MaPPI FHUI berpartisipasi dalam diskusi terbatas di Ombudsman dengan tema “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan”. Pada diskusi tersebut, MaPPI FHUI memaparkan hasil asesmen konsistensi putusan pada kasus kekerasan seksual. Tren putusan kasus perkosaan menunjukan hakim rata-rata memutus hanya 6 tahun dari 12 tahun ancaman maksimum dalam pasal 285 KUHP. Selain itu, […]
Pada 13 Mei 2016, Ketua Harian MaPPI FHUI, Choky Ramadhan, menjadi narasumber pada Seminar dan Peluncuran Buku Eksaminasi Kasus Jakarta Intercultural School dengan tema “Intervensi Lintas Disiplin dalam Pembuktian Perkara Pidana”. Acara tersebut diselenggarakan di Universitas Airlangga atas kerjasama MYMA, KontraS, dan MaPPI FHUI. Hadir sebagai pembicara lainnya adalah Haris Azhar (Koordinator KontraS), Putri K. […]
Ketua Harian MaPPI FHUI, Choky Ramadhan, mempresentasikan paper-nya pada INCLE 2nd Conference: “Diversity of Clinical Legal Education and the Road to Social Justice”. Choky memaparkan paper berjudul “Meregenerasi Pejuang Anti Korupsi yang Terampil, Berpengalaman, dan Berkeadilan Sosial”. Klinik hukum anti kroupsi diyakini dapat meregenerasi pejuang anti korupsi tersebut. Konferensi ini berlangsung pada tanggal 11-13 Mei […]
Rencana DPR untuk mengesahkan Buku I Rancangan KUHP (RKUHP) yang mengatur tentang asas-asas umum hukum pidana Indonesia pada bulan Mei 2016 perlu kembali dievaluasi mengingat materi-materi yang diatur di dalamnya masih bermasalah dan terlalu prematur untuk disahkan. Pertama, perumusan asas-asas keberlakuan hukum pidana Indonesia dalam Buku I RKUHP masih jauh dari sempurna. Sebagai contoh, Pasal […]
Pada Hari Selasa, 10 Mei 2016. MaPPI bersama Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mengadakan acara “MediaBriefing” di kantor YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indoensia) Cikini, Jakarta Pusat tentang “Korupsi di Lembaga Peradilan Indonesia”. Hadir dalam diskusi tersebut Bivitri Susanti (Pengajar di STH Jentera) dan Rai Rangkuti (Pendiri LSM Lingkar Madani) selaku narasumber, serta Aradilla Caesar (ICW […]
Permasalahan Nasional dan Tahunan Anggaran Perkara Kejaksaan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pada tanggal 10 Mei 2016, aksi mogok kerja oleh Jaksa di Kejari Pangkalan Kerinci (Riau) tersebar ke publik. Aksi mogok ini dikarenakan belum cairnya anggaran operasional penangan perkara pidana umum (pidum). Kasipidum Kejaksaan Negeri setempat mengeluhkan kesulitan cairnya dana memaksa […]
Pada Sabtu, 30 April 2016, MaPPI FHUI berkesempatan untuk mengikuti acara puncak In.Code 2016 dan mempresentasikan Ide mengenai Aplikasi Pemantauan berbasis Smartphone. In.Code 2016 merupakan sebuah ajang kompetisi berbasis kolaborasi antara masyarakat sipil, swasta, pemerintah, akademisi, dan komunitas IT guna memecahkan tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. MaPPI FHUI sebagai salah satu peserta, dengan ide “Memanfaatkan […]
Begitu banyaknya jumlah tahanan dan narapidana yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) perlu mendapatkan perhatian khusus. Kerusuhan yang terjadi di LAPAS Malabero di Bengkulu dan LAPAS Banceuy di Bandung diyakini terjadi akibat ketidakmampuan LAPAS untuk menampung penghuninya. Dari data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DItjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) per […]
MaPPI-FHUI bersama anggota LSM lainnya yang tergabung di dalam Koalisi Pemantau Peradilan (KPP), melakukan audiensi kepada pimpinan Komisioner Komisi Yudisial. Audiensi ini dilaksanakan pada tanggal 29 April 2016 di Gedung Komisi Yudisial. Pada kegiatan tersebut, KPP diwakili oleh anggota dari MaPPI-FHUI, LeIP dan ICEL, dan pihak Komisi Yudisial dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma […]
Pada 25 April 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan agenda persidangan perkara 130/PUU-XIII/2015. Perkara ini dimohonkan oleh Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradian Indonesia (MaPPI FHUI) Choky Ramadhan bersama aktivis lain Carlos Tuah Tennes (POKJA 30 Samarinda), Usman Hamid (ex-KontraS), dan Andro Supriyanto. Mereka menguji Pasal 14 huruf b dan huruf I, Pasal 109 ayat (1), dan […]