20 April 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia ditangkap karena diduga menerima suap dalam upaya pengajuan peninjauan kembali di PN Jakpus. Kasus […]
Pada 20 April 2016, Pustakawan MaPPI FHUI yang tergabung dalam jaringan perpustakaan hukum dan HAM menghadiri acara semiloka Resource Development and Access (RDA) di Komnas HAM. RDA merupakan standar pengatalogan […]
Saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim sudah memasuki prolegnas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga Komisi Yudisial (KY) berinisiatif untuk mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai isi substansi dari […]
Pada Jumat, 15 April 2016, Seluruh Tim Peneliti dan Manajemen MaPPI FHUI berkunjung ke kantor Indorelawan yang terletak di Pejaten untuk berbagi pengalaman mengenai konsep volunteerism. Di Indorelawan, Tim dari MaPPI […]
Pada 13 April 2016, MaPPI FHUI bersama LBH Jakarta menghadiri lanjutan persidangan perkara perkara 130/PUU-XIII/2015 terkait pra penunutan di KUHAP. Sidang kali ini diawali dengan pemaparan perwakilan Persatuan Jaksa Indonesia […]
Pada 12 April 2016, Ketua Harian MaPPI FHUI, Choky Ramadhan, diundang sebagai narasumber dalam Kegiatan Jejaring Pemantau Peradilan KPK-KY di Ambon. Jejaring ini terdiri dari staf penghubung KY, wartawan, aktivis […]
Pada tanggal 2 April 2016, MaPPI mengadakan kunjungan ke Transparency International Indonesia (TII) guna memberi pembekalan bagi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang “antikorupsi”. Dalam kunjungan tersebut, diadakan dua sesi diskusi […]
Pada tanggal 29 Maret 2015 pada pukul 09.30 sampai dengan 12.30 telah dilakukan pemeriksaan perkara Judicial Review Dominus Litis dengan Nomor Perkara 123/PUU-XIII/2015. Agenda pada persidangan ialah pemeriksaan keterangan ahli […]
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai peran Komisi Yudisial masih pasif dalam melakukan seleksi calon hakim agung. Selama ini, kata Miko, lembaga pemantau […]
RANCANGAN Undang-Undang tentang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi pemerintah akan mengatur moderasi hukuman mati dengan mengubahnya menjadi hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Syaratnya, terpidana menunjukkan kelakuan […]