KENDATI Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti baru akan pensiun pada Juli mendatang, bursa calon penggantinya sudah mulai bergema di mana-mana. Di Trunojoyo, tempat Markas Besar Polri, mulai diperbincangkan sembilan jenderal bintang tiga yang namanya berpeluang disodorkan ke Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri. Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Edi Hasibuan, mengatakan nama-nama itu mungkin akan […]

Read More

Anggaran Kejaksaan untuk penanganan perkara pidana umum (pidum) mengalami pemangkasan di tahun 2016 ini. Pada tahun sebelumnya, anggaran perkara pidana umum (pidum) dialokasikan untuk 120.019 perkara di tingkat Kajari dan Cabjari, namun di tahun 2016 ini menurun menjadi hanya 39.514 perkara. Padahal jumlah penanganan perkara pidum menunjukan angka diatas 100.000 lebih pada tahun 2012-2014 (lihat […]

Read More

MaPPI bersama YLBHI mengadakan media briefing terkait permasalahan sistem penganggaran di Kejaksaan. Sehingga MaPPI merasa perlu melakukan media briefing, agar isu ini bisa diketahui publik dan mendorong agar menjadi perhatian serius oleh Pemerintah maupun Kejaksaannya sendiri. Acara ini diadakan pada tanggal 13 Maret 2016 di kantor YLBHI. Narasumber media briefing kali ini diisi oleh Narendra […]

Read More

Pada tanggal 12 Maret 2016, divisi monitoring MaPPI mengadakan pelatihan pemantauan untuk para volunteer MaPPI di kampus FHUI Depok. Pelatihan diikuti oleh para peserta yang tidak hanya dari kalangan mahasiswa tetapi juga dari kalangan paralegal. Acara dibuka oleh Ketua Harian MaPPI, Choky Risda Ramadhan, dan dilanjutkan dengan pemberian materi dari para narasumber. Adapun materi yang […]

Read More

Komisi Kejaksaan (Komjak) merupakan lembaga di bawah Presiden yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja dan prilaku aparat Kejaksaan. Komisi Kejaksaan sendiri terbentuk pada tahun 2005, dimana saat ini sudah memasuki periode ketiga. Komisioner Komjak sudah dipilih pada tahun lalu, dengan 6 orang perwakilan dari masyarakat, dan 3 perwakilan dari pemerintah. Saat ini Komjak sedang menyusun […]

Read More

Pada Hari Jumat, 4 Maret 2016, Ketua Harian MaPPI FHUI Choky Ramadhan menjadi pembicara pada diskusi bulanan yang diadakan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). Diskusi membahas “Langkah Strategis Kejaksaan untuk Dikecualikan dari Aparatur Sipil Negara (ASN)” diadakan di Ruang Wira Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI. Selain Choky Ramadhan, terdapat Narendra Jatna (Kepala Kejari […]

Read More

Ketua Harian MaPPI FHUI, Choky Ramadhan, menjadi narasumber dalam diskusi hukuman mati di Komnas HAM pada Jumat, 26 Februari 2016. Komnas HAM dan FIHRRST mengadakan diskusi untuk menyoroti aspek hukum, politik dan HAM terkait dengan penerapan hukuman mati di Indonesia. Komnas HAM dan FIHRRST telah dua kali Dengar Pendapat tentang Hukuman Mati yang masing-masing dilihat […]

Read More

Benahi Sistem Penganggaran untuk Penegakan Hukum Bermartabat Press Release Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Univ. Indonesia (MaPPI-FHUI) Anggaran Kejaksaan mengalami pemangkasan dari Rp. 4,73 triliun menjadi Rp. 4.52 triliun pada tahun 2016. Implikasi dari pemotongan tersebut akan berdampak kepada anggaran penanganan perkara di Kejaksaan. Komisi Kejaksaan pernah mencatat bahwa alokasi penganggaran di Kejaksaan perlu menjadi […]

Read More

Ruang Prof. H. Boedi Harsono, S.H., Fakultas Hukum Universitas Indonesia 3 Maret 2016, 11.00-17.00 WIB Sebagai anggota Komite Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP), MaPPI FHUI berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan komite, salah satunya dengan menyelenggarakan dan memfasilitasi strategic planning KuHAP pada Kamis, 3 Maret 2016 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan […]

Read More

Kisruh penetapan tersangka Novel Baswedan mulai mendapat titik terang sejak Kejaksaan Agung memutuskan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas kasus tersebut. Adapun yang menjadi alasan Kejaksaan adalah kurangnya alat bukti serta kasus yang sudah mencapai batas waktu daluwarsa. Meski sempat menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak, terbitnya SKP2 menunjukkan sikap tegas Kejaksaan […]

Read More