Hukum pidana seharusnya hanya untuk hal-hal penting. Bila negara terlalu banyak mengkriminalisasi perbuatan, rakyat tak lagi tahu mana yang benar dan mana yang salah. JAKARTA, Indonesia – Pembahasan uji materi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terus berjalan di Mahkamah Konstitusi. Persidangan pada Kamis, 22 September 2016, membahas kriminalitas dan pemidanaan sebagai upaya terakhir kontrol […]

Read More

Ahli menyarankan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan seyogyanya diarahkan pada hal-hal yang penting. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menegaskan pengujian Pasal 284 (perzinaan), Pasal 285 (pemerkosaan), dan Pasal 292 (pencabulan homoseksual) dalam KUHP bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). YLBHI berpendapat perluasan pasal kesusilaan yang tengah diperjuangkan 12 warga negara yang dimotori Guru Besar IPB Euis […]

Read More

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 22 September 2016 Peneliti dan Koordinator Reformasi Sistem Peradilan Pidana MaPPI FHUI, Anugerah Rizki Akbari, dihadirkan sebagai Ahli oleh pihak terkait tidak langsung, yaitu Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam kasus pengujian pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 22 September 2016. Selain Rizki, ICJR juga […]

Read More

Oleh Choky Ramadhan (MaPPI FHUI) Sejak 29 Agustus hingga 1 September 2016, terdapat dua acara yang diikuti yaitu 1) 3rd Annual Asia Pro Bono Forum (29-30 Agustus 2016), dan 2) Pro Bono Conference. Kegiatan hari pertama dimulai dengan Pro Bono Clearinghouse Workshop: Mobilizing lawyers to support civil society in Asia. Clearinghouse secara sederhana adalah mekanisme […]

Read More

Plaza Indonesia, Jakarta, 8 September 2016 MaPPI FHUI bergabung dengan Coalition for the Abolition on Death Penalty in ASEAN (CADPA) dalam kampanye anti hukuman mati di Jakarta pada awal bulan September lalu. Dalam salah satu diskusi yang diadakan di Plaza Indonesia, Peneliti sekaligus Koordinator Reformasi Sistem Peradilan Pidana MaPPI FHUI, menjadi pembicara bersama dengan Ketua […]

Read More

Pada Kamis, 28 Agustus 2016, MaPPI menyelenggarakan Focus Group Discussion penelitian tentang Pasal 285 KUHP (perkosaan) sedang dilakukan oleh MaPPI. Dalam FGD ini, MaPPI meminta masukan dari para peserta terkait temuan awal yang telah MaPPI dapatkan. Beberapa temuan yang MaPPI dapatkan di antaranya terkait sejarah terbentuknya Pasal 285 KUHP dan isu-isu apa saja yang terdapat […]

Read More

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, 19 Agustus 2016 Peneliti sekaligus Koordinator Reformasi Sistem Peradilan Pidana MaPPI FHUI, Anugerah Rizki Akbari, berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai evaluasi pengawasan hakim di Indonesia dalam seminar nasional yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan Komisi Yudisial di Bukittinggi, 19 Agustus 2016. Hadir juga sebagai […]

Read More

Le Meridien Hotel, Jakarta, 10-11 Agustus 2016 MaPPI FHUI berkesempatan untuk mengikuti pelatihan Religious Ethnic Minority (REM) dan Kesetaraan Gender yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation dalam program Emporing Access to Justice (MAJU) di Le Meridien Hotel, Jakarta pada 10-11 Agustus 2016. Pada kesempatan ini, MaPPI FHUI diwakili oleh Peneliti sekaligus Koordinator Reformasi Sistem Peradilan […]

Read More

Pada 2 Agustus 2016, MaPPI FHUI bersama dengan KPK RI mengadakan Focus Group Discussion Analisa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Gratifikasi. FGD dilaksanakan di Ruang S&T FHUI pada pukul 10.00–16.00 WIB. Hadir sebagai pembicara di antaranya Topo Santoso selaku Dekan FH UI, Muhammad Novian dari PPATK, Hasril Hertanto selaku akademisi FH UI, Muhammad […]

Read More