Sudah hampir 3 bulan, Sekretaris MA, Nurhadi dicekal keluar negeri setelah KPK mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Pencekalan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dagang perkara yang melibatkan Pegawai MA, Andri Tristianto. Hingga kini Nurhadi masih berstatus aktif sebagai Sekretaris Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa MA telah […]
Pada Senin, 13 Juni 2016, MaPPI FHUI bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengadakan pelatihan pemantauan pengadilan dalam kasus-kasus lingkungan. Kegiatan yang diikuti oleh para peneliti ICEL ini merupakan wujud komitmen MaPPI FHUI untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas partisipasi publik dalam kegiatan pemantauan. Dari kegiatan ini diharapkan semakin banyak publik yang berpartisipasi dalam […]
Pada tanggal 9 Juni 2016, UNDP bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) mengadakan diskusi panel bertemakan “Transparent and Accountable Judiciary to Deliver Justice for All” di Kampus Pascasarjana UI Salemba. Acara ini diisi oleh 4 narasumber, yaitu (1) Cristophe Bahuet (Country Director UNDP Indonesia), (2) Gilles Blanchi (Chief Technical Advisor/Program Manager, EU-UNDP Sustain […]
Begitu sempitnya rumusan delik perkosaan dalam Pasal 285 KUHP perlu dikritisi secara serius. Ketika perkosaan hanya didefinisikan sebagai ‘tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan pelaku di luar perkawinan’, akan timbul banyak permasalahan dalam praktik. Sebagai contoh, KUHP tidak dapat menjangkau perkosaan yang dilakukan suami terhadap istri (marital rape) hanya karena membatasi […]
Pemerintah berencana memangkas anggaran penegak hukum. Penghematan anggaran sebenarnya dapat dipahami karena melihat kondisi keuangan dan perekonomian negara. Namun yang menjadi permasalahan jika pemangkasan anggaran berdampak terhadap hal yang krusial terhadap jalannya negara, terutama terkait penegakan hukum. Berdasarkan informasi terakhir, pemangkasan anggaran di sektor penegakan hukum dinilai tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi pada anggaran […]
Pada hari rabu 1 Juni 2016, MaPPI berkesempatan menjadi salah satu narasumber di acara satu meja Kompas TV. Peneliti MaPPI yang mewakili adalah Dio Ashar Wicaksana selaku narasumber panelis. Narasumber lainnya adalah Salman Luthan (Hakim Agung), Junimart Girsang (Anggota DPR RI), Mahfud MD (Mantan Ketua MK), Todung Mulya Lubis (Advokat), Farid Wajdi (Komisioner KY), Febri […]
Pada 26-27 Mei 2016, MaPPI FHUI berpartisipasi dalam ASEAN Regional Consultation on Sustainable Development Goals, Access to Justice and Legal Aid. Pertemuan tersebut membahas Goal 16 terkait Peace, Justice, and Strong Institutions. Acara yang diselenggarakan Bappenas, UNDP, YLBHI, IDLO, Open Society Foundations, dan BPHN ini bertujuan memetakan peluang dan tantangan untuk implementasi Goal 16. Pada […]
Jokowi akhirnya menandatangani Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Beberapa alasannya adalah meningkatknya kekerasan seksual terhadap anak yang membahayakan dan merusak anak, dan sanksi pidana belum memberi efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif. Perppu menambah ancaman pidana bagi pelaku yang menyetubuhi atau mencabuli lebih dari 1 anak, atau pelaku […]
Menyeruaknya berbagai kasus kekerasan seksual membuat Ombudsman mengumpulkan lembaga terkait pada Ombudsman Mendengar. Pada pertemuan Rabu 25 Mei 2016 tersebut dihadiri oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, dan juga Komnas Perempuan. Mereka memaparkan langkah yang sudah, sedang, dan akan dilakukan untuk menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Pada Ombdusman […]
Saat ini, Pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan Rancangan KUHP, dimulai dengan pembahasan Buku I. Tidak lama lagi, DPR berkomitmen akan masuk dalam pembahasan Buku II, segera setelah perumusan ulang hasil pembahasan Buku I disepakati, kabarnya, pertengahan tahun ini. Buku II Rancangan KUHP, mengatur mengenai tindak pidana beserta ancaman pidananya. Dari sejumlah pasal-pasal tersebut, masih […]