Pangkas Putusan untuk Tutup Perbaikan Manajemen Perkara MA Dio Ashar Wicaksana Ketua Divisi Riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tertangkap tangannya Kepala Sub-Direktorat Kasasi dan Perdata Khusus Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna, seolah membuka kembali luka lama di dalam tubuh lembaga MA. Kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi di ranah institusi […]
Masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2014 nanti. Berakhirnya masa jabatan Busyro Muqoddas yang berbeda dengan pimpinan lain, merupakan konsekuensi dari kasus pembunuhan yang menimpa Antasari Azhar. Pada saat itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memilih Busyro Muqoddas sebagai Ketua KPK hingga masa jabatan Antasari Azhar berakhir. […]
Kisruh yang terjadi pada saat ini antara dua penegak hukum, KPK dan Polri berawal dari penetapan tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan, yang notabene merupakan calon Kapolri yang diusung oleh Presiden serta telah direstui Komisi 3 DPR. Selanjutnya beberapa hari kemudian, Polri menetapkan Bambang Widjojanto (Komisioner KPK) sebagai tersangka dalam mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu […]
Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan dan melantik para Menteri baru pada tanggal 27 Oktober 2014. Namun, masih ada nama-nama pimpinan di lembaga negara yang belum diumumkan, salah satunya adalah Jaksa Agung. Apabila mengacu Putusan Mahkamah Konstitusional (MK) disebutkan bahwa Jaksa Agung juga merupakan bagian dari kabinet Pemerintahan dalam hal penegakan hukum. Kedudukan Jaksa Agung di Pemerintahan […]
Ketua Divisi Riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Sembilan Komisioner Komisi Kejaksaan (KK) sudah dilantik sejak Agustus lalu. Meskipun baru sebulan masa kerjanya, Komisioner yang baru sudah harus menghadapi pekerjaan rumah yang berat. Perannya sebagai lembaga pengawas Kejaksaan selama ini kurang mendapat apresiasi publik, jika dibandingkan dengan komisi pengawas lainnya. Catatan […]
Korupsi berdasarkan pengertiannya adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Di Indonesia kejahatan korupsi sudah menjadi momok tersendiri, karena kejahatan ini sudah membudaya hingga lapisan masyarakat paling bawah, seperti contohnya dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) […]
Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu sentral dalam revisi hukum acara pidana di Indonesia. HAM memang penting untuk dijadikan prioritas dengan meninjau praktik dan/atau potensi pelanggaran HAM yang terjadi saat ini. Di Jakarta misalnya, LBH Jakarta dalam penelitiannya tahun 2008 memperoleh data bahwa 81,1% dari 639 responden mengaku disiksa saat diperiksa polisi. Selain itu, penahanan yang diatur dalam KUHAP […]
Istilah Plea Bargaining diperkenalkan tim perumus dalam Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang Hukum Acara Pidana (NA RUU KUHAP). Plea Bargain yang dimaksud ialah penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien apabila terdakwa mengaku bersalah. Tidak hanya pengakuan bersalah, terdakwa atau pengacaranya dapat membuat kesepakatan dengan jaksa penuntut umum mengenai bentuk dan lamanya hukuman yang […]