Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI) menerbitkan kaleidoskop penegakkan hukum di Indonesia 2016. Salah satu hal yang disorotinya ialah minimnya kontrol terhadap kewenangan penegak hukum. Kepala Divisi Reformasi Sistem Peradilan Pidana MaPPI FHUI, Anugerah Rizki Akbari mengatakan, legislasi dan kebijakan pidana di tahun 2016 disebut sangat represif. Hal itu diikuti dengan masifnya […]
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengkritisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang dikebut sepanjang 2016. Undang-undang itu mengatur soal pemberatan hukuman yakni ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara dan kebiri secara kimia. Menurut Kepala Divisi Reformasi Sistem Peradilan Pidana MaPPI FHUI, Anugerah Rizki Akbari, […]
Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat masyarakat untuk mencari keadilan, justru menjadi ladang subur terjadinya praktik korupsi dengan berbagai modus. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) mengajak kamu untuk turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pemantauan pelayanan publik di pengadilan. Yuk gabung! Tugas : Melakukan pemantauan pelayanan publik di pengadilan menggunakan aplikasi “PANTAU” Mencari dan melakukan […]
Penegakan hukum merupakan isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah dan DPR pada tahun 2016. Dalam kurun waktu satu tahun, dinamika yang terjadi di level legislasi, kebijakan, institusi hingga pada proses peradilan menjadi penting untuk disikapi. 1) Korupsi di Peradilan Korupsi rupanya masih menjadi isu utama permasalahan institusi peradilan di Tahun 2016. Berdasarkan catatan MaPPI FHUI, […]
Pada 19 Desember 2016, Siska Trisia dan Cendy Adam mewakili MaPPI FHUI dalam Lokakarya Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran di Kejaksaan dalam Rangka Penguatan Penegakan Hukum di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. MaPPI hadir sebagai pembicara dan memaparkan hasil penelitian MaPPI terkait Anggaran Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lembaga Kejaksaan. […]
Penelitian Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia – FHUI) A. Latar Belakang Korupsi merupakan suatu permasalahan pelik di Indonesia yang menuntut upaya pemberantasan menyeluruh agar Negara dapat dengan lebih efektif memenuhi hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Kesadaran tentang betapa penting dan mendesaknya pemberantasan korupsi dapat dilihat dari penempatan tindak pidana korupsi […]
Pada Rabu, 7 Desember 2016 bertempat di Hotel Redtop Pacenongan Jakarta, MaPPI FHUI, Lembaga Kajian dan Adovokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), dan Mahkamah Agung RI mengadakan Focus Group Discussion I penyederhanaan Putusan Perkara Perdata Mahkamah Agung RI. FGD ini dihadiri oleh Hakim Agung, di antaranya Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Syamsul Ma’arif, S.H., LL.M., Ph.D, H. […]
Pada 6 Desember 2016 dan 7 Desember 2016 MaPPI FHUI menghadiri Forum Ahli Gratifikasi yang diselenggarakan oleh KPK RI. Acara diselenggarakan di dua tempat yakni di Aston Rasuna dan Auditorium KPK RI. Selain MaPPI FHUI, acara juga dihadiri oleh ICW, Komisioner KPK Laode M Syarif, Direktur Gratifkasi KPK Giri Suprapdiyono, para ahli hukum pidana seperti […]
A. Pendahuluan Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan serius yang sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Berdasarkan data dari laporan tahunan Komnas Perempuan, angka kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang marak terjadi adalah perkosaan. Perkosaan menempati tempat tertinggi dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah […]
Pada tanggal 25 November 2016 sampai 30 November 2016, Siska Trisia mewakili MaPPI FHUI dalam Konferensi Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Transparansi Internasional Indonesia. Acara diselenggarakan di Kampus Bina Nusantara (Binus) Taman Anggrek. Adapun peserta yang hadir berjumlah 33 orang dan berasal dari berbagai daerah dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur mewakili sekolah/kampus atau LSM […]