Jakarta – Pembahasan RUU Jabatan Hakim yang masuk dalam Prolegnas prioritas 2016 mulai bergulir di DPR. Setelah dibahas di Komisi III, draf RUU ini diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg). Komisi III mendengarkan presentasi dari perwakilan Badan Keahlian DPR, Jhonson Rajaguguk saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/2/2016). Dia menjelaskan sejumlah poin dalam […]
Usulan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Kebiri yang terus disuarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), perlu kembali dievaluasi mengingat urgensi pembentukannya masih menimbulkan banyak pertanyaan. Pertama, tidak ada data yang mendukung klaim KPAI bahwa Indonesia berada dalam kondisi darurat kejahatan seksual […]
Pada tanggal 11 Januari 2015 lalu, Ketua Harian MaPPI FHUI, Choky Ramadhan terlibat di dalam kegiatan International Postgraduate Legal Conference 2016: Emerging Issues in Law yang diadakan di University of Liverpool, Inggris. Choky hadir disana sebagai pembicara dan juga peserta aktif. Di dalam kegiatan tersebut, Choky mempresentasikan hasil risetnya mengenai “Plead Guilty, Without Bargaining: Learning […]
Koalisi Pemantau Peradilan (MaPPI-FHUI, YLBHI, LeIP, ILR, ICW, PSHK, ICJR , ICEL dan ILR) Sejak tanggal 16 November 2015 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menerima 2 (dua) nama calon Komisioner Komisi Yudisial (KY) yang diusulkan kembali oleh Presiden guna melengkapi 5 (lima) calon yang telah disetujui sebelumnya. Namun sampai saat ini, DPR belum menggelar […]
Pada Kamis, 10 Desember 2015, MaPPI berkesempatan menghadiri undangan Pembukaan Festival Antikorupsi 2015 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Acara yang diselenggarakan di Sasana Budaya Ganesha, Bandung ini dihadiri oleh jajaran pimpinan KPK, kementerian, lembaga negara non-kementerian, BUMN, BUMD, pihak swasta, perwakilan civil society organization/non-government organization, baik internasional maupun lokal, serta media massa. […]
Pada Rabu, 2 Desember 2015, Klinik Hukum Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang saat ini dikelola oleh MaPPI FHUI, melakukan ekskursi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Dalam ekskursi tersebut, para mahasiswa klinik mendapat kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan 2 orang Komisioner KPK, Adnan Pandu Pradja dan Indriyanto Seno Adji, serta Direktur Gratifikasi KPK, […]
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) bekerja sama dengan Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) RI untuk menyusun kurikulum pelatihan pelayanan publik kepada petugas meja informasi. Kurikulum yang disusun MaPPI akan dibentuk ke dalam model e learning oleh tim konsultan dari Brainmatic. Kegiatan ini dijalankan sejak bulan Juli 2015. […]
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Contempt of Court yang diusulkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Meskipun awalnya dibentuk dengan adanya semangat melindungi peradilan dari proses intevensi, namun adanya RUU ini berpotensi akan berakibat buruk bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia […]
Dari kiri: Eksaminator Haris Azhar, Kepala Divisi Pembela Hak Sipil Politik KontraS Putri Kanesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fransiscus Manurung dan Choky Ramadhan memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (1/12/2015). Kontras dan Mappi telah menyelenggarakan eksaminsasi atas putusan kasus petugas kebersihan Jakarta Intercultural School (JIS). Eksaminasi perkara ini dilakukan untuk mendorong dan memberdayakan partisipasi publik […]
MaPPI FHUI bersama Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengadakan diskusi publik mengenai seleksi Komisioner Komisi Yudisial (KY) pada tanggal 26 November 2015. Kegiatan ini diselenggarakan di Kedai Tjikini, dengan narasumber Bivitri Susanti (Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera) dan Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara). Latar belakang ini didasari adanya ketidakjelasan hukum paska adanya Putusan […]