penting untuk dijadikan prioritas dengan meninjau praktik dan/atau potensi pelanggaran HAM yang terjadi saat ini. Di Jakarta misalnya, LBH Jakarta dalam penelitiannya tahun 2008 memperoleh data bahwa 81,1% dari 639 responden mengaku disiksa saat diperiksa polisi. Selain itu, penahanan yang diatur dalam KUHAP […]
Reformasi di bidang peradilan pidana yang diharapkan oleh masyarakat adalah di mana Pengadilan kita secara aktif membantu terciptanya reformasi hukum. Yang diharapkan masyarakat adalah sistem peradilan pidana yang menjalankan proses hukum yang adil (due process of law). Ini berarti Pengadilan tidak cukup hanya mengikuti undang-undang secara harafiah saja, namun harus berani memberi penafsiran yang futuristik […]
Istilah Plea Bargaining diperkenalkan tim perumus dalam Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Hukum Acara Pidana (NA RUU KUHAP). Plea Bargain yang dimaksud ialah penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien apabila terdakwa mengaku bersalah. Tidak hanya pengakuan bersalah, terdakwa atau pengacaranya dapat membuat kesepakatan dengan jaksa penuntut umum mengenai bentuk dan lamanya hukuman yang […]
Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi pertimbangan utama kala Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 31 Desember 1981. KUHAP hadir untuk menyelesaikan problem dualisme hukum acara pidana yang diakibatkan oleh masih dipertahankannya peradilan yang berbeda bagi golongan Bumiputera dan golongan Eropa, meskipun telah diberlakukan Het Herziene Indonesisch Reglement […]
TEROPONG merupakan salah satu media komunikasi MaPPI FHUI dalam bentuk kumpulan jurnal. Teropong sendiri terakhir terbit di tahun 2011, sehingga di tahun ini kami dari MaPPI mencoba menerbitkan teropong kembali agar sesuai dengan salah satu misi MaPPI, yaitu dalam rangka melakukan publikasi ilmiah sebagai pembelajaran di bidang pembaruan peradilan, maka penulisan teropong ini bertujuan memberikan informasi dan wawasan seputar hukum kepada […]
Seleksi Hakim Agung menjadi isu yang strategis untuk diamati dan diadvokasi. Hakim Agung bertugas di Mahkamah Agung, pada persidangan kasasi memeriksa pertimbangan hukum dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan di bawahnya (judex jurist). Peran penting untuk menjaga konsistensi penerapan hukum di Indonesia berada di pundak para Hakim Agung. Berbagai proses seleksi dan pemilihan Hakim Agung telah dilakukan. Perubahan tersebut didasari akan […]
Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Sedangkan Jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.1 Hal ini dipertegas melalui Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004, yaitu: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut […]