Pada tanggal 12 Maret 2016, divisi monitoring MaPPI mengadakan pelatihan pemantauan untuk para volunteer MaPPI di kampus FHUI Depok. Pelatihan diikuti oleh para peserta yang tidak hanya dari kalangan mahasiswa tetapi juga dari kalangan paralegal. Acara dibuka oleh Ketua Harian MaPPI, Choky Risda Ramadhan, dan dilanjutkan dengan pemberian materi dari para narasumber. Adapun materi yang […]
Komisi Kejaksaan (Komjak) merupakan lembaga di bawah Presiden yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja dan prilaku aparat Kejaksaan. Komisi Kejaksaan sendiri terbentuk pada tahun 2005, dimana saat ini sudah memasuki periode ketiga. Komisioner Komjak sudah dipilih pada tahun lalu, dengan 6 orang perwakilan dari masyarakat, dan 3 perwakilan dari pemerintah. Saat ini Komjak sedang menyusun […]
Pada Hari Jumat, 4 Maret 2016, Ketua Harian MaPPI FHUI Choky Ramadhan menjadi pembicara pada diskusi bulanan yang diadakan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). Diskusi membahas “Langkah Strategis Kejaksaan untuk Dikecualikan dari Aparatur Sipil Negara (ASN)” diadakan di Ruang Wira Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI. Selain Choky Ramadhan, terdapat Narendra Jatna (Kepala Kejari […]
Ketua Harian MaPPI FHUI, Choky Ramadhan, menjadi narasumber dalam diskusi hukuman mati di Komnas HAM pada Jumat, 26 Februari 2016. Komnas HAM dan FIHRRST mengadakan diskusi untuk menyoroti aspek hukum, politik dan HAM terkait dengan penerapan hukuman mati di Indonesia. Komnas HAM dan FIHRRST telah dua kali Dengar Pendapat tentang Hukuman Mati yang masing-masing dilihat […]
Ruang Prof. H. Boedi Harsono, S.H., Fakultas Hukum Universitas Indonesia 3 Maret 2016, 11.00-17.00 WIB Sebagai anggota Komite Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP), MaPPI FHUI berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan komite, salah satunya dengan menyelenggarakan dan memfasilitasi strategic planning KuHAP pada Kamis, 3 Maret 2016 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan […]
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama pihak Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kejaksaan Negeri (Kajari) di wilayah Maluku. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencari data terkait penelitian MaPPI mengenai anggaran perkara Kejaksaan. Selain itu, di kegiatan ini MaPPI juga mendapatkan cerita dan informasi mengenai praktik kerja Jaksa dalam menangani perkara. Hambatan, […]
Wacana Revisi Undang-Undang KPK belakangan ini kembali naik ke publik. Tanggapan publik pun beragam. Mengingat wacana tersebut yang terus bergulir, selanjutnya timbul pertanyaan mengenai hal-hal apakah yang sebenarnya menjadi pokok perubahan dalam revisi Undang-Undang KPK tersebut? Apakah benar revisi Undang-Undang KPK tersebut penting untuk dilakukan sekarang? Serta hal-hal lain apa yang juga perlu disoroti? Guna […]
Survei Transparansi Internasional (TI) mengemukakan korupsi menjadi faktor penghambat tertinggi untuk menjalankan bisnis di Indonesia. Sektor konstruksi, pertambangan, dan oil and gas adalah tiga sektor paling rawan terhadap berbagai praktik korupsi; suap, sumbangan politik, dsb. Global Corruption, pada tahun 2010, memaparkan setiap tahunnya perusahaan memberikan suap kepada politisi dan pejabat pemerintah sebesar US$ 20-40 Miliar. […]
#MaPPIdiDOLC2016 Pada tanggal 23-26 Februari 2016, MaPPI ikut berpartisipasi dalam acara Days of Law Career 2016 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Days of Law Career adalah program kerja tahunan unggulan Departemen Pengembangan Karir Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FHUI yang diselenggarakan untuk memfasilitasi minat dan aspirasi mahasiswa dan para pencari kerja dalam mendapatkan gambaran karir dengan […]
Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat 23 Februari 2016, 14.00-15.00 WIB MaPPI FHUI bersama dengan ICJR melakukan media briefing berkaitan dengan perlindungan korban dalam RUU Terorisme. Isu ini diangkat dengan melihat konteks pembahasan RUU Terorisme yang masih dinilai terlalu banyak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tersangka/terdakwa terorisme dan di sisi lain, pengaturan mengenai hak-hak korban terorisme […]