Minggu, 20 November 2016, tepat dua tahun HM Prasetyo telah mengemban jabatan sebagai Jaksa Agung. Sebagai pimpinan dari lembaga yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum, rupanya Selama dua tahun menjabat, tercatat masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Jaksa Agung Prasetyo di Kejaksaan. Secara garis besar, MaPPI FHUI membaginya pekerjaan rumah bagi Jaksa Agung […]

Read More

Rilis Media Embargo Hingga 7 November 2016  “Miskordinasi Pra-Persidangan Buka Celah Korupsi” Jakarta (7 November 2016) – Ketidakjelasan kordinasi antara kejaksaan dan kepolisian di tahap pra-persidangan menjadi celah terjadi nya korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini menjadi topik utama dalam kuliah internasional yang diadakan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) bekerjasama […]

Read More

Terms of Reference Call for Paper Jurnal Teropong “Evaluasi Kebijakan Hukum Narkotika di Indonesia” A. Pengantar Jumlah pengguna dan pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat 0,02% dari tahun 2014 ke tahun 2015.[1] Pada […]

Read More

Pada hari Kamis 27 Oktober 2016 lalu, Techsoup Asia bekerja sama dengan Kitabisa.com menyelenggarakan workshop khusus NGO terkait penggunaan teknologi digital. Kegiatan tersebut berlangsung dari pagi hingga sore di Institut Pertanian Bogor Baranangsiang. Narasumber pada kegiatan ini diantaranya Fahri dan Iqbal. Peserta yang hadir merupakan perwakilan dari masing-masing NGO, dimana sebagian besar NGO berdomisili di […]

Read More

HASIL survei terbaru yang dirilis Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) memaparkan 51% kasus pemerkosaan terhadap anak disertai dengan ancaman. Ironisnya, mayoritas hal itu dilakukan orang terdekat korban. Peneliti MaPPI FHUI Adery Ardhan Saputro merinci, dari 297 putusan tindak pidana kekerasan seksual, 72% di antaranya persetubuhan yang dilakukan berulang kali atau […]

Read More

DEPOK, (PR).- Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lidwina L Nurtjahyo mengatakan, perempuan dan anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan seksual. Hal tersebut disebabkan relasi kuasa yang timpang. Perempuan dan anak menduduki posisi tawar yang rendah dalam konstruksi sosial budaya. “Pihak yang menduduki posisi subordinat (lemah dan daya tawar rendah), berada dalam relasi kuasa […]

Read More

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) merilis hasil survei terbaru yang menyebutkan sebanyak 51% kasus perkosaan anak disertai dengan ancaman. Ironisnya, mayoritas hal tersebut dilakukan oleh orang terdekat korban. Peneliti MaPPI FHUI Adery Ardhan Saputro memaparkan, dari 297 putusan tindak pidana kekerasan seksual 72% di antaranya persetubuhan yang dilakukan berulang kali […]

Read More

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia melihat adanya ketidaksesuaian putusan vonis tindak pidana kejahatan pelecehan seksual dalam hubungan relasi kuasa. Hal itu terungkap dalam penelitian MaPPI terhadap kasus kejahatan seksual yang diputuskan Mahkamah Agung, terutama dalam hubungan relasi domestik adanya ikatan kekeluargaan dan pacar. Peneliti MaPPI, Adery Ardhan Saputro, mengatakan pihaknya telah […]

Read More

Rabu, 26 Oktober 2016 yang lalu, MaPPI FHUI bersama dengan Dies Natalis FHUI 92 tahun dan BEM FHUI 2016 menyelenggarakan Diskusi Publik dengan judul “Mengungkap Relasi Kuasa dalam Kejahatan Seksual”. Diskusi tersebut terselenggara berkat dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice (AIJP) yang diselenggarakan dalam rangka melaporakan hasil penelitian MaPPI FHUI bersama dengan LBH Apik […]

Read More

Pada Kamis tanggal 20 Oktober 2016 bertempat di Ruang Catalyst Melange, Hotel Alila Pecenongan, MaPPI FHUI, Lembaga Kajian dan Adovokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dan Mahkamah Agung RI mengadakan Konsiyering pertama guna membahas model penyederhanaan putusan perkara perdata Mahkamah Agung RI. Konsinyering ini dihadiri oleh Hakim Agung Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., […]

Read More